Berita

Berita terbaru

Tingkatkan Kualitas Penulisan Ilmiah, Pemkab Gelar Workshop Bagi Guru

Pacitan – Sebanyak 60 orang guru SMP dan 100 orang guru SD mengikuti workshop penulisan karya ilmiah. Kegiatan yang diselengarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ini berlangsung sehari di Gedung Karya Darma.

“Kegiatan ini sangat strategis karena selama ini penulisan karya ilmiah masih menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi guru dan tenaga fungsional lainya,“ papar Sukowiyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan saat membuka kegiatan, Senin (8/5/2017) siang.
Penilaian itu bukan tanpa alasan. Masih ada guru golongan IV/a ke atas berhenti karena tidak memiliki kemauan menyusun publikasi ilmiah atau karya inovatif. Bahkan disinyalir 70 persen karya ilmiah yang diajukan ke tim angka kredit pusat bukan karya yang bersangkutan sendiri.
Sekda berharap dengan workshop ini para guru akan termotivasi melaksanakan dan membuat sendiri Publikasi ilmiah serta karya inovasi secara pribadi.
Hadir sebagai narasumber Prof. Sudiyono Sastroatmojo, M.Si, DR. Agus Wahyusin, M.Si, DR. AT. Sugeng Priyanto, M.Si, Suciptohadi, S.Pd, M.Si,  dan Drs. Suhadi, SH, M.Pd. Workshop dihadiri Kepala UPT TK dan SD, Pengawas SD, Penilik dan Ketua MKKS SMP se-Kabupaten Pacitan. (ryt/ps)
8 Mei 2017 in Berita

Pacitan Ditetapkan Jadi Kabupaten Peduli BPJS

Pacitan – Pacitan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang peduli terhadap ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan peluncuran Kabupaten Pacitan sebagai Kabupaten yang peduli BPJS ketenagakerjaan di Pendopo Kabupaten, Kamis (4/5/2017).

“Saya melihat kepedulian kabupaten Pacitan terhadap BPJS ketanagkerjaan sangat nyata dan pak bupati sangat konsen dengan hal tersebut,“ kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur, Abdul Cholik.
Bukan sekadar wacana, wujud nyata pemerintah Kabupaten Pacitan akan BPJS ketenagakerjaan ini dikuatkan dengan diterbitkanya tiga peraturan bupati. Pertama, peraturan bupati terkait keikutsertaan perusahaan dalam BPJS ketenaga kerjaan. Kedua, peraturan bupati terkait sangsi administratif bagi pelanggar, dan terakhir peraturan bupati tentang BPJS ketenagakerjaan bagi perangkat desa serta pegawai honorer dan guru swasta.
“Sampai saat ini desa yang telah mengikutsertakan perangkatnya dalam BPJS ketenaga kerjaan di pacitan sebanyak 66 desa sisanya akan menyusul kemudian,“ tambahnya.
BPJS ketenagakerjaan sangat diperlukan karena memiliki manfaat cukup besar. Seperti disampaikan Bupati Indartato, salah satu tujuan adanya BPJS ketenagakerjaan ini adalah untuk jaminan perlindungan bagi para pekerja. Ini karena risiko kecelakaan dalam lingkungan kerja bisa terjadi sewaktu waktu.
“Saya berharap peraturan bupati ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sunguh,“ tegasnya.
Dari 166 desa dan lima kelurahan di 12 kecamatan se-Kabupaten Pacitan terdata sekitar 2.100 perangkat desa. Kemudian untuk tenaga honorer seluruh SKPD ada kurang lebih 1.600 pegawai, dan guru honorer kisaran 3.000 orang.
Mereka semua akan menambah angka kepesertaan sektor formal atau penerima upah (PU). Hingga sekarang, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan KCP Pacitan tercatat 616 perusahaan, dan 1.375 jasa konstruksi. Sedangkan untuk tenaga kerja peserta tercatat 8.386 pekerja PU, dan 503 pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU).(riz/ps)
4 Mei 2017 in Berita

Sepekan Pacitan Banjir Penghargaan

Pacitan – Masyarakat Pacitan layak bangga. Ini menyusul sukses Kabupaten Pacitan meraih sejumlah penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sepekan terakhir.

