News

Basmi Buang Air Sembarangan, Pacitan Raih Penghargaan STBM

Pacitan – Pemkab Pacitan serius membudayakan pola hidup sehat. Itu diawali sejumlah terobosan. Di antaranya gerakan cuci tangan dengan sabun dan larangan buang air besar sembarangan. Gerakan itu bahkan sudah menjangkau 171 desa yang ada.

Karena sukses itu pemerintah pusat mengganjar daerah berjuluk Kota 1001 Gua. Anugerah tersebut bernama “Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan”. Serah terima berlangsung di Jakarta, Kamis (18/10/2018) siang.

“Atas dukungan semua pihak serta partisipasi aktif masyarakat semua, maka kita dapat meraih penghargaan ini. Jadi ini adalah untuk masyarakat Pacitan,” kata Bupati Indartato usai menerima penghargaan.

Bupati mengharapkan semangat hidup sehat terus dikembangkan. Pasalnya, kesehatan merupakan modal dasar terwujudnya masyarakat sejahtera. Apalagi seiring kepadatan penduduk dan laju pembangunan, sanitasi yang baik adalah sebuah keniscayaan.

“Salah satu aspek terpenting lainnya adalah pengelolaan sampah secara benar. Dimulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik,” papar Pak In.

Kepala Dinas Kesehatan dr Eko Budiono menambahkan Program ODF (Open Dafication Free) sudah lama dilakukan. Hal itu kemudian diikuti kampanye menyeluruh hingga ke tingkat desa. Verifikasi pun sudah dilakukan hingga tingkat provinsi dan nasional pad tahun 2014.

“Hasilnya kita dinyatakan menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil melaksanakan ODF di seluruh desa,” imbuh Eko.

Menurutnya, program prioritas yang diusung pemerintah daerah bermuara pada perubahan perilaku bersih. Selanjutnya pihak pemkab akan lebih fokus membudayakan 5 pilar. Sasarannya semua rumah tangga di 12 wilayah kecamatan.

Kelima pilar tersebut adalah ODF, gerakan cuci tangan dengan sabun, dan ketersediaan pangan serta air bersih. Sedangkan 2 pilar lain adalah penanganan sampah dan pengolahan limbah cair.

“Komitmen Bapak Bupati luar biasa. Ini harus kita sambut positif. Ayo bersih dan sehat mulai dari diri sendiri,” ajaknya. (PS/RSP/Diskominfo)

18 Oktober 2018 in Berita

No One Left Behind

Sebagai upaya mewadahi segala aspirasi dalam proses pembangunan yang terangkum pada kegiatan Musrenbang, Pemerintah menilai beberapa kelompok masyarakat seperti perempuan, anak, kelompok masyarakat rentan, penyandaang disabilitas dan kaum termarginalkan belum optimal dalam berpartisipasi memberikan perencanaan pembangunan.

Dari data yang dihimpun Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 berpenduduk sebesar 583.857 jiwa. Diantaranya sebanyak 49,78 persen atau 290.617 adalah perempuan, 24.64 persen atau 143.869 adalah anak-anak dibawah 18 tahun. Dan 14,07 persen atau 82.155 adalah kelompok rentan atau keluarga fakir miskin, orang atau anak difabel, perempuan rawan sosial ekonomi, lansia terlantar dan lain-lain. “Dimana mereka mempunyai kesempatan dan hak yang sama dengan yang lain pada proses pembangunan,” kata Wabup Yudi Sumbogo dalam sambutan Lokakarya Konsultasi Publik Rancangan Peraturuan Bupati Tentang Musrenbang Inklusi hari ini 18/10/2018 di Gedung Karya Darma.

Wabup juga mengatakan bahwa ini adalah wujud perhatian pemerintah terhadap hak asasi manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat. Juga sebagai implementasi peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), bahwa pelaksanaan pembangunan harus inklusif. yaitu semua pihak dapat mendukung, berperan, berkontribusi, berpartisipasi dan tidak ada yang tertinggal serta terabaikan. “Pacitan Setara, yakni Pacitan Semua, Pacitan Bersama, Pacitan Sejahtera,” tambahnya.

