Untuk menghadapi ancaman Megathrust di Selatan Jawa, Kementerian Sosial bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menggelar Simulasi Uji Rambu dan Tempat Evakuasi Sementara di Pelabuhan Tamperan, kemarin (11/09).
Simulasi tersebut dilakukan lantaran memperhitungkan risiko tinggi dampak bencana. Namun, jika benar terjadi diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu meminimalisir dampak yang terjadi,utamanya memperhatikan serius penyelamatan terhadap kelompok rentan, termasuk lanjut usia, sesuai arahan Menteri Sosial.
Terkait potensi serta dampak, peran penting pemerintah untuk menyiapkan masyarakat agar tetap aman sudah menjadi kewajiban yang tidak boleh dikesampingkan. Simulasi uji rambu-rambu sendiri menjadi bagian dari penanganan bencana.
Selama ini Pemerintah Daerah melalui BPBD Pacitan sebagai instansi terkait telah melakukan berbagai program mitigasi baik struktural maupun non struktural. “Kita lihat di luar lapangan mitra-mitra kami sudah bergerak jauh untuk penanganan masyarakat baik di desa dengan Destananya, saat ini sudah berjumlah 119 desa dan telah disiapkan menjadi Desa Tangguh Bencana. Kemudian di kelurahan ada 2,”. Kata Didik Alih Wibowo, Kepala BPBD Pacitan, Hari ini (13/09).
Dalam penanganan secara langsung, baik BPBD maupun Dinas Sosial tidak ada persoalan, justru dua lembaga ini saling menguatkan, karena bencana ditangani secara holistic. “Semua berperan dan saling mendukung semuanya. Mempunyai kontribusi untuk menolong warga masyarakat. Dinas Sosial di sarana prasarananya, logistic, dapur umum dan kebutuhan pengungsi, kami dengan TRC pengerahan sumber daya dan peralatan juga pertolongan darurat. Sudah berjalan dan tidak ada masalah,” lanjutnya.
Dampak dari bencana Gempa Bumi dan Tsunami tersebut harus dilihat secara tuntas meskipun belum ditemukan alat yang dapat memprediksi secara tepat kapan terjadi. Terlebih pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian yang berada di tengah kota dengan tingginya intensitas dan kompleksitas membutuhkan penanganan secara khusus. (Pemkab Pacitan)