Di antara anugerah yang diterima adalah Juara I Lomba Pelaksana Gotong Royong yang diwakili Desa Wareng Kecamatan Punung dan Juara I Lomba Perpustakaan diwakili Perpustakaan Cahaya Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo. Selain itu pemerintahan Bupati Indartato juga diganjar Penghargaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF).
“Atas semua penghargaan yang berhasil diraih kami mengucapkan selamat dan terimakasih kepada warga masyarakat Kabupaten Pacitan,“ ucap Bupati Indartato. “Mudah-mudahan kejuaraan yang diraih menjadi pelecut semangat bekerja keras agar kehidupan masyarakat lebih baik lagi.“
Berkait kesusksesan Desa Wareng menempatkan diri pada urutan pertama Lomba Pelaksana Gotong Royong, Kepala Desa setempat Purwo Widodo mengaku bersyukur. Pihaknya mengharapkan nilai gotong royong akan dijadikan ikon wilayah di ujung barat Kecamatan Punung itu.
Saat menjadi nara sumber dialog Spirit Pagi Radio Suara Pacitan, Kamis (4/5/2017) Purwo menjelaskan selama ini tradisi gotong royong memang masih terpelihara di desa yang dipimpinnya. Diakui, modernisasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan warga. Hanya saja dengan kebersamaan yang terbangun, sikap saling tolong menolong tetap terpatri kuat.
“Sepekan sekali warga rutin bekerja bakti. Belum lagi jika ada warga membangun rumah atau ada yang sakit maka warga lainnya saling membantu meringankan,“ papar Purwo. Desa Wareng juga ditetapkan sebagai pemenang Lomba Desa tingkat kabupaten tahun 2017.
Pada kesempatan sama Kepala Dinas Perpustakaan Warito juga menanggapi kemenangan Perpustakaan Cahaya Desa Gemaharjo sebagai Juara I. Menurut mantan Kabag Hukum Setda ini, warga setempat memang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan.
Dicontohkan, keberadaan perpustakaan di ujung utara Kabupaten Pacitan itu mampu menjadi sumber informasi bagi warga yang menekuni usaha sapi perah. Belakangan jumlah sapi perah terus bertambah dari waktu ke waktu. Bahkan sudah ada perusahaan yang bersedia membangun komitmen dengan peternak untuk membeli susu segar yang dihasilkan.
“Sebagian besar buku di sana (Perpustakaan Cahaya) adalah buku terapan sehingga ilmu yang didapatkan bisa langsung diimpelemntasikan,“ terang Warito.
Adapun Penghargaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas banyaknya lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Provinsi. Daerah berjuluk Kota 1001 Gua merupakan satu dari lima daerah penerima ganjaran tersebut. (ps/ps)
4 Mei 2017 in Berita

Sosialisasikan Grindulu Mapan di Desa Ngumbul, Bupati Minta OPD Bersinergi Entaskan Kemiskinan

Tulakan – Bupati Pacitan Indartato minta penanganan kemiskinan di Pacitan lebih fokus. Hal itu berarti tidak ada lagi tumpang tindih program pengentasan kemiskinan. Harapannya program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.

“Saya minta antar organisasi perangkat daerah yang memiliki program penanganan kemiskinan saling bersinergi,“ tegas Indartato saat Sosialisasi Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Program Grindulu Mapan di Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan,Selasa (2/5) siang.
Bupati berharap, melalui inovasi program Grindulu Mapan 2017-2021 masalah kemiskinan di daerah yang dipimpinnya cepat tertangani. Bahkan, orang nomor satu di Pacitan itu menekankan keterlibatan serta dukungan swasta bersama pemerintah membantu mengentaskan masyarakat pra sejahtera menuju sejahtera.
Saat ini, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pacitan Heru Wiwoho, jumlah penduduk miskin di Pacitan masih cukup tinggi. Yakni di atas rata-rata provinsi bahkan nasional. Sesuai Basis Data Terpadu 2015 warga kurang beruntung di Kabupaten Pacitan mencapai 16,68 persen. Dari jumlah tersebut wilayah kecamatan Tegalombo serta Tulakan menduduki angka tertinggi.
“Melalui inovasi Grindulu Mapan ini kita berharap lima tahun kedepan angka kemiskinan turun menjadi 13,85 persen,“ ujarnya.
Heru Wiwoho optimis dengan kerjasama  yang baik antar perangkat daerah serta swasta, dan masyarakat, kemiskinan di Pacitan dapat dikurangi. Menyelesaikan masalah kemiskinan, lanjutnya, tidak sebatas membantu pangan dan permodalan saja. Namun, juga terpenuhinya layanan dasar baik kesehatan maupun pendidikan, serta tersedianya infrastruktur yang layak.
Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan menjadi desa kedua setelah Tahunan Kecamatan Tegalombo yang menjadi percontohan program inovasi Grindulu mapan 2017-2021. Dua desa inilah yang nantinya akan menjadi fokus penanganan dan hasilnya kedepan akan direplikasi ke wilayah lain.
Pada kesempatan tersebut Bupati Pacitan Indartato bersama Wakil Bupati Yudi Sumbogo juga mengunjungi rumah keluarga miskin. Di tiap rumah yang dikunjungi pimpinan daerah memberikan bantuan. Bantuan serupa juga diberikan kepada warga penyandang disabilitas. (riz/ps)
2 Mei 2017 in Berita

