News

Home
News

Peringatan Hari Bela Negara 2017

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Bela Negara tahun 2017. Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2006.

Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer ke II dengan mengumumkan tidak adanya lagi Negara Indonesia. Ketika itu, Presiden RI Ir. Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syafrudin Prawinegara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Padang, Sumatera Barat, guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.
Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar bela negara mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Peringatan Hari Bela Negara 2017

Kementerian Pertahanan melaksanakan Gebyar dan Konser Bela Negara 2017 di Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/12). Terpilihnya Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai tempat pelaksanaan Gebyar dan Konser Bela Negara, karena kota Manado merupakan pintu gerbang Indonesia di wilayah timur yang berbatasan dengan negara tetangga.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu berharap melalui bela negara akan terbangun karakter disiplin, optimisme, taat hukum, bekerja keras untuk negara dan bangsa, melaksanakan perintah Tuhan sesuai agamanya masing-masing guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
“Kesadaran bela negara itu penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara, sebagai bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh”, pesan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Kementerian Pertahanan rutin melaksanakan pendidikan bela negara di 34 provinsi, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman. Jumlah kader bela negara secara nasional mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, kader bela negara telah mencapai sekitar 74,3 juta jiwa orang.

_Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika_

19 Desember 2017 in Berita

Pacitan Borong 4 Penghargaan PPID Award

TERBUKA: Kabupaten Pacitan menerima empat penghargaan sekaligus dalam PPID Award yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diterima langsung Bupati Indartato di Surabaya, Senin (18/12/2017) siang. (Foto: Ageng/Frend Mashudi)

Surabaya – Sistem keterbukaan informasi publik yang diberlakukan oleh Pemkab Pacitan mendapat apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini terbukti dengan diraihnya sejumlah kategori pada acara PPID Award yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Jatim.

Beberapa penghargaan tersebut antara lain: peringkat pertama kategori transparansi pengelolaan anggaran terbaik se-Jatim, peringkat pertama penghargaan khusus meja layanan terbaik, peringkat pertama website terbaik, dan raihan kategori A (sangat terbuka) dalam sistem layanan informasi. Sedangkan selaku OPD Pengelola PPID Terpadu (website dan meja layanan) meraih peringkat terbaik II.

Bupati Indartato menyatakan keterbukaan informasi publik merupakan keharusan. Hal tersebut, lanjut Pak In, merupakan bentuk pertangungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Terlebih sebagian besar anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan berasal dari masyarakat.

“Ini sesuai misi pertama Pemerintah Kabupaten Pacitan. Yaitu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dimana ada tiga unsur di dalamnya. Salah satunya adalah keterbukaan,” ungkap Indartato berbincang dengan Radio Suara Pacitan melalui telepon usai menerima penghargaan, Senin (18/12/2017) siang.

TANGGUNGJAWAB: Bupati Indartato menunjukkan penghargaan yang diterimanya. Bupati menyatakan, keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. (Foto: Ageng/Frend Mashudi)

Lebih lanjut bupati mengatakan, penghargaan itu menunjukkan dalam menjalankan sistem pemerintahan pihaknya berupaya terbuka, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Ini tercermin dari penyajian penggunaan alokasi APBD secara transparan kepada publik.

Selama ini pemerintah daerah sangat mengapresiasi ketebukaan informasi terhadap publik. Buktinya, tiap pelaporan penggunaan APBD dipaparkan dalam website milik pemkab. Di dunia maya pula publik bisa mengakses data secara bebas.

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Pacitan yang tak kenal lelah memberikan masukan serta sumbangsih gagasan demi masa depan Pacitan yang lebih baik,” paparnya terkait SMS hotline yang dia buka 24 jam penuh.

Pak In manambahkan, terkait transparansi tersebut telah tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang terjabarkan lagi dengan rincian. Dan, di tindak lanjuti dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Saya menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada unsure birokrasi di bawah pimpinan Bapak Sekda serta seluruh masyarakat yang sama-sama berupaya membuat Pacitan lebih baik lagi,’’ ucap bupati sembari berpesan agar semangat yang sudah tertanam dijaga dan dipertahankan.

