Indartato Setujui Penolakan UU Cipta Kerja

Aksi penolakan UU Cipta Kerja juga terjadi di Kabupaten Pacitan, melalui aksi turun ke jalan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan. Meski tertib dan terkendali, ratusan massa ini saat berorasi utamanya di depan Kantor Bupati  tetap mendapatkan penjagaan dan pengawalan secara ketat oleh Polri maupun Satpol PP.

Melalui petisi yang diajukan, masa secara tegas menolak pengesahan UU Cipta Kerja, dan meminta DPR RI untuk dikaji ulang, apalagi mereka merasa UU tersebut cacat karena tanpa persetujuan rakyat, pemaksaan pengesahan dapat berpotensi merugikan bangsa Indonesia.

Bupati Pacitan Indartato cukup respek dengan aksi tersebut. Dihadapan pengunjuk rasa Bupati 2 periode ini tidak bicara banyak dan langsung menandatangani petisi tersebut. “Masukan akan kami sampaikan kepada pemerintah yang lebih atas (Pemprov),” kata Dia singkat hari ini (09/10).

Sedang kepada media saat disinggung isi UU Cipta Kerja ia enggan bicara banyak, namun 13 ribu lebih tenaga kerja di Pacitan tetap harus mendapatkan perlindungan terbaik demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pacitan. (bd/anj/riy/dzk/rch/tk/DiskominfoPacitan).

Diskusi Perihal Pendangkalan Grindulu

Pemerintah menyambut baik atas usulan yang disampaikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) atas pendangakalan Sungai Grindulu dan anak sungai, wilayah normalisasi terutama beberapa desa di Kecamatan Arjosari disebabkan musim penghujan telah di ambang pintu. Forum Diskusi dilaksanakan di Ruang Krida Pembangunan 08/10/2018, dalam kesempatan tersebut Wabup menyampaikan bahwa penanganan untuk normalisasi menjadi agenda rutin Pemerintah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten tidak dapat bekerja sendiri, karena berkaitan masalah kewenangan. “Upaya yang ditempuh adalah berkoordinasi dengan instansi vertikal seperti Balai Besar Bengawan Solo, Das Bengawan Solo secara Inten,” paparnya gamblang mewakili Bupati Indartato yang berhalangan hadir.

Masalah sedimentasi menjadi agenda utama pemerintah yang sudah disampaikan kepada Dirjen dan Kementrian, selanjutnya dari laporan tersebut akan dilakukan langkah penyusunan dan ditentukan mana yang menjadi proritas. Sementara pemerintah juga melakukan konsentrasi terhadap pembangunan Waduk Tukul yang berada di Desa Karang Gede Arjosari yang mengalami keterlambatan pengerjaan. Proyek Waduk Tukul dan longsor di Kali Telu salah satu penyebab pendangakalan dan banjir walaupun bukan yang utama.

“Namun demikian langkah lain telah ditempuh dan menjadi prioritas, ditahun ini telah di anggarkan Detail Engineering Design. Fisiknya berupa proteksi tebing dan sebagainya namun tidak sekaligus, yang diutamakan yang bersingungan langsung dengan aset masyarakat dan pelayanan umun,” kata Budiyanto Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menjelaskan kepada 30 perwakilan anggota PMII.

Upaya untuk melakukan penghijauan sebagai langkah untuk mengurangi pendangkalan juga gencar dilakukan oleh Wardoyo. Sebagai kepala UPT Pengelolaan Hutan Wilayah I Pacitan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang juga diundang dalam acara tersebut menjelaskan, pihaknya setiap tahun telah melakukan penanaman puluhan ribu pohon kayu dan buah serta resapan melalui anggaran pusat seperti BP Das Solo.

Diakhir pertemuan dengan anggota PMII Wabup mengucapkan trimakasih dan apresiasi karena telah memberikan sumbangsih pemikiran untuk pemerintah. Pihaknya berharap akan terjalin banyak diskusi-diskusi untuk kamajuan Pacitan.

Dalam kesempatan itu Wabup Yudi Sumbogo didampingi Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Tri Mudjiharto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Joni Maryono, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Putatmo Sukandar dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Edy Yunan Ahmadi. (Budi/Anj/Riyanto/DiskominfoPacitan).