Berita terbaru

Disperindag Tingkatkan Kualitas Kemasan Produk

Tampilan kemasan akhirnya menjadi penentu supaya memikat hati konsumen, meski isi adalah utamanya. Aneka produk Khas Pacitan tidak perlu ditanyakan lagi, misilnya Batik, Kopi atau camilan yang lain yang beraneka ragam.

 Para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) akhirnya kudu melek desain kemasan, jika ingin produksinya semakin meningkat, dan bisa bersaing di pasar regional atau pun nasional.

 Melihat itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pacitan menggelar Pelatihan Teknis Desain Kemasan bagi IKM Makanan dan Minuman (Mamin) yang sudah mengantongi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). “Kita mengakui, daya saing di luar kami sedikit tertinggal, salah satu penyebab utama adalah Packaging-nya,” kata Kusumo Kabid Perindustrian disela kegiatan 01/08.

 Peningkatan kapasitas ini juga melibatkan Disperindag Provinsi Jawa Timur, dengan dikirimnya Mobil Pelayanan Desain Kemasan (Mobdeska) didukung narasumber yang ahli dalam desain kemasan. Waktu tiga hari yakni 31/07-02/07 akan memprioritaskan peningkatan kualitas kemasan produk secara detail. “Produk yang bagus didukung kemasan yang oke bisa meningkatkan nilai jualnya,” ujar Rizki Fajrianto sebagai Narasumber.

 Tapi umumnya kemasan bagus tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar, apakah dapat dijangkau oleh para pelaku IKM? Ternyata Disperindag Jatim bersama UPT Mamin memberikan fasilitas desain kemasan yang bersaing harganya. Bahkan desain kemasan dari Mamin tanpa biaya. “Untuk cetak sangat bersaing dengan perusahaan swasta, kita juga menawarkan cetak tanpa minimal order dengan sarat-sarat tertentu,” tambah Dia.

 Ini tentu disambut baik oleh Much Anshari atau akrab disapa Aan salah satu peserta, dunia kopi yang semakin ramai membuat Aan merasa tertantang untuk mengeksplorasi Kopi Pacitan ke pasar yang lebih luas, karena ia tahu persis bagaimana kualitas kopi Pacitan. “Saya sudah isi formulir, sudah saya konsultasikan ke tim Mamin, tinggal besuk display kemasannya bagaimana,” katanya.

 Beberapa produk telah mempunyai pangsa pasar sendiri, hal itu harus dikembangkan dengan mengangkat produk lain melalui berbagai inovasi, termasuk memperhatikan desain kemasan. Sehingga minimal pada momen-momen tertentu berbagai produk dari IKM Pacitan semakin menarik perhatian masyarakat luas. “Hasilnya seluruh produk Pacitan memiliki pasar yang luas,” (budi/pkl/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

KIM Pena Pacitan Jadi Juara 1 Anugerah Pewarta Jatim 2019

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pena Kabupaten Pacitan berhasil menjadi juara 1 Anugerah Pewarta Jawa Timur (APW) yang digelar pada Rabu (31/7/2019) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

KIM Pena yang beralamatkan di Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan, Pacitan ini berhasil meraih juara 1 APW atas nama Frend Mashudi untuk kategori infografis. KIM Pena Pacitan sendiri mengirimkan karya infografis dengan judul Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Kantistas).

Ada lima kategori penghargaan dalam APW kali ini yakni artikel berita, foto berita, infografis, videografis, dan video berita. Variabel penilaian APW ini terdiri dari keterkaitan konten terhadap tema, ketersampaian pesan, serta estetika dan etik. Total ada 106 karya yang dilombakan dari kelima kategori.

Selain KIM Pena, kategori artikel berita untuk Juara 1 diraih KIM Cendekia Kota Kediri dengan karya berjudul jalan untuk mewujudkan harapan, kategori Video berita juara 1 diraih aminulloh dari KIM Mojo Kota Surabaya dengan karya berjudul program kerja peri rumah penjaga ibu.

Kemudian kategori foto berita Juara 1 diraih KIM Pesona Mlancu Kabupaten Kediri dengan karya berjudul Crop Circle Kedungmalang Kecamatan Papar Kediri, serta kategori video grafis Juara 1 diraih Hikmatul Hakimah dari KIM Purwoagung Kota Malang dengan karya berjudul Jatim amanah pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya meminta KIM menjalankan dua peran yaitu sebagai filter dan jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat baik yang bersifat top down maupun bottom up.

Peran sebagai filter ini didasarkan hasil survei dari Centre for International Governance Innovation (CIGI) IPSOS bahwa sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia masih percaya hoaks. “Di sinilah peran KIM dibutuhkan menjadi filter atau penyaring informasi di masyarakat,” katanya seperti dalam siaran pers Humas Provinsi jawa Timur.