Dalam penganugerahan PPID award itu, Komisi Informasi Jatim juga memberikan penghargaan kepada Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan untuk kategori Desa Informatif Pengelolaan WebsiteTerbaik II. (PS/RSP/PS)

18 Desember 2017 in Berita

Aku Hebat, Pucangombo Keren, Stop Pernikahan Dini

Secara umum faktor pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadikan masyarakat kurang paham bagaimana dampak dari pernikahan yang dilakukan dalam usia yang belum tergolong matang. Hal itu menjadi perhatian serius Pemerintah Desa Pucangombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan. Tingginya pernikahan dini menjadi momok tersendiri guna keberlangsungan masa depan pemuda khususnya di Desa Pucangombo. Anggapan bahwa wanita sudah selayaknya “neng pawon” harus mulai dilakukan perhatian serius mulai dari sekarang, mengingat keadaan ekonomi yang tidak mendukung dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya melangsungkan sebuah pernikahan pada usia yang sudah matang. “Harapan bangsa ini semua tertumpu pada kalian semua” ungkap Kapala Desa Pucangombo. Hal senada juga diungkapkan oleh Narasumber dari KBPP bahwa pernihakan dini akan memutuskan cita-cita dan harapan muda mudi. Pada kesempatan ini pula UPT Puskesmas Tegalombo memberikan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi dan bahanya menikah dikala organ reproduksi belum siap untuk terisi janin. “Pernikahan yang dilaksanakan dalam usia yang belum matang atau lazim disebut Pernikahan dini memeiliki beberapa dampak yang kurang baik” ungkapnya.

Penyuluhan Pendewasaan Pernikahan Dini dan Dampak pernikahan dini ini dilaksanakan Pemdes Pucangombo terlaksana dengan penuh keceriaan, pada Kegiatan ini Pendamping Desa turut memberikanjmemberikan pemahaman kepada Remaja Desa Pucangombo bahwa masih banyak warna, cerita dan harapan di luar sana guna dilihat dan diketahui oleh mereka. “nikmati fitroh kalian sebagai anak muda yang haus akan pengalaman dan pengetahuan yang baru dan dalam hal positif untuk masa depan kalian” tekan Deni PD yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun di Kec. Tegalombo itu. Acara tersebut diakhiri dengan pemutaran Video kisah-kisah dan motivasi terkait pernikahan dini dan ditutup dengan pembentukan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) tingkat Desa Pucangombo dan Pembubuhan tanda tangan bahwa siap untuk menghentikan pernikahan dini di Desa Pucangombo mulai saat ini. Nur DJ (http://pucangombo.kabpacitan.id)

17 Desember 2017 in Kabar dari warga

Imunisasi Efektif Cegah Difteri

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sampai dengan November 2017, ada 95 Kab/kota dari 20 provinsi melaporkan kasus Difteri. Sementara pada kurun waktu Oktober – November 2017 ada 11 provinsi yang melaporkan terjadinya KLB Difteri di wilayah kabupaten/kota-nya, yaitu 1) Sumatera Barat, 2) Jawa Tengah, 3) Aceh, 4) Sumatera Selatan, 5) Sulawesi Selatan, 6) Kalimantan Timur, 7) Riau, 8) Banten, 9) DKI Jakarta, 10) Jawa Barat, dan 11) Jawa Timur.

Dalam menyikapi terjadinya peningkatan kasus Difteri, masyarakat dianjurkan untuk memeriksa status imunisasi putra-putrinya untuk mengetahui apakah status imunisasinya sudah lengkap sesuai jadwal.

“Jika belum lengkap, agar dilengkapi”, kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Oscar Primadi

Masyarakat juga dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker bila sedang batuk dan segera berobat ke pelayanan kesehatan terdekat jika anggota keluarganya ada yang mengalami demam disertai nyeri menelan, terutama jika didapatkan selaput putih keabuan di tenggorokan.

“Masyarakat perlu mendukung dan bersikap kooperatif jika di tempat tinggalnya diadakan ORI (Outbreak Response Immunization) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat,” kata Oscar.

Gejala Difteri

Difteri merupakan penyakit yang sangat menular. Penyakit ini disebabkan oleh kuman Corynebacterium diptheriae.

Difteri menimbulkan gejala dan tanda berupa demam yang tidak begitu tinggi, 38ºC, munculnya pseudomembran / selaput di tenggorokan yang berwarna putih keabu-abuan yang mudah berdarah jika dilepaskan, sakit waktu menelan, kadang2 disertai pembesaran kelenjar getah bening leher dan pembengakan jaringan lunak leher yang disebut bullneck. Adakalanya disertai sesak napas dan / suara mengorok.

Difteri dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan terutama anak-anak.

Cegah Difteri dengan Imunisasi

Pencegahan utama Difteri adalah dengan imunisasi. Indonesia telah melaksanakan Program imunisasi – termasuk imunisasi Difteri – sejak lebih 5 dasa warsa. Vaksin untuk imunisasi Difteri ada 3 jenis, yaitu vaksin DPT-HB-Hib, vaksin DT, dan vaksin Td yang diberikan pada usia berbeda. Imunisasi Difteri diberikan melalui Imunisasi Dasar pada bayi (di bawah 1 tahun) sebanyak 3 dosis vaksin DPT-HB-Hib dengan jarak 1 bulan. Selanjutnya, diberikan Imunisasi Lanjutan (booster) pada anak umur 18 bulan sebanyak 1 dosis vaksin DPT-HB-Hib; pada anak sekolah tingkat dasar kelas-1 diberikan 1 dosis vaksin DT, lalu pada murid kelas-2 diberikan 1 dosis vaksin Td, kemudian pada murid kelas-5 diberikan 1 dosis vaksin Td.

Keberhasilan pencegahan Difteri dengan imunisasi sangat ditentukan oleh cakupan imunisasi, yaitu minimal 95%.

Munculnya KLB Difteri dapat terkait dengan adanya immunity gap, yaitu kesenjangan atau kekosongan kekebalan di kalangan penduduk di suatu daerah. Kekosongan kekebalan ini terjadi akibat adanya akumulasi kelompok yang rentan terhadap Difteri, karena kelompok ini tidak mendapat imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya. Akhir-akhir ini, di beberapa daerah di Indonesia, muncul penolakan terhadap imunisasi.

“Penolakan ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi dan kualitas layanan imunisasi yang baik sangat menentukan keberhasilan pencegahan berbagai penyakit menular, termasuk Difteri”, ungkap Oscar.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

_Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo_

15 Desember 2017 in Berita

Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017: Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan Yang Inklusif

Jakarta, 14 Desember 2017 – Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Luar Negeri serta Kantor Staf Presiden menyelenggarakan Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017). Forum dialog internasional tersebut dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan dihadiri Wakil Presiden II Republik Islam Afghanistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Open Government Partnership (OGP) se-Asia Pasifik. Mengusung tema “Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif”, APLF 2017 memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah di kawasan Asia Pasifik.

“Kami yakin bahwa langkah-langkah terkonsolidasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak target pembangunan. Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara-negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan pemerintah (open government) di negara masing-masing,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. APLF 2017 membuka kesempatan bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

APLF 2017 mengagendakan sembilan sesi dialog, yaitu: (1) Opening Plenary – Setting the Stage: Open Government for Inclusive Development; (2) Ministerial Roundtable; (3) Subnational Roundtable; (4) Panel on The Role of Accountability Institutions in Promoting Open Government; (5) Session 1: Achieving Poverty Reduction and Economic Development through Open Government; (6) Session 2: Building Trust and Public Integrity; (7) Session 3: Public Service Delivery for Inclusive Development; (8) Session 4: The Role of Open Government in Environmental Sustainability; dan (9) Closing Plenary. Pembahasan dilakukan secara mendalam, meliputi pemetaan kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, potensi solusi, serta best practices keterbukaan pemerintah.

Penyelenggaraan APLF 2017 juga meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menginisiasi lahirnya OGP pada 2011, untuk melaksanakan pemerintahan secara terbuka. Indonesia telah memiliki Open Government Indonesia (OGI), sebuah inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik dengan merangkum empat pilar utama keterbukaan, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. OGI telah berhasil menginspirasi dan mendorong lahirnya berbagai inovasi-inovasi kebijakan publik seperti LAPOR!, saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat, Portal Satu Data (data.go.id), penyedia data kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik, dan inisiatif Satu Peta, data spasial (ruang) untuk perencanaan pembangunan.

Saat ini, inisiatif OGI sedang mengimplementasikan Rencana Aksi (Renaksi) Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017, sebuah rencana aksi dan program dua-tahunan yang disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan pemerintahan terbuka. Renaksi tersebut mendorong ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai basis pengambilan keputusan (evidence-based policy making), akses publik yang luas terhadap informasi dan data pemerintah, proses birokrasi yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih baik, semakin terbukanya saluran interaksi dan partisipasi publik dalam pemerintahan, dan penerapan teknologi yang tepat guna (effective e-Governance). “Tanpa kemampuan untuk mengelola pembangunan secara terbuka, kita kesulitan untuk memastikan pembangunan dapat berdampak signifikan. Saya berharap APLF 2017 dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan memiliki posisi yang krusial dalam menentukan kesuksesan pembangunan ke depan”, tutup Menteri Bambang.

Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil.