Indartato Lihat Kondisi 2 Sekolah Retak Di Pringkuku

Ratusan siswa dan siswi di SD Negeri Ngadirejan  dan SD Negeri Pelem 2 Kecamatan Pringkuku merasa was-was saat mengikuti jam pelajaran, pasalnya tembok di beberapa ruang sekolah di 2 sekolah tersebut retak sampai pada pondasi.

Kepala BPBD Kabupaten Pacitan, Didik Alih Wibowo mengatakan bahwa retakan tersebut dikarenakan jenis tanah di kedua sekolah tersebut bergerak. “Namun Kita tunggu tim teknis untuk memberi kepastian,” kata Didik saat berkesempatan mendampingi Bupati Pacitan Indartato melihat langsung sekolah itu pagi tadi (02/12).

Daryono, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pacitan mengatakan kondisi tersebut sebenarnya terjadi saat Kabupaten Pacitan terkena Badai Siklon Tropis  2017 silam, namun saat itu kondisinya belum separah ini, kondisi tanah mengakibatkan retakan semakin melebar.

Mendekati datangnya musim hujan, ditambah risiko gempa bumi membuat kegiatan belajar mengajar semakin terganggu. Daryono juga mengatakan bahwa sampai sekarang sekolah hanya melakukan penanganan darurat dengan memberi penyangga dari kayu dan pengosongan ruang.

Usai melihat langsung kondisi yang ada, Bupati Pacitan Indartato meminta kepada instansi terkait untuk melakukan langkah cepat, sehingga masalah tanah gerak yang mengakibatkan retakan tembok dan pondasi cepat segera teratasi. “Harus segera, Sekarang kita menunggu hasil tim teknis  yang meneliti,”pungkas Bupati. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

SPBE; Integrasikan Seluruh Data Pada Satu Pintu

Menatap era baru berbasis digital yang didukung lahirnya revolusi industri 4.0 yang mengaburkan batas fisik, digital dan biologis dan serba cepat. Memaksa pemerintah pusat mengambil langkah strategis melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Governments yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019.

Di Kabupaten Pacitan sistem tersebut belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Salah satunya SPBE antar instansi belum saling terintegrasi satu sama lain, padahal fungsi utama SPBE adalah  mengintegrasikan seluruh informasi yang ada, baik data atau pun yang lain dari masing masing instansi sekelas Perangkat Daerah (PD) hingga Desa.

SPBE mempunyai banyak keuntungan jika sudah berjalan, misalnya saja jika pemerintah hendak mengambil satu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat menggunakan data valid yang ada. Namun jika data yang disampaikan simpang siur, maka sudah pasti sang pimpinan akan mengambil keputusan yang kurang tepat bahkan salah, hal ini dikarenakan data yang disampaikan tidak tervalidasi.

Demikian urgensinya SPBE membuat Leading Sector yakni Dinas Kominfo, Bappeda dan BPS akan bekerja keras demi menyelesaikan program tersebut di tahun 2020. “Saat ini kami mereview ulang,” kata Rachmad Dwiyanto Kepala Diskominfo disela kegiatan Review Masterplance SPBE Bersama Pihak Ketiga Gamatechno kemarin (28/11).

Sebelumnya system ini dinamai E-Governments yang di launching pada tahun 2016 silam. Namun sayang system tersebut di tahun ini kurang sesuai untuk mendukung revolusi industri 4.0, satu langkah cerdas jika pemerintah up grade piranti E-Governments ke SPBE yang lebih sempurna dan komprehensif. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

Raih Keterbukaan Informasi; Satu Tekad Menuju Pemerintahan Yang Profesional

Sebanyak 32 penghargaan diraih Kabupaten Pacitan pada upacara bendera memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55, HUT Korpri Ke-48, HUT PGRI Ke-74, HUT Ke-20 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tahun 2019 yang dilaksanakan pagi ini di Halaman Pendopo Kabupaten Pacitan (29/11).

Satu dari sekian penghargaan tersebut adalah Keterbukaan Informasi yang diserahkan oleh Komisi Informasi (KI) Jawa Timur kepada Bupati Pacitan Indartato tadi malam di Hotel Samator Surabaya. Dengan kategori Badan Publik Menuju Informative Kabupaten Kota Se-Jawa Timur dan PPID Desa Ngumbul yang berhasil memboyong Kategori Pendokumentasian Informasi Terbaik Desa Se-Jawa Timur.

