Kabupaten Pacitan kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menganugerahkan Ketegori B terhadap Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Kabupaten Pacitan tahun 2016. Penyerahan dilakukan langsung Menteri PANRB Asman Abnur kepada Bupati Pacitan Indartato, Selasa (31/1/2017) di Surabaya.
Bupati Indartato usai penyerahan LHE AKIP mengatakan raihan nilai B merupakan peningkatan berarti dibanding tahun sebelumnya. Saat itu hasil pelaporan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan baru memperoleh predikat CC. Sejak saat itu, upaya pembenahan terus dilakukan. Ini berlaku sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan. Kata kuncinya, lanjut Pak In, semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berbeda dengan evaluasi kegiatan lain seperti halnya Laporan Akuntabilitas kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), LHE AKIP bersifat menyeluruh. Bukan hanya sektor keuangan namun juga menyangkut semua aspek sejak kegiatan direncanakan hingga selesai seluruhnya. Sedangkan laporan kepada BPK sebatas laporan keuangan saja. Bupati berharap prestasi yang diraih kali ini akan memacu semangat seluruh Perangkat Daerah meningkatkan kinerja di masa datang.
Pak In kembali berpesan agar seluruh jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) menyadari sepenuhnya jika mereka merupakan pelayan masyarakat. Sebagai abdi, lanjutnya, semua aktivitas yang dilakukan di lingkup kerja harus mengacu pada Azas Penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satunya adalah taat hukum, selain masih ada azas lain yang tak kalah penting yakni sistem perencanaan. Ini meliputi penghitungan waktu serta biaya sehingga hasil akhir yang diperoleh sesuai harapan.
Usai penyerahan, Menteri PANRB Asman Abnur mengapresiasi upaya perbaikan peningkatan efisiensi birokrasi yang dilakukan kabupaten/kota khususnya wilayah II (Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur). Terbukti beberapa unit kerja telah menerapkan e-budgeting di lingkungan pemerintah masing-masing. Berdasar hasil evaluasi AKIP tahun 2016, lanjut menteri, menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri juga mengharapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang menerima hasil rapor akuntabilitas lebih serius lagi memberikan fokus dan komitmen bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus berorientasi hasil. Terwujudnya predikat baik niscaya menjadi bukti kepada rakyat agar ikut merasakan hasil kinerja pemerintah daerah.