Selain sebagai filter, menurutnya KIM juga diperlukan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat top down maupun bottom up. Dari sisi top down mereka bisa menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Misal soal jalan rusak. Ketika yang rusak adalah jalan nasional, masyarakat yang tidak tahu pasti meminta pemerintah kab/kota yang memperbaiki, padahal regulasinya tidak seperti itu karena itu kan jalan nasional. KIM bisa membantu kami menjelaskan pada masyarakat,” katanya.

Kemudian yang bersifat bottom up, KIM mampu menjadi penyalur aspirasi atau masukan dari masyarakat kepada pemerintah. Langkah ini mewujudkan pola komunikasi dua arah atau two way traffic communication dengan obyektifitas dan kredibilitas yang terjaga.

“Saya sering menerima masukan dari masyarakat. Sisi positifnya informasi tersebut menjadi lebih cepat kami respon, namun yang jadi masalah kalau informasi tersebut tidak kredibel jadi destruktif. Di sini lah peran KIM menyaring informasi tersebut,” katanya.

Menurutnya, masukan atau informasi yang diterima dari masyarakat bisa menjadi feedback atau umpan balik dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Terkadang walaupun kebijakan tersebut baik, belum tentu diterima baik oleh masyarakat. Untuk itu masukan tersebut mampu menjadi kritik, respon, dan evaluasi untuk berbenah lebih baik ke depan.

“KIM mampu menjadi mitra strategis pemerintah untuk menyampaikan informasi kebijakan dan program kerja pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan ini, Khofifah mengapresiasi penyelenggaraan APW. Menurutnya acara ini menjadi salah satu wadah apresiasi bagi para anggota KIM, juga pegiat media sosial yang telah menyampaikan informasi positif kepada masyarakat. Ke depan, ia berharap partisipasi masyarakat di acara ini semakin meningkat dan kategori yang dilombakan bisa bertambah.

Senada dengan Gubernur Jatim, Ketua Dewan Juri APW Jatim Tahun 2019, Hari Fitrianto mengatakan saat ini citizen journalism dihadapkan pada tantangan yakni hoaks, akurasi berita, dan keberlanjutan.

Untuk itu, ia mengapresiasi upaya Pemprov Jatim yang menyelenggarakan APW pertama kalinya sebagai apresiasi kepada warga, dimana acara ini bisa menjadi political will yang baik ke depan. (Pacitanku/DiskominfoPacitan).

Bupati : Ora Usah Melu Tukaran

Skuad Perspa Pacitan yang akan berlaga pada Liga 3 Jawa Timur diwanti-wanti Bupati Indartato. Mereka harus tetap menjaga sportifitas selama pertandingan. “Ora usah melu tukaran (terlibat kericuhan),” katanya ketika melepas para pemain dan official di pendapa kabupaten, Rabu (31/7/2019). Bupati menyadari untuk bersikap fair play bukan perkara mudah. Sebab akan banyak terjadi kontak fisik selama 90 menit bermain. Terlebih ketika tensi pertandingan meninggi. Ia menyampaikan, sampai saat ini pemerintah daerah belum dapat memberikan alokasi anggaran yang memadai. Namun demikian, untuk para pemain, hal tersebut hendaknya bukan menjadi penghalang untuk tetap berbuat lebih baik untuk daerah. Salah satunya dengan prestasi sepak bola. “Selamat berjuang. Mudah-mudahan membawa nama baik Pacitan,” harapnya.

Pada ajang tahun ini Perspa tergabung di grub B bersama Bojonegoro FC, Nganjuk United, Perseta Tulungagung, dan Persemag Magetan. Sistem pertandingan menggunakan kompetisi penuh. Dengan demikian masing-masing tim akan saling bertemu dalam pertandingan home and away.
Perspa sendiri bakal menjalani pertandingan tandang pertamanya melawan Perseta pada Sabtu (3/8) nanti. Sedangkan partai kandang berlangsung sekitar seminggu berikutnya (9/8). Lawan yang dihadapi adalah Nganjuk United.
Ketua Umum PSSI Kabupaten Pacitan Sanyoto mengatakan Liga 3 Jatim akan berlangsung dalam dua putaran. Dimana putaran pertama digelar selama Juli-Agustus. Sedangkan putaran dua pada bulan Oktober. “Ada 22 pemain dan sembilan official yang berangkat. Mereka telah dipersiapkan melalui seleksi sejak April kemarin dan dikarantina sebulan lalu,” katanya. (arif/juremi tomas/danang/humaspacitan).

Marak Konten Film Tak Layak Tonton, LSF Ajak Masyarakat Budayakan Sensor Mandiri

SENSOR MANDIRI: Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) RI mengajak masyarakat membudayakan sensor mandiri. Ini perlu dilakukan menyikapi maraknya film tak layak tonton bagi anak. (Foto: PS/Diskominfo)

Pacitan – Era digital menghilangkan sekat dan jarak. Netizen pun cukup mudah mengakses semua jenis konten via dunia maya. Tak terkecuali muatan negatif dalam film yang tak layak tonton. Padahal dampaknya sangat serius terutama bagi perkembangan kejiwaan anak-anak.

