Raih Keterbukaan Informasi; Satu Tekad Menuju Pemerintahan Yang Profesional

Sebanyak 32 penghargaan diraih Kabupaten Pacitan pada upacara bendera memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55, HUT Korpri Ke-48, HUT PGRI Ke-74, HUT Ke-20 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tahun 2019 yang dilaksanakan pagi ini di Halaman Pendopo Kabupaten Pacitan (29/11).

Satu dari sekian penghargaan tersebut adalah Keterbukaan Informasi yang diserahkan oleh Komisi Informasi (KI) Jawa Timur kepada Bupati Pacitan Indartato tadi malam di Hotel Samator Surabaya. Dengan kategori Badan Publik Menuju Informative Kabupaten Kota Se-Jawa Timur dan PPID Desa Ngumbul yang berhasil memboyong Kategori Pendokumentasian Informasi Terbaik Desa Se-Jawa Timur.

Usai kegiatan upacara Bupati Indartato mengatakan puluhan penghargaan yang didapat merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen baik pemerintahan maupun lembaga masyarakat dalam melaksanakan tugas masing-masing. “Semua ini demi seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan agar bahagia dan sejahtera,” kata Bupati.

 Khusus keterbukaan informasi, Bupati menyampaikan bahwa keterbukaan begitu penting di pemerintahan pada satu program yang dilakukan. Mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahapan terakhir yakni evaluasi dan pertanggungjawaban. “Keterbukaan akan menimbulkan partisipasi masyarakat,” tegasnya.

 Bupati juga mengatakan bahwa kondisi media sebagai salah satu pilar demokrasi juga memiliki tempat yang baik, berbagai media baik online, cetak hingga televise dipastikan memperoleh keterbukaan dari semua kerja pemerintah. Kecuali keterbukaan yang memang dikecualikan. “Semua bisa kita lihat, apa lagi ada Wadule dan Likin. Supaya keterbukaan informasi bisa dirasakan oleh masyarakat,” harap Bupati.

 Sementara menyikapi penghargaan tersebut, Kepala Diskominfo Pacitan, Rachmad Dwiyanto mengatakan bahwa itu merupakan indikator untuk lebih memeratakan kembali keterbukaan informasi semua instansi di Kabupaten Pacitan, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di level pembantu hingga desa akan diupayakan dapat segera berjalan.

 Meski diketahui bersama bahwa di tahun 2020 ada rasionalisasi anggaran, namun hal tersebut bukan satu masalah dalam menyukseskan keterbukaan informasi di Pacitan. “Justru ini menjadi cambuk bagi insan Diskominfo Pacitan untuk semakin berinovasi,” kata Rachmad.

 Hal ini sesuai dengan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dibacakan oleh Bupati, mulai saat ini jika bermimpi menjadi bangsa yang besar maka Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang kerja linier, tapi harus memahami berbagai perubahan dengan mencetuskan berbagai inovasi.

 Akhirnya, dengan keterbukaan informasi yang merata di setiap instansi di Kabupaten Pacitan, secara langsung akan melahirkan pemerintahan yang sehat dalam setiap program kerjanya. Ujungnya jelas, yakni pelayanan yang prima di semua sektor tanpa adanya masalah ataupun kesalahpahaman, maksudnya korupsi atau yang lain, karena dilandasi keterbukaan dari awal hingga tahapan evaluasi atau pertanggungjawaban. (budi/rozaq/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).