Berita terbaru

Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017: Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan Yang Inklusif

Jakarta, 14 Desember 2017 – Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Luar Negeri serta Kantor Staf Presiden menyelenggarakan Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017). Forum dialog internasional tersebut dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan dihadiri Wakil Presiden II Republik Islam Afghanistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Open Government Partnership (OGP) se-Asia