Selanjutnya Ia juga berharap dengan tersusunnya peraturan tersebut maka dapat menjawab permasalahan kesenjangan pembangunan. Khususnya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi rill saat perencanaan di buat.

Heru Wiwoho sebagai kepala Bappeda juga mengatakan bahwa kaum marginal sudah saatnya mendapatkan tempat yang sama seperti yang lain. Oleh karena itu pihaknya berharap rancangan peraturan ini akan segera selesai sehingga dapat disahkan.

Ratna Fitriani sebagai Meneger Kesetaraan Gender Dan Inklusi Sosial (GESI) mengatakan, pada hari ini kegiatan telah sampai pada upaya memfinalkan proses Musrenbang di tingkat Kecamatan. Dimana terjadi dua pendapat untuk pelaksanaan Musrenbang, dilaksanakan mandiri atau terintegrasi pada Musrenbang reguler.

Acara tersebut bekerjasama dengan Kompak (Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Turut diundang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luki Indartato, Ketua Darmawanita Persatuan Bety Suko Wiyono, Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat, Ketua Forum Kepala Desa, Manager Kesetaraan Gender dan inklusi Social (GESI) Ratna Fitriani, Tim Kompak Jawa Timur, Sabda Yogyakarta serta Perwakilan Perguruan Tinggi. Civil Society Orgaziziation (CSO), Organisasi Perempuaan, Organisasi Disabilitas, organisasi Anak dan Paguyuban Sosial Kemasyarakatan. (Budi/Anjar/Riyanto/DiskominfoPacitan).

18 Oktober 2018 in Berita

Pilkades Watukarung; Tahab Pemeriksaan Saksi

Panitia Pilkades serentak Kabupaten, Sakundoko bersyukur dan bangga kepada kedua Calon Kepala Desa serta pendukungnya, usai kegiatan pelaksanaan pemeriksaan atas tindaklanjut gugatan Pilkades Desa Watukarung yang dilaksanakan serentak bersama 32 Desa lain pada 07/10/2018 kemarin. Kegiatan ini adalah upaya mendengarkan paparan para saksi pada proses penghitungan suara yang dinilai terdapat kecurangan oleh Calon Nomor Urut Satu atas Nama Darmadi. “Kami sangat bangga atas kedewasaan mereka,” katanya kemarin ini 17/10/2018 di Ruang RKP Kabupaten.

Ditanya mengenai hasil sementara kegitan hari ini Sakundoko mengaku belum berani mengambil kesimpulan. Rapat tertutup yang usai petang tersebut pihaknya bersama tim 11 akan langsung melaksanakan pengkajian pemeriksaan oleh para saksi, jika dianggap cukup oleh anggota tim maka hasilnya akan disampaikan kepada Bupati. Yang pasti panitia Kabupaten tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Harus sesuai dengan peraturan dan Ia tidak ingin sengketa tersebut berlarut-larut. “Sekarang ini kita langsung menggelar rapat bersama tim 11, harus cepat,” tambahnya.

Panitia juga berharap masalah ini segara terselesaikan dan berakhir dengan keputusan yang baik untuk kedua belah pihak. Sehingga keputusan siapa Kepala Desa Watukarung yang terpilih. Ia kembali mengatakan bahwa masing-masing dari tim 11 mempunyai pandangan sendiri-sendiri dalam menilai masalah tersebut maka rangkaian rapat akan terus dilaksanakan hingga menemukan titik temu. “Adapun jika harus foting maka akan kami lakukan,” imbuhnya.

(Budi/Anjar/Riyanto/DiskominfoPacitan).

18 Oktober 2018 in Berita

Soginem : Selamat Ulang Tahun Pak Suko

Kejutan mewarnai pemberian bantuan untuk warga kurang mampu dan santunan BPJS di Desa Bomo, Kecamatan Punung. Karena bertepatan dengan ulang tahun Sekretaris Daerah Suko Wiyono, Rabu (17/10/2018). Soginem, salah satu penerima bantuan di Dusun Koro mengenakan kaus bertuliskan Selamat Ulang Tahun Pak Suko, plus tulisan I Love You menggunakan simbol hati. “Kita ingin selalu dekat dengan masyarakat,” ujar Bupati Indartato kepada warga setempat.

Menurut bupati, pemerintah ada karena masyarakat, dan untuk melayani masyarakat. Karenanya jajaran Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pacitan berupaya memenuhi kewajiban tersebut. Meski diakui bupati belum semua dapat dilayani dan diakomodir secara layak. Permasalahannya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Indartato lantas menganalogikan Pacitan sebagai sebuah keluarga yang memiliki tiga orang anak. Dimana pada satu waktu memiliki permintaan berbeda. “Yang satu minta HP, satu bayar uang sekolah, dan satu minta dibelikan sepeda. Padahal uangnya hanya cukup untuk beli sepeda,” kata dia.

Namun suami dari Luki Tribaskorowati itu kembali menegaskan jika tugas pemerintah memang menyejahterakan masyarakat. Dengan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Selain memberikan bantuan untuk Soginem, pada kesempatan itu pula diserahkan santunan kematian dan jaminan hari tua dari BPJS senilai lebih dari Rp 25 juta. Penerima adalah ahli waris dari almarhum Tusino, yang merupakan Kepala Dusun Salam. (Humas/DiskominfoPacitan)

17 Oktober 2018 in Berita

TMMD Tingkatkan Percaya Diri Masyarakat Kelola Potensi Desa

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak hanya ditujukan mendorong percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Tetapi juga untuk meningkatkan percaya diri masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. “TMMD bukan semata-mata membangun sarana fisik bagi masyarakat desa. Melainkan juga menumbuhkan semangat percaya dari masyarakat, agar mampu mengelola potensi yang dimiliki serta kesiapsiagaan, menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang sedang atau akan dihadapi,” kata Bupati Indartato ketika membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada pembukaan pelaksanaan TMMD ke-103 tahun anggaran 2018 di Desa Kalipelus, Kebonagung, Senin (15/10/2018).

Program yang dulu dikenal dengan nama ABRI Masuk Desa (AMD) tersebut merupakan salah satu program lintas sektoral Baik dari kementerian, lembaga pemerintah provinsi, kabupaten dan masyarakat.

Dengan lokasi sasaran daerah terpencil, terisolasi maupun terpinggirkan. Sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan percepatan pembangunan melalui pertumbuhan didaerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menurunkan kemiskinan, serta menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. “Dimana desa dapat meringankan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan masyarakat sendiri. Upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawacita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI,” ujar Bupati.

Selain pembangunan fisik TMMD juga menyasar kegiatan kemasyarakatan lainnya. Tetapi tidak semua berada dilokasi kegiatan. Seperti penyuluhan hukum, program Jalan Lintas Menuju Mandiri Sejahtera (Jalin Matra), paket pelatihan berbasis masyarakat, serta pelayanan kesehatan terpadu. Dari pemerintah provinsi sendiri pemberian dukungan diwujudkan dalam bentuk bantuan keuangan, pelayanan KB gratis, maupun obgyn bed.

Hal senada juga disampaikan Komandan Korem 081 Dhirotsaha Jaya Kolonel (Inf) Masduki. Menurutnya, TMMD merupakan program salah satu operasi bakti TNI bersama Polri dan pemerintah daerah maupun komponen masyarakat. Muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Melalui melalui pembangunan jalan, renovasi rumah tidak layak huni, pemasangan gorong-gorong, renovasi masjid, dan lain-lain,” jelasnya.

Kegiatan sosial bertema TNI Manunggal Membangun Desa Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dan Demokratis itu akan berlangsung selama 30 hari. Mulai tanggal 15 Oktober-13November 2018. Melibatkan sebanyak 150 orang personil TNI, Polri, dan unsur masyarakat. (Humaspacitan/DiskominfoPacitan).

15 Oktober 2018 in Berita