Bappeda Pacitan

35 Persen Desa Belum Kooperatif Terhadap LABKD online

Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) online merupakan solusi untuk mengatasi masyarakat dalam mengakses pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Dulu, untuk mendapatkan pelayanan adminduk, Pemohon harus membawa persyaratan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pacitan. Ini masalah, jika masyarakat berasal dari wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Jarak yang jauh dan transportasi umum yang jumlahnya terbatas menjadi kendala tersendiri dalam mengurus adminduk, sehingga bisa jadi mereka bisa berangkat tetapi tidak bisa pulang,” kata Sutarman, Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat (PMM), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pacitan.
Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Pacitan yang dikoordinir oleh Bappeda membangun aplikasi dan telah di-Launching oleh Bupati Pacitan berupa Sistem Informasi Kabupaten Data Nyawiji Untuk Pelayanan Terintegrasi Masyarakat Pacitan( SIKAB TAJI PRIMA), didalamnya termuat LABKD online. Kemarin (04/11).
Kedepan melalui SIKAB TAJI PRIMA masyarakat yang notabene berada di wilayah yang jauh dari kota dapat mengakses layanan Adminduk, cukup dari kantor desa mereka masing-masing.
Tetapi sayang, bahwa aplikasi tersebut belum benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal oleh beberapa desa. Sehingga hal ini tidak menguntungkan bagi masyarakat. “Dari 171 desa dan kelurahan, 65 persen sudah kooperatif memanfaatkan LABKD online,” lanjut Sutarman, (06/12).
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) telah menghimbau pihak desa melalui Surat Edaran untuk memanfaatkan pelayanan Adminduk melalui LABKD online, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan bahagia.
“Bupati juga telah memanggil para Camat supaya menyikapi hal itu,” pungkasnya. (BappedaPacitan/ kominfopacitan).
6 Desember 2021 in Berita

Fokus Hapus Pernikahan Anak Dan Pernikahan Dini

Pernikahan anak dan pernikahan dini memiliki ragam dampak negatif bagi pelaku dan orang disekitarnya, masalah ini sebenarnya dihadapi oleh kebanyakan Negara di dunia, bahkan Negara-negara di eropa yang telah diakui lebih tinggi peradabannya.

Melihat itu pemerintah Kabupaten Pacitan bersama semua lembaga berusaha keras menyikapinya, Kali ini memaksimalkan peran media baik Televisi, cetak hingga penggiat sosial media dalam Training Penggunaan Data Bagi Media Dan Organisasi Masyarakat Sipil Melalui Open Government. Yang digagas Bappeda Pacitan, Diskominfo Pacitan dan Kinerja Provinsi Jawa Timur.

Dimulai dengan pengenalan Dashboard penghapusan pernikahan anak di Pacitan, dalam laman tersebut termuat seluruh fakta tentang berbagai hal pernikahan anak dan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Pacitan yang dapat digunakan sebagai senjata untuk kampanye memerangi masalah bersama tersebut.

“Sejak 2018 kita bersama-sama mengumpulkan berbagai data dalam rangka penghapusan pernikahan anak, yang sekarang kita share di laman dashboard.pacitankab.go.id” kata Dina Limanto Coordinator Kinerja Provinsi Jawa Timur kemarin di Gedung KPRI (23/01/2020).

Lahirnya dashboard tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah bersama dengan seluruh elemen memusatkan konsentrasi mengakhiri masalah pernikahan anak dan dini. Dimana media menjadi corong utama membeberkan berbagai fakta dari data riil yang ada. “Menulislah dengan data dan fakta agar ada ujung pangkalnya,” kata supriyono, Kabid TI Diskominfo Pacitan Saat membuka acara. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

24 Januari 2020 in Berita

Bapenda; Berhasil Cetak Masal SPPT PBB-P2 Diawal Waktu

Pemerintah Kabupaten Pacitan, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai melaksanakan cetak masal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Bupati Pacitan Indartato dan Wakil Bupati Yudi Sumbogo di ruang pertemuan Bapenda hari ini, Jumat (10/01/2020).
Kepala Bapenda Pacitan Sakundoko mengatakan jumlah objek pajak pada tahun 2020 sebesar 646.642, dan wajib pajak sebanyak 628.032 lembar. Sementara luas bumi 930.918.759, dan luas bangunan sebesar 5.393.657 sehingga menghasilkan ketetapan sebesar Rp. 17.801.784.592. “Syukur Alhamdulilah Badan Pendapatan Daerah dapat melaksanakan cetak masal lebih awal, karena bisa melaksanakan cetak massal bulan maret,” kata Sakundoko.
Keberhasilan melaksanakan cetak di awal tahun tersebut merupakan capaian untuk target yang diharapkan kepatuhan untuk membayar pajak dapat dimaksimalkan, dengan perhitungan musim yang mendukung para petani untuk membayar SPPT, jangka waktu 3 sampai 4 bulan lebih dari cukup hingga musim panen tiba. “Sehingga tidak membebani masyarakat,” jelas Sakundoko.
Untuk target dari tahun ke tahun lanjut Sakundoko mengatakan target selalu terpenuhi, ia juga mengaku bahwa target malah terlampaui meskipun angka yang diperoleh tidak signifikan. Tanpa terkecuali para wajib pajak yang berada di luar kota, melalui berbagai langkah pihaknya akan melakukan penyisiran sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat diperoleh secara maksimal.
Sementara Bupati Pacitan pada sambutannya menyampaikan apresiasi kerja Bapenda Kabupaten Pacitan dalam menyelesaikan tugasnya dengan berbagai capaian yang diharapkan, dilain target pendapatan Indartato juga berharap data yang dimiliki benar-benar akurat. “Data harus benar,” Tutur Indartato.
Semua itu terlepas dari kinerja Bapenda yang selalu berhubungan langsung dengan para wajib pajak, tidak menutup kemungkinan mendapat persepsi lain dari masyarakat, namun tugas harus tetap dilaksanakan demi Visi dan Misi Pacitan. “Bapenda biasanya dibenci orang karena tukang nagih,” ucap Bupati sambil terkekeh. (budi/riyanto/wira/DsikominfoPacitan).

