Pemerintah Kabupaten Pacitan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih 2 penghargaan Be Award 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI).
Penghargaan ini diberikan kepada instansi pengguna layanan sertifikasi elektronik Tahun 2025 dengan kategori “Instansi paling Partisipatif” dan Perorangan Kategori “Verifikator Paling Aktif” pada acara Digital Trust 360 Summit di Gedung Sasono Langen Budoyo (TMII) Daerah Khusus Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam.
Be Award merupakan bentuk apresiasi BSSN RI atas komitmen pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital yang terpercaya. Melalui pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik, diharapkan tercipta sistem administrasi yang modern, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, Dodik Soemarsono mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang terpercaya.
“Penghargaan tersebut diperuntukkan untuk Instansi Pemerintah dengan Kategori Instansi Paling Partisipatif dan Perorangan dengan Kategori Verifikator Paling Aktif yang diberikan kepada M Harru Budhiyanto dari Diskominfo Pacitan,” tandasnnya.
Sementara itu, Kepala BSSN RI, Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan, sertifikat elektronik memegang peranan strategis dalam memastikan layanan pulik dapat terlindungi di manan informasinya. Sebab ancaman siber semakin hari semakin kompleks sehingga diperlukan sinergi kolaborasi antar instansi.
Maka, penghargaan Be Award 2025 ini menjadi penting sebagai bentuk apresiasi atas instansi pemerintah dan Lembaga lainnya yang telah mengimplementasikan sertifikat elektronik, ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Nugroho, bahwa sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, seluruh instansi pemerintah harus bergerak semakin cepat, terintegrasi dan aman dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efisien dan berorientasi pada pemerintahan digital.
Ia pun mengingatkan bahwa transformasi digital sangat erat kaitannya dengan isu keamanan digital, terutama dalam konteks perlindungan data dan informasi yaitu persandian atau kriptografi.
“Secara mendasar keamanan siber menjadi penting, karena tanpa sistem yang aman informasi tidak akan berjalan dengan aman,” tutupnya.(pemkabpacitan)
