Sejak Diluncurkan, Ada 220 Aduan Masyarakat Lewat Aplikasi Wadule Pacitan

Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Diskominfo) Pacitan mengatakan sejak Aplikasi pengaduan Wadah Aspirasi Pengaduan secara Elektronik (Wadule Pacitan) diluncurkan 14 maret 2017 lalu sudah ada 220 aduan masyarakat yang diterima.

“Sejak 14 Maret 2018 hingga akhir Desember 2018 aduan yang masuk sebanyak 220 aduan 200 sudah ditindaklanjuti dan sisanya masih perlu proses untuk penganggaranya,”kata dia saat memimpin rapat evaluasi tindak lanjut Wadule Pacitan, Jumat (22/3/2019) lalu.

Rachmad mengatakan Bupati Pacitan sangat konsen dengan Wadule Pacitan. Bahkan, kata dia, Bupati selalu memantau melalui layar monitor di ruang kerjanya. “Sehingga bisa langsung mematau Perangkat Daerah mana yang kurang respon terhadap aduan masyarakat,”jelas dia.

Untuk diketahui, Pacitan memberi kesempatan kepada masyaraka Pacitan untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Pacitan kapan pun dan dimana pun.

Adapun, caranya adalah dengan cukup download aplikasinya di PlayStore atau mengunjungi Website wadul.pacitankab.go.id segala masukan Anda otomatis diterima oleh Instansi yang membidangi untuk ditindaklanjuti. (Riyanto)

Jadi Penghubung Masyarakat dan Pemerintah

Keberadaan media massa menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena melalui merekalah para kepala pemerintahan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi diwilayahnya. “Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat,” kata Bupati Pacitan Indartato usai bertemu dengan para pewarta pada peringatan Hari Pers Nasional 2019 di komplek Pemkab Pacitan, Jum’at (8/2/2019).

Apa yang disampaikan media massa tidak hanya terkait permasalahan dimasyarakat saja. Tetapi juga pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Sebab, jika hanya dilihat dari satu sisi, penyelenggara pemerintahan, hasilnya tentu tidak akan objektif. “Kalau yang melihat saya kecapnya nomor satu,” kelakar Bupati.

Bupati sendiri mewacanakan untuk menggelar pertemuan tiga bulanan dengan pihak media massa dan organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab membina hubungan informal juga tak kalah penting.

Rencana gelaran agenda rutin itu juga sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah daerah. Sebagai salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik. “Ada (aplikasi) Wadule Wong Pacitan, Lik In. Ini untuk transparansi. Semua bisa melihat,” tandas Indartato. (humaspacitan/DiskominfoPacitan)

Ayo Maksimalakan WADULE

Sejak peluncuranya pada 14/03 kemarin Wadah Aspirasi dan Pengaduan Layanan Elektronik (WADULE) Pacitan  hadir dan menjadi salah satu wadah aspirasi secara elekronik yang berkomitmen memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk turut serta memajukan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntable di kabupaten Pacitan.

Tujuan utamanya adalah memberikan ruang aspirasi masyarakat, menyampaikan kritik, gagasan serta keinginan yang kemudian sampai pada pemerintah. Sehingga perintah dapat proaktif menanggapi seluruh uneg-uneg dengan tujuan pembangunan bersama. Hal ini berdasarkan pada kerja WADULE yang dihubungkan ke seluruh instansi pemerintah di seluruh Kabupaten Pacitan. Tidak berhenti disini aplikasi tersebut terhubung dan terintegrasi dengan LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) serta SP4N (Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).

“Segala jenis pelaporan akan termenejemen dengan baik. Hasilnya, aspirasi masyarakat akan cepat ditanggapi oleh instansi yang membidangi pelaporan itu”. Kata Riyanto Kasi Pelayanan Informasi Bidang Informasi dan Persandian Diskominfo Pacitan.

Sekali lagi Riyanto menjelaskan dengan gamblang, bahwasannya setelah proses lapor atau memberikan aspirasi dilakukan, semua masukan diterima oleh admin dan segera ditindaklanjuti kepada bidang kerja yang berwenang. Selanjutnya pelaporan dari masyarakat secara langsung diolah oleh staf khusus yang bertugas mengelompokan aspirasi sebelum kemudian diproses.

Selain menghimpun aspirasi berupa keinginan warga masyarakat Pemerintah juga berharap dengan WADULE seluruh elemen dapat dengan mudah menjadi subyek pemantau kebijakan publik. Dikarenakan masyarakat adalah elemen terpenting dalam perjalanan kebijakan serta pembangunan.

“Keterbukaan informasi publik menjadi reseprentasi dari demokrasi, dimana partisipasi masyarakat adalah salah satu tolak ukur keberhasilanya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Agar berama-sama kita menjadi subjek pembangunan” tutur Riyanto berharap.

(Budi/Anjar/Riyanto/DiskominfoPacitan)