News

MoU: Bupati Pacitan Indartato bersama Rektor universitas Negeri Surabaya (Unesa) Profesor Warsono usai penandatanganan nota kesepahaman kerjasama penanganan anak berkebutuhan khusus. (Foto: Humas Pemkab)[/caption]

Pacitan – Pemerintah Kabupaten Pacitan serius memperhatikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ini karena sebagian besar dari mereka belum berkesempatan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusi. Tidak adanya sekolah yang menampung, kata Kepala Dinas Pendidikan, Marwan merupakan imbas alih kelola Sekolah Luar Biasa (SLB) ke pemerintah provinsi.

Data Dinas Pendidikan menyebutkan, jumlah anak usia belajar berkebutuhan khusus tingkat SD sebanyak 523 orang. Dari jumlah itu 284 sudah terlayani lembaga pendidikan reguler, dan 97 orang lainnya bersekolah di SLB. Sedangkan 142 anak belum mendapat layanan pendidikan memadai. Di tingkat SMP, dari 123 anak usia sekolah berkebutuhan khusus baru 64 orang mendapat akses pendidikan.

“Yang SD ini memang kita masih ada 142 anak yang belum terlayani. Makanya Pak Bupati begitu mendapat informasi ini langsung bergerak kaitannya untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk yang akan datang,” papar Marwan, Kepala Dinas Pendidikan saat menjadi nara sumber dialog Spirit Pagi RSP, Rabu (19/7/2017) pagi.

Guna mengentaskan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Perguruan Tinggi di Kota Pahlawan itu akan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan khusus bagi para guru dari Pacitan. Para pendidik tersebut nantinya diharapkan lebih siap memerankan diri sebagai guru inklusi.

“Itu nanti dalam waktu ke depan dari Unesa akan mendatangkan guru dari fakultasnya untuk mendidik guru-guru yang ada di Pacitan yang khusus untuk menangani inklusi. Sehingga ke depan mereka mendapatkan guru yang tepat,” tambah Marwan.

Seperti diketahui, penandatanganan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Unesa dilaksanakan di Surabaya, Senin (17/7/2017) siang. Bupati Indartato hadir atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sedangkan dari pihak Unesa diwakili langsung rektor, Profesor Warsono. (rsp/ps/ps)

Bupati Pacitan Indartato bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Indra Gunawan memberikan santunan kematian pada hari ini Jumat 14/7/2017 kepada Saudari Wiwik Irawati (istri) ahli waris dari Muhammad Rifai (Alm) karyawan Non PNS RSUD Kabupaten Pacitan, warga Desa Pucangsewu, RT.001 RW.004, Kecamatan Pacitan, sebesar Rp 28.646.440,00 kepesertaan 5 tahun 4 bulan, yang didampingi Ketua RT setempat, Kepala Kelurahan Pucangsewu, perwakilan pihak RSUD Kabupaten Pacitan, Camat Pacitan, dan dari beberapa pejabat Pemda Pacitan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Indra Gunawan menyampaikan santunan kematian ini sebagai manfaat dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Indra Gunawan juga mengapresiasi keseriusan Pemerintah Daerah, yang turut melindungi dan mendorong masyarakat untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Indartato, Orang nomor satu (1) di Pacitan ini menghimbau kepada masyarakat dan pekerja untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti kecelakaan kerja dan meninggal akan mendapatkan santunan. Program BPJS Ketenagakerjaan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah mengundang keseluruhan perusahaan dan pekerja formal dan informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan diri dari resiko yang tidak diinginkan.
Bagi masyarakat dan pekerja yang sudah menjadi peserta mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah bahkan Puskesmas untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja dalam bentuk layanan Trauma Center yang dimana semua biaya sudah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan yang artinya peserta sudah tidak perlu khawatir lagi terkait biaya administrasi hingga jasa perawatan, serta peserta juga mendapat manfaat santunan kematian minimal 24 juta (meninggal biasa) dan apabila meninggal karena kecelakaan kerja maka mendapat 48x gaji yang di laporkan di BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang diungkap Beliau. (RYT/Diskominfo)

Pacitan – Kabupaten Pacitan merupakan kawasan atau wilayah yang masuk dalam kawasan rawan bencana. Ada 11 ancaman bencana di Kabupaten Pacitan, salah satunya tsunami. Dengan kondisi tersebut diatas pengurangan resiko bencana dengan kebijakan penataan ruang kawasan rawan bencana tsunami perlu dilakukan.

Kamis, 13 Juli 2017 Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agrarian Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan diskusi mengenai Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tsunami dan Besaran Sempadan Pantai di Pacitan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang dimulai dari Maret 2017 sampai Juli 2017. Adapun peserta kegiatan tersebut dihadiri beberapa unsur antara lain Pemda Pacitan, Ditjen Tata Ruang, BIG, DKP Jatim, GIZ, BPPT, P3SDLP-KKP serta BMKG.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Suko Wiyono mengucapkan terimakasih atas kajian Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tsunami dan Besaran Sempadan Pantai di Pacitan. Pacitan sering terjadi bencana gempa. Selain gempa, Pacitan juga sering terjadi bencana tanah longsor, tanah amblas maupun tanah retak. Selain itu, diwilayah kecamatan kota masih sering terjadi banjir. Permasalahannya karena wilayah Pacitan hanya berada 2-3 meter diatas permukaan laut. Suko Wiyono tak lupa juga mengingatkan tentang 20 tiga kali yang memilik artian 20 detik gempa, 20 menit evakuasi, 20 meter ketempat tinggi yang menjadi jargon sosialisasi saat terjadi tsunami, pungkasnya.