Usai kegiatan upacara Bupati Indartato mengatakan puluhan penghargaan yang didapat merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen baik pemerintahan maupun lembaga masyarakat dalam melaksanakan tugas masing-masing. “Semua ini demi seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan agar bahagia dan sejahtera,” kata Bupati.

 Khusus keterbukaan informasi, Bupati menyampaikan bahwa keterbukaan begitu penting di pemerintahan pada satu program yang dilakukan. Mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahapan terakhir yakni evaluasi dan pertanggungjawaban. “Keterbukaan akan menimbulkan partisipasi masyarakat,” tegasnya.

 Bupati juga mengatakan bahwa kondisi media sebagai salah satu pilar demokrasi juga memiliki tempat yang baik, berbagai media baik online, cetak hingga televise dipastikan memperoleh keterbukaan dari semua kerja pemerintah. Kecuali keterbukaan yang memang dikecualikan. “Semua bisa kita lihat, apa lagi ada Wadule dan Likin. Supaya keterbukaan informasi bisa dirasakan oleh masyarakat,” harap Bupati.

 Sementara menyikapi penghargaan tersebut, Kepala Diskominfo Pacitan, Rachmad Dwiyanto mengatakan bahwa itu merupakan indikator untuk lebih memeratakan kembali keterbukaan informasi semua instansi di Kabupaten Pacitan, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di level pembantu hingga desa akan diupayakan dapat segera berjalan.

 Meski diketahui bersama bahwa di tahun 2020 ada rasionalisasi anggaran, namun hal tersebut bukan satu masalah dalam menyukseskan keterbukaan informasi di Pacitan. “Justru ini menjadi cambuk bagi insan Diskominfo Pacitan untuk semakin berinovasi,” kata Rachmad.

 Hal ini sesuai dengan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dibacakan oleh Bupati, mulai saat ini jika bermimpi menjadi bangsa yang besar maka Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang kerja linier, tapi harus memahami berbagai perubahan dengan mencetuskan berbagai inovasi.

 Akhirnya, dengan keterbukaan informasi yang merata di setiap instansi di Kabupaten Pacitan, secara langsung akan melahirkan pemerintahan yang sehat dalam setiap program kerjanya. Ujungnya jelas, yakni pelayanan yang prima di semua sektor tanpa adanya masalah ataupun kesalahpahaman, maksudnya korupsi atau yang lain, karena dilandasi keterbukaan dari awal hingga tahapan evaluasi atau pertanggungjawaban. (budi/rozaq/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

Indartato Pastikan Kekosongan Jabatan Kelar Awal Januari 2020

Pelantikan Pejabat Lingkup Pemkab Pacitan kembali digelar pagi ini (28/11) di Pendopo Kabupaten dan dipimpin langsung oleh Bupati Pacitan Indartato. 54 pejabat tersebut meliputi Eselon  II, III dan IV bakal  menduduki posisi baru demi menyempurnakan kerja pemerintah disemua lini, demi tercapainya seluruh visi dan misi yang tertuang pada Perda Nomor 5 Tahun 2016.

Mengingat besarnya tanggung jawab para ASN tersebut, Bupati Pacitan dalam sambutannya menyinggung rencananya menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena disadari bahwa TPP ASN di Kabupaten Pacitan tergolong paling rendah dibanding kota lain di Jawa Timur.

“Kami berusaha memenuhi hak-hak mereka meskipun secara bertahap,” ujar Bupati yang sangat menyadari bahwa penghasilan atau kesejahteraan yang semakin membaik akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja para ASN.

Begitu juga nasib para Guru Tidak Tetap (GTT) di juga disampaikan bakal naik tahun depan, sesuai dengan persetujuan anggota DPRD. Didesak para awak media terkait nominal secara terang-terangan dari Pemda Pacitan akan menambah Rp. 500.000.

Disisi lain pelantikan yang baru saja dilaksanakan belum menyelesaikan masalah kekosongan jabatan. Bahkan kekosongan ini sampai pada level jabatan Staf Ahli, dan diperkirakan masih akan semakin bertambah karena pensiun.

Tetapi Indartato tidak cukup berpangku tangan menyaksikan fenomena ini, diperkirakan awal tahun 2020 masalah tersebut dapat segera teratasi. Karena usai tanggal 8 Januari mutasi pada jabatan tertentu harus mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), jadi pada posisi pelayanan primer secepatnya harus diupayakan segera terisi. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).