Bito Wikantosa: Manfaatkan DD Sesuai Tujuan Pembangunan Desa

Pacitan – Sejalan dengan program Nawacita ke-3 membangun Indonesia dari pinggiran, pendayagunaan potensi wilayah Pacitan dimulai dengan membangun dari desa. Ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-undang Desa merupakan berkah karena di dalamnya memuat tentang Dana Desa (DD). Pada tahun 2015 anggaran dari APBN tersebut distribusinya ke masing-masing desa sebesar Rp 200 juta. Tahun berikutnya angka itu naik menjadi Rp 600 juta, dan tahun 2017 ini naik lagi menjadi rata-rata Rp 800 juta.

“Tahun depan sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 120 trilyun untuk dibagi ke desa-desa dan terakhir nanti tahun 2019 akan mencapai Rp 150 trilyun,“ terang Bito Wikantosa, Kasubdit Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Ditjen PPMD, Kementerian Desa, Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI, di Pendopo Kabupaten Pacitan, Sabtu (25/2/2017) siang. Ia hadir sebagai pembicara dalam Seminar Nasional `Pembangunan Potensi Wilayah Menuju Kemandirian Masyarakat Pacitan yang Kreatif, Inovatif, dan Produktif`.
Dengan anggaran tersebut diharapkan, potensi desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sesuai ketentuan undang-undang, desa memiliki kewenangan mengatur terkait urusan masyarakat maupun pemerintahan. Atas kewenangan yang diberikan pemerintah, DD diserahkan langsung ke desa sebagai bagian pendapatan dari pemerintah. Selain itu desa juga memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak, serta bantuan keuangan baik dari provinsi maupun kabupaten.
Berdasar evaluasi nasional 2 tahun pelaksanaan, papar Bito, penggunaan DD untuk pembangunan desa sebesar 89,18 persen, pemberdayaan masyarakat 6,9 persen, pemerintahan desa 2,49 persen, dan pembinaan kemasyarakatan 1,4 persen. Adapun penggunaan DD untuk pembangunan desa senilai Rp 31,8 trilyun hampir 92 persen di antaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sisanya untuk layanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) 6,23 persen, pemanfaatan sumberdaya alam 0,32 persen, dan pengembangan ekonomi lokal 1,83 persen.
“Kalau kondisinya masih seperti ini maka tidak ada hubungan langsung dengan peningkatan potensi wilayah. (Sebab) sebagian besar masih berorientasi belanja anggaran,“ papar pria kelahiran Wonosobo, Jateng tersebut di depan ratusan peserta seminar.
Menurutnya, ke depan pemanfaatan DD harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Ini sesuai tujuan pembangunan desa. Yakni peningkatan kualitas hidup manusia (pendidikan dan kesehatan), peningkatan kesejahteraan rakyat (usaha mandiri), dan penanggulangan kemiskinan. Diakuinya, pemanfaatan DD dengan cara dibelanjakan memang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Namun hal itu tidak berlangsung lama serta tidak berkesinambungan.
Kegiatan seminar yang dibuka langsung Bupati Pacitan Indartato merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-272 Kabupaten Pacitan. Sejumlah tokoh penting lain juga hadir sebagai pembicara. Antara lain Guru Besar Unibraw Malang, Prof. Ir. H. Sudjito Soeparman, Ph.D dan Dosen Universitas Negeri Jakarta, Dr Soeprijanto, M.Pd. Hadir pula Guru Besar Unibraw Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH,MS, serta Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, Guru Besar Universitas Negeri Semarang. (ps/ps)
25 Februari 2017 in Berita