10 Januari 2020 in Berita

Musrenbang Prioritaskan Penurunan Angka Penduduk Miskin

Masalah penting yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah penduduk miskin, menduduki angka 14,19 % pada tahun 2018. Meskipun telah keluar dari zona merah, namun isu tersebut kembali diangkat dalam Musrenbang  RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2020. “Sesuai arahan Bupati, harus kita tekan menjadi 13,00% 2 tahun mendatang,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Heru Wiwoho.

Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui sektor unggulan daerah yang berkelanjutan merupakan tema yang diusung, melalui pertanian dan pariwisata terintegrasi diharap cita-cita awal pengentasan penduduk miskin dapat terealisasi, ditunjang pelayanan dasar wajib dimaksimalkan pemerintah sebagai penyangganya.

Rencana dan kinerja sebuah prakarsa tentu dapat memperoleh hasil yang maksimal ketika didukung semua komponen, dukungan tersebut merupakan gambaran keterlibatan pada proses pembangunan baik masyarakat, pengusaha dan lain-lain. “Pelaksanaan pembangunan akan memperoleh hasil yang baik, pelaksanaan yang baik merupakan setengah keberhasilan, sesuai visi dan misi Kabupaten Pacitan” ungkap Ronny Wahyono Ketua DPRD Pacitan saat sambutan.

Pengurangan penduduk miskin memang menjadi indikator keberhasilan  pemerintahan. Dengan berbagai sistem baru yang sesuai dengan zaman seperti hadirnya Aplikasi Terintegrasi  Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lik In) dan Wadah Aspirasi Dan Pengaduan Secara Elektronik (Wadule), diharapkan menjadi jembatan pembangunan yang berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. “Sesuai dengan yang disampaikan Pak Heru dan Pak Ronny,” ungkap Bupati Pacitan Indartato saat membuka kegiatan hari ini 19/03/19 di Pendopo.

Karena tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan pacu semua aspirasi pada Musrenbang tersebut. Keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan dan didukung partisipasi aktif masyarakat. Sehingga berhasil dan gagalnya kinerja pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat luas. “Partisipasi kini dapat dilakukan siapa pun dan kapan pun, menuju pembangunan yang diharapkan,” tambah Bupati.

UMKM salah satu tumpuan lain pengurangan kemiskinan harus mendapatkan perhatian secara berkelanjutan,  asupan informasi berbentuk penambahan wawasan dan keterampilan menjadi harapan demi penyerapan tenaga kerja. “Sentuhan-sentuhan tersebut selain memotivasi juga mendorong usaha kita,” kata Nova Ruliana Purba salah satu pelaku UMKM dari Ngadirojo.

Prinsip mendukung pembangunan Kabupaten Pacitan juga diberikan perbankan berpelat merah milik Provinsi Jawa Timur. Berfokus pada peningkatan dan pemberdayaan UMKM merupakan konsentrasi yang kini dilaksanakan dengan berbagai kemudahan dan pelayanan. “Kami terapkan keikutsertaan dalam mendorong laju perekonomian kita,” ungkap Palti Oloan Purba Tua S. Pimpinan instansi. (budi/wawan/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

20 Maret 2019 in Berita

Konsultasi Publik Utamakan Kesejahteraan Seluruh Masyarakat

Meskipun diwarnai hujan dari pagi, namun tidak menurunkan semangat para peserta Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2020. Acara yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pacitan 22/01/19 itu mengusung tema, Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Sektor Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan. “Menumbuhkan ekonomi secara Inklusif dari beberapa sektor unggulan yang dimiliki, utamanya pariwisata dan pertanian kita supaya meningkat dan berkelanjutan, “ papar Heru Wiwoho Kepala Bappeda menjelaskan tema yang diusung.

Pada kesempatan itu Bupati Indartato mengingatkan bahwa pembangunan yang baik memerlukan dukungan dari semua pihak, utamanya adalah pejabat pemerintah, pejabat politik dan pengusaha, disamping itu dua ke pemerintahan yaitu bupati, wakil bupati beserta Jajaran serta DPRD dan fraksi diharapkan bekerja membuat perencanaan yang searah. “Jika semua baik dan mendukung, maka pembangunan yang diharapkan akan optimal,” terangnya.

Supaya apa yang menjadi harapan pemerintah yakni membangun tata kelola yang baik di Kabupaten Pacitan dapat tercapai dan mampu dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dapat diraih melalui memperhatikan dan mengutamakan lima aspek. Pertama pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2018 pada angka 5,09 diharap tahun 2020 meningkat menjadi 5,78. Kedua masalah pengangguran terbuka yang berada pada angka 1,43 pada tahun yang sama dapat di turunkan menjadi 1,01.

Ketiga masalah Penduduk miskin yang berada pada angka 14,19 diupayakan ditekan menjadi 13,85 pada target akhir RPJMD tahun 2021. Keempat Indeks Pembangunan Manusia, realisasi tahun 2018 berada pada angka 66,74 diharap menurun menjadi 67,50. “Yang terakhir masalah kualitas lingkungan hidup yang berada pada angka 73,35 ditekan menjadi 73,30 pada target 2020 dan menurun lagi pada akhir target RPJMD 2021 menjadi 73,31,” harap Bupati detail. (budi/anj/wira/riyanto/DiskominfoPacitan).

22 Januari 2019 in Berita