konsultasi publik

RKPD 2022; Membangun Perekonomian Untuk Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan masih mendominasi konsentrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dalam agenda Konsultasi Publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Selasa (09/02) di Ruang Transit, Kantor Bupati Pacitan.
Bupati Pacitan Indartato mengaku kondisi demikian sangat dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, dimungkinkan masalah tersebut akan kembali meningkat karena sejalan terhadap situasi ekonomi yang terpengaruh oleh sektor pariwisata.
Tidak hanya, itu Bupati juga mengungkapkan refocusing anggaran yang kembali diterapkan pemerintah pusat akan semakin mempersulit pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi tersebut.
“Segala masukan ini harus sejalan dengan Visi Misi bapak Bupati dan Wakil bupati terpilih, melalui Perbup tentang RKPD Kabupaten Pacitan bulan Mei mendatang, yang saat ini masih disusun,” kata Indartato.
Sementara hasil reses anggota DPRD di sejumlah wilayah diharap Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono menjadi salah satu tolak ukur dalam menyusun RKPD tahun 2022. Meski disatu sisi Ronny begitu menyadari kondisi keuangan daerah sekarang.
“Tetapi monggo kita bicarakan lagi dalam penyusunan RPJMD yang menjadi raperda Bupati dan Wakil terpilih,” ujar Ketua DPRD di kesempatan yang sama.
Menganalisa pokir yang dikantongi DPRD ternyata masih tetap berkutat pada sektor infrastruktur, selebihnya menentukan konsep membangun perekonomian. Hal tersebut ujungnya akan kembali bertumpu pada konsentrasi pemda yang tengah fokus terhadap pengentasan kemiskinan. (hf/bd/Frd/riy/ss/dzk/rch/tk/DiskominfoPacitan).

9 Februari 2021 in Berita, Informasi Serta Merta

Konsultasi Publik Utamakan Kesejahteraan Seluruh Masyarakat

Meskipun diwarnai hujan dari pagi, namun tidak menurunkan semangat para peserta Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2020. Acara yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pacitan 22/01/19 itu mengusung tema, Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Sektor Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan. “Menumbuhkan ekonomi secara Inklusif dari beberapa sektor unggulan yang dimiliki, utamanya pariwisata dan pertanian kita supaya meningkat dan berkelanjutan, “ papar Heru Wiwoho Kepala Bappeda menjelaskan tema yang diusung.

Pada kesempatan itu Bupati Indartato mengingatkan bahwa pembangunan yang baik memerlukan dukungan dari semua pihak, utamanya adalah pejabat pemerintah, pejabat politik dan pengusaha, disamping itu dua ke pemerintahan yaitu bupati, wakil bupati beserta Jajaran serta DPRD dan fraksi diharapkan bekerja membuat perencanaan yang searah. “Jika semua baik dan mendukung, maka pembangunan yang diharapkan akan optimal,” terangnya.

Supaya apa yang menjadi harapan pemerintah yakni membangun tata kelola yang baik di Kabupaten Pacitan dapat tercapai dan mampu dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dapat diraih melalui memperhatikan dan mengutamakan lima aspek. Pertama pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2018 pada angka 5,09 diharap tahun 2020 meningkat menjadi 5,78. Kedua masalah pengangguran terbuka yang berada pada angka 1,43 pada tahun yang sama dapat di turunkan menjadi 1,01.

Ketiga masalah Penduduk miskin yang berada pada angka 14,19 diupayakan ditekan menjadi 13,85 pada target akhir RPJMD tahun 2021. Keempat Indeks Pembangunan Manusia, realisasi tahun 2018 berada pada angka 66,74 diharap menurun menjadi 67,50. “Yang terakhir masalah kualitas lingkungan hidup yang berada pada angka 73,35 ditekan menjadi 73,30 pada target 2020 dan menurun lagi pada akhir target RPJMD 2021 menjadi 73,31,” harap Bupati detail. (budi/anj/wira/riyanto/DiskominfoPacitan).

22 Januari 2019 in Berita

Utamakan Tujuh Prioritas

Bupati Indartato kegiatan Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2019 di pendopo kabupaten

Pemerintah Kabupaten Pacitan akan mengutamakan tujuh prioritas pembangunan pada tahun 2019 nanti. Itu disampaikan Bupati Indartato usai mengikuti kegiatan Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2019 di pendopo kabupaten, Kamis (18/1/2018). “Ada tujuh prioritas yang kita utamakan,” katanya.

Prioritas pembangunan tersebut diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, dan pariwisata. Dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju lebih baik.

Tetapi untuk mencapainya tentu bukan perkara mudah. Sebab pemkab masih memiliki tanggungan. Yakni pekerjaan rumah berupa perbaikan dan penuntasan sarana umum yang rusak karena terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November tahun lalu.

Sebagai tindak lanjut, menurut bupati, pemkab kemudian membuat rencana aksi. Berupa pemilahan tugas. Mana yang menjadi bagian dari pemkab untuk segera dikerjakan, bagian pihak provinsi, serta plot untuk pusat. “Tentunya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan yang terakhir adalah mencari (sumber dana) hibah untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan tiga tingkatan itu,” ucap dia.

(Humas/Kominfo)

22 Januari 2018 in Berita

Utamakan Tujuh Prioritas

Bupati Indartato kegiatan Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2019 di pendopo kabupaten

Pemerintah Kabupaten Pacitan akan mengutamakan tujuh prioritas pembangunan pada tahun 2019 nanti. Itu disampaikan Bupati Indartato usai mengikuti kegiatan Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2019 di pendopo kabupaten, Kamis (18/1/2018). “Ada tujuh prioritas yang kita utamakan,” katanya.

Prioritas pembangunan tersebut diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, dan pariwisata. Dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju lebih baik.

Tetapi untuk mencapainya tentu bukan perkara mudah. Sebab pemkab masih memiliki tanggungan. Yakni pekerjaan rumah berupa perbaikan dan penuntasan sarana umum yang rusak karena terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November tahun lalu.

Sebagai tindak lanjut, menurut bupati, pemkab kemudian membuat rencana aksi. Berupa pemilahan tugas. Mana yang menjadi bagian dari pemkab untuk segera dikerjakan, bagian pihak provinsi, serta plot untuk pusat. “Tentunya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan yang terakhir adalah mencari (sumber dana) hibah untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan tiga tingkatan itu,” ucap dia.

(Humas/Kominfo)

20 Januari 2018 in Berita