PACITAN — Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Di balik berbagai capaian pembangunan dan geliat ekonomi daerah, sebanyak 29.670 kepala keluarga (KK) tercatat berada dalam kategori miskin ekstrem atau desil 1.
Jumlah tersebut menjadi alarm bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan hanya dengan bantuan sosial. Ada persoalan tempat tinggal, akses kesehatan, kemampuan menghasilkan pendapatan, hingga kualitas layanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan.
Pemerintah Kabupaten Pacitan pun menyiapkan sejumlah intervensi. Mulai dari bedah rumah, jaminan kesehatan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, hingga pembenahan data penerima bantuan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pacitan, Muchamad Chusnul Faozi, mengatakan pemerintah daerah menggunakan tiga strategi utama dalam menekan angka kemiskinan.
Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Ada tiga strategi utama yang berupaya kita lakukan. Bagaimana upaya kita untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat,” kata Chusnul Faozi, Selasa (2/6/2026).
Puluhan Ribu Keluarga Masih Berada di Kelompok Rentan
Data Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menunjukkan persoalan kemiskinan tidak berhenti pada kelompok miskin ekstrem.
Selain 29.670 KK desil 1, terdapat 28.620 KK desil 2 yang masuk kategori miskin. Kemudian 22.240 KK desil 3 dalam kategori hampir miskin serta 18.405 KK desil 4 yang masuk kelompok rentan miskin.
Jika seluruh kelompok desil 1 hingga desil 4 dilihat secara keseluruhan, terdapat 99.000 KK yang berada dalam empat kelompok kesejahteraan terbawah.
Angka ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya mengangkat keluarga dari kemiskinan ekstrem, tetapi juga mencegah keluarga yang sudah keluar dari kemiskinan agar tidak kembali jatuh ke kondisi yang sama.
Kemiskinan, dengan demikian, bukan sekadar persoalan berapa banyak bantuan yang diterima. Lebih jauh, persoalannya adalah apakah sebuah keluarga memiliki rumah yang layak, kesehatan yang terjamin, penghasilan yang cukup, serta akses terhadap layanan dasar.
Bedah Rumah untuk Mengurangi Beban Keluarga
Salah satu intervensi yang menjadi andalan Pemkab Pacitan adalah program bedah rumah.
Chusnul mengatakan, pemerintah daerah menargetkan pembangunan atau perbaikan lebih dari 2.500 unit rumah pada tahun ini.
“Contohnya melalui beberapa bantuan seperti bedah rumah. Tahun ini insyaallah di atas 2.500 unit rumah yang dibedah,” ujarnya.
Program tersebut memiliki arti lebih luas daripada sekadar memperbaiki bangunan fisik.
Bagi keluarga miskin, kondisi rumah yang tidak layak dapat menjadi beban berlapis. Rumah yang tidak sehat dapat memengaruhi kesehatan penghuni, sementara biaya memperbaiki rumah sering kali berada di luar kemampuan keluarga yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, perbaikan rumah menjadi salah satu bentuk intervensi untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
Selain tempat tinggal, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap jaminan kesehatan.
Chusnul mengatakan masyarakat miskin, terutama mereka yang berada dalam desil 1, menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan dalam pemenuhan jaminan kesehatan.
“Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama yang berada pada desil 1,” katanya.
Langkah ini penting karena satu persoalan kesehatan dapat dengan cepat menggerus kemampuan ekonomi keluarga miskin. Ketika anggota keluarga sakit dan harus mengeluarkan biaya besar, pendapatan yang terbatas dapat semakin tertekan.
Mengentaskan Kemiskinan Tidak Cukup dengan Bantuan
Namun pemerintah menyadari bahwa bantuan sosial hanya menyelesaikan sebagian persoalan.
Setelah beban pengeluaran ditekan, strategi berikutnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemkab Pacitan mengarahkan intervensi pada penguatan UMKM. Pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produk, mendapatkan pendampingan, serta mengikuti berbagai pelatihan.
“Berikutnya kita berupaya bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa cara yang kita lakukan seperti memfasilitasi UMKM agar lebih bagus produknya, sehingga harapannya omzetnya semakin meningkat. Beberapa pelatihan juga dilakukan,” jelas Chusnul.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan ekonomi.
Logikanya sederhana: bantuan dapat membantu keluarga bertahan, tetapi peningkatan pendapatan menjadi salah satu kunci agar keluarga mampu berdiri lebih mandiri.
Di titik inilah program UMKM menghadapi tantangan yang tidak sederhana.
Pelatihan saja belum tentu meningkatkan omzet apabila tidak diikuti akses pasar, permodalan, kualitas kemasan, legalitas usaha, kemampuan pemasaran digital, serta pendampingan yang berkelanjutan.
Karena itu, efektivitas program pengentasan kemiskinan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menghubungkan berbagai program tersebut menjadi satu ekosistem.
Layanan Dasar Harus Merata
Strategi ketiga yang disiapkan Pemkab Pacitan adalah meningkatkan kualitas layanan dasar, baik fisik maupun nonfisik.
“Ketiga, upaya kita untuk meningkatkan kualitas layanan baik fisik dan non fisik agar bisa lebih merata,” kata Chusnul.
Pemerataan menjadi penting karena kemiskinan tidak selalu disebabkan rendahnya pendapatan semata.
Akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, sanitasi, transportasi, hingga berbagai pelayanan publik turut menentukan kemampuan sebuah keluarga meningkatkan kualitas hidupnya.
Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan atau pusat ekonomi, biaya untuk mengakses layanan tersebut bahkan dapat menjadi beban tersendiri.
Karena itu, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Data Menjadi Fondasi Penentuan Bantuan
Di tengah banyaknya program yang harus dijalankan, satu persoalan lain menjadi sangat menentukan: akurasi data kemiskinan.
Pemkab Pacitan menyadari bahwa intervensi tidak akan efektif apabila penerima program tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Chusnul mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembaruan data agar program penanganan kemiskinan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
“Perbaikan dan updating data sebaik mungkin akan terus dilakukan. Harapannya dengan data yang sesuai, maka program-program yang telah direncanakan akan lebih tepat,” tegasnya.
Data juga menjadi penting karena jumlah keluarga dalam kelompok miskin dan rentan sangat besar.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pacitan, Agung Mukti Wibowo, sebelumnya menjelaskan bahwa kelompok desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas dalam pemberian bantuan sosial.
“Desil 1 itu sangat miskin atau miskin ekstrem. Desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin,” katanya.
Menurut Agung, persoalan yang masih muncul adalah adanya warga miskin ekstrem yang belum menerima bantuan sosial.
Karena itu, sinkronisasi data dengan Kementerian Sosial terus dilakukan.
Pemerintah juga melihat peluang melakukan penataan kembali kuota penerima bantuan.
“Yang desil 5 atau 6 ke atas itu harapannya nanti bisa dialihkan kuotanya untuk desil 1 dan 2 yang belum,” jelasnya.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar anggaran. Ketepatan sasaran menjadi sama pentingnya dengan besaran anggaran yang tersedia.
Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Mengendurkan Intervensi
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Namun Pemkab Pacitan memastikan efisiensi tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan penanganan kemiskinan.
Chusnul mengatakan pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan.
“Kalau kendala bukan. Tetapi kami harus lebih memilih kegiatan-kegiatan yang prioritas dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk dukungan program yang ada,” pungkasnya.
Pilihan tersebut berarti setiap program harus benar-benar diukur berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam konteks kemiskinan ekstrem, program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan dasar tentu menjadi prioritas. Namun pada saat yang sama, program pemberdayaan ekonomi juga harus dijaga agar keluarga penerima bantuan memiliki jalan untuk meningkatkan pendapatan.
Dari Angka Menuju Perubahan Kehidupan
Sebanyak 29.670 KK miskin ekstrem bukan sekadar angka dalam tabel data pemerintah.
Di balik angka tersebut terdapat keluarga yang menghadapi persoalan berbeda-beda. Ada yang tinggal di rumah tidak layak, ada yang penghasilannya tidak menentu, ada yang rentan kehilangan pendapatan ketika sakit, dan ada pula yang memiliki usaha kecil tetapi belum mampu berkembang.
Karena itu, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak seharusnya hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang telah disalurkan.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak keluarga yang berhasil naik kelas kesejahteraan.
Apakah rumah mereka menjadi lebih layak? Apakah anak-anak mereka mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik? Apakah pendapatan keluarga meningkat? Dan yang tidak kalah penting, apakah keluarga tersebut mampu bertahan ketika menghadapi tekanan ekonomi berikutnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah program pengentasan kemiskinan benar-benar menghasilkan perubahan atau sekadar memindahkan angka dari satu kategori ke kategori lainnya.
Bagi Pemkab Pacitan, pekerjaan tersebut jelas masih panjang.
Bedah rumah dapat memperbaiki tempat tinggal. Jaminan kesehatan dapat mencegah biaya pengobatan menjadi beban berat. Pelatihan UMKM dapat membuka peluang peningkatan pendapatan. Namun seluruh intervensi itu harus berjalan dalam satu arah: membuat keluarga miskin memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang seberapa banyak program pemerintah dilaksanakan, tetapi tentang seberapa nyata perubahan yang dirasakan keluarga di tingkat paling bawah.
Dan di Pacitan, perjalanan menuju tujuan tersebut masih menyisakan pekerjaan besar: memastikan hampir seratus ribu keluarga dalam desil 1 hingga 4 mendapatkan intervensi yang tepat, sekaligus memastikan mereka tidak kembali jatuh ke jurang kemiskinan.