“Masalahnya tidak semua (konten) itu melalui proses sensor dan tidak semuanya juga layak ditonton. Terutama untuk klasifikasi usia-usia tertentu,” ucap Ahmad Yani Basuki, Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) RI saat kunjungan kerja di Pacitan, Selasa (30/7/2019).

Fakta tersebut, menurut Yani, menjadi perhatian serius lembaga yang dipimpinnya. Apalagi salah satu tugasnya adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif film. Karenanya, lanjut mantan staf khusus di era Presiden SBY tersebut, LSF tak cukup bekerja pasif menyensor film sebelum tayang.

Di sisi lain, Yani mengakui adanya konten audio visual yang beredar tanpa melalui proses sensor. Hal ini terjadi karena pembuat film merasa tidak terikat. Ini terutama film-film yang diproduksi di luar negeri dan ditayangkan melalui saluran televisi berbayar.


“LSF merasa terpanggil turun ke tengah masyarakat yaitu mengajak masyarakat untuk pandai memilah dan memilih tontonan dalam hal ini adalah film yang tepat,” tambah Yani.


Adapun kata ‘tepat’, menurutnya, harus memenuhi beberapa kaidah. Antara lain film dimaksud harus lulus sensor. Selanjutnya sebelum diputar, film harus dilihat berdasarkan ketegori usia. Tentu saja tanggung jawab tersebut dominan pada orang tua. Termasuk di antaranya membudayakan anak-anak jeli memilih film sesuai kategori usia mereka.


“Dan kami turun ke masyarakat untuk mengajak membangun budaya sensor mandiri,” tandasnya.


Saat berada di Kota 1001 Gua, LSF menggelar dialog dengan puluhan orang dari berbagai elemen. Mulai dari pendidik, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Dialog menghadirkan nara sumber Samsul Lusa dan Monang Sinambela, keduanya anggota LSF. Hadir pula Wakil Bupati, Yudi Sumbogo beserta perwakilan TNI dan Polri. Dialog pun berlangsung seru dengan munculnya beragam pertanyaan dan tanggapan kritis peserta.


“Saya kira memang sudah saatnya negara kita bangkit dengan menciptakan film-film yang berkualitas dan sarat nilai positif. Di samping tentu saja semangat literasi terhadap perfilman harus bersama-sama kita tebarkan,” ujar Bambang, pengajar salah satu SMP di Kecamatan Tegalombo yang hadir sebagai peserta. (PS/PS/Diskominfo)

Tingkatkan Kerjasama Demi Tegaknya Hukum

Peran serta masyarakat wajib hukumnya supaya terjadinya keamanan dan ketertiban disemua hal demi tegaknya produk hukum. Termasuk di lingkup pemangku kebijakan, yakni Pemda Kabupaten Pacitan. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk korupsi, baik disengaja maupun tidak. Yang dapat merugikan rakyat.

Beruntung, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dinilai terbuka oleh Kejari Pacitan, saat Coffe Morning Bersama Awak Media, kemarin 29/07 di Ruang Rapat Kejari Pacitan. Adji Ariono Kepala Kejari mengatakan itu terjadi lantaran keterbukaan dari kedua belah pihak, baik kejari yang total dalam berbagai program dan Pemda yang selalu membuka diri.

“Alhamdulillah sudah sangat terbuka, hal itu kami dukung dengan berbagai sosialisasi secara masif,” ujar Adji. Seperti pengawalan pembangunan yang sering disebut program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Dibentuk sesuai implementasi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ia terang-terangan, banyak Perangkat Daerah (PD) yang membuka diri, sehingga laju proyek dapat berjalan lancar tanpa terjadi kemungkinan kesalahan yang berpotensi pada pidana.

Dengan berbagai program pengawasan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat benar-benar dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Pacitan Khususnya. Melalui berbagai kerja sama, termasuk awak media. “Karena fungsinya sebagai kontrol sosial,” tambah Dia.

Selain tugas itu, masih banyak yang dikerjakan Kejari Pacitan, salah satunya mengawasi orang asing, mengawasi berbagai aliran kepercayaan. Bahkan memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi disekolah yang kerap diberi nama Jaksa masuk sekolah. Tugas berat tersebut tentu banyak kekurangan di sana sini, oleh sebab itu, Adji berpesan pada semua pihak, termasuk awak media untuk saling mengingatkan. “Jika ada anak buah saya yang menyeleweng laporkan kepada saya,” tegas Kajari. Satu komitmen Kejari untuk benar-benar profesional dalam mengemban amanah. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).