Diksominfo Pacitan

Terimakasih BPJS Ketenagakerjaan

Hari masih begitu pagi, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur berbondong-bondong mendatangi Kantor Bupati Pacitan untuk menemui orang nomor 1 di pemerintahan tersebut, siapa lagi kalau bukan Bupati Pacitan Indartato.

Mereka kompak mengenakan Hoodie berwarna coklat susu, sehingga terkesan lebih muda dan penuh semangat. Namun bukan fashion mereka sehingga artikel ini dipublikasikan kepada khalayak ramai.

Tetapi komitmen BPJS Ketenagakerjaan atas pandemi covid-19, dengan menyerahkan bantuan kepada jajaran Satgas Covid-19 Pacitan. Bantuan tersebut meliputi 1 Ton Beras dan 100 paket sembako untuk masyarakat terdampak.

Komitmen tersebut sekaligus membuktikan bahwa selama ini pemerintah memiliki hubungan manis dengan seluruh instansi. Sehingga ketika terjadi sesuatu seperti pageblug, tanpa komando semua berbondong-bondong memberi perhatian.

Dodo Suharto, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim yang menyerahkan bantuan membenarkan bahwa pemda selama ini mendukung berbagai program yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Pacitan. “Kami yakin dari sekian korban covid-19 diantaranya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dia (24/07).

Mewakili masyarakat Pacitan Bupati Pacitan Indartato, menyampaikan terimakasih terhadap perhatian tersebut. Meski di satu sisi ia sangat menyadari bahwa pemda belum dapat membantu sepenuhnya berbagai program yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya berdoa semoga BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan perannya lebih baik lagi untuk masyarakat Pacitan,” harap Indartato. (anj/alazim/budi/rch/tika/DiksominfoPacitan).

24 Juli 2020 in Berita

Wa Mendes PDTT; “DD Merupakan Instrumen Distribusi Keadilan Sosial”

Ada 171 desa dan kelurahan di Kabupaten Pacitan, mereka adalah ujung tombak seluruh kebijakan pemerintah. Jika desa-desa tersebut maju maka kemakmuran akan terwujud bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataanya, baru ada satu desa yang masuk dalam kategori maju, enam desa tertinggal dan sisanya masih berada pada kondisi berkembang.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wa mendes PDTT) RI, Budi Arie Setiadi di hadapan seluruh kepala desa di Kabupaten Pacitan mengatakan, segala potensi yang dimiliki Pacitan mesti digarap maksimal baik melalui Dana Desa (DD) yang efektif dan transparan. “DD merupakan instrumen distribusi keadilan sosial,” kata Dia, hari ini (12/02/2020) Pendopo Kabupaten.

Nyaris Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi piranti terpenting supaya instrumen keadilan sosial tersebut benar-benar dapat bermanfaat dan dirasakan semua orang. Kepala desa harus membuka diri dengan ilmu termasuk diantaranya adalah pemahaman terhadap kualitas administrasi desa.

Wa mendes juga meminta kepala desa untuk tenang terkait pencairan DD yang belum 100 persen. Dipastikan dalam waktu dekat dana 1 Milyar Rupiah akan terealisasi. “Dipastikan naik, hemat saya tahun depan target DD di Pacitan akan benar-benar 100 persen,” tambah Dia.

Perihal Blank Spot yang terjadi di beberapa desa, menurut Wa mendes tergantung komitmen dari Pemda Pacitan melalui Telkom dan Dinas Kominfo. “Ya harus menjadi perhatian, mengingat literasi digital harus didukung dengan sinyal,” lanjut Wa mendes.

Bupati Pacitan Indartato menyambut perhatian Kemendes PDTT terhadap kota yang memiliki panjang pantai 70 Kilometer ini. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada pada angka 67 persen sedikit tertinggal dibanding Jatim yang kini berada pada angka 70 persen.

Belum lagi masalah kemiskinan, meskipun berangsur turun dari 14,19 persen menjadi 13,60 persen, tapi angkat tersebut belum bisa membuat Pemda Pacitan bernafas lega jika melihat jumlah total keseluruhan penduduk Pacitan.

Dengan menangkap berbagai realita yang tertuang pada angka, Indartato tidak ingin menyia-nyiakan momentum tersebut, anggaran akan terkonsentrasi pada ranah ini, yakni mengangkat desa tertinggal dan desa berkembang, menjadi desa maju. “Kita harus menangkap yang telah disampaikan Wa Mendes demi kesejahteraan,” pungkas Indartato. (Budi/mg/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

12 Februari 2020 in Berita

Istighosah Bentuk Perjuangkan Kesetaraan Guru Paud

Guru Paud Non Formal KB, TPA , Taman Posyandu dan SPS di Kecamatan Ngadirojo yang tergabung dalam Himpaudi Ngadirojo menggelar Istighosah Bersama dan dilanjutkan sepeda Santai yang laksanakan kemarin 25/01/19.

Dwi Rahayu sebagai Ketua Himpaudi Ngadirojo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan moril atas upaya Himpaudi Pusat yang tengah berjuang mengajukan Judicial Review UU Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi.

Guru Paud Non Formal menginginkan kesetaraan hak sebagai tenaga pengajar. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sisdiknas disebutkan adanya guru PAUD formal dan non formal.

Namun PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PP No. 74 Th 2008 Tentang Guru, pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada PAUD formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kenyataan di atas menjadikan para guru PAUD non formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang, yang memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi.

“Kami berharap dengan kegiatan kami, Alloh SWT meridhoi upaya kami ini, Pemerintah dan masyarakat mendukung perjuangan kami, sehingga upaya kami untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan melalui mendidik anak usia dini dapat lebih maksimal,” kata Dwi Rahayu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Ngadirojo Wawan Pujiatmoko, beserta Istri dan Bunda Paud Kecamatan Yanti Heri Setyono, Penilik Paud Ngadirojo, Samsiyah, serta ratusan guru Paud Non Formal. (HimapaudiNgadirojo/DiskominfoPacitan).

29 Januari 2019 in Berita

Bupati Indartato: Jadilah Pelayan Terbaik

Pemerintah mengharap semua instansi pemerintah menjadi pelayan yang baik, dimulai dari diri sendiri dengan pembentukan mental yang sehat, yakni menyadari bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat yang bertugas melayani masyarakat. “kita ada karena ada rakyat, itu yang harus selalu diingat,” Dituturkan Bupati Indartato kepada seluruh undangan dalam kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) 18/01/19 di gedung Bayangkara Polres Pacitan.

Bupati juga mencontohkan beberapa perusahaan besar yang memiliki komitmen dalam melayani konsumen dengan baik, meskipun perusahaan umumnya berorientasi pada profit, namun mereka tetap memaksimalkan pelayanan. “Begitu juga dengan kami dimana konsumen kita adalah masyarakat,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu turut menghadiri pejabat Forkopimda, Kepala OPD dan Badan dan Organisasi Kemasyarakatan. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

21 Januari 2019 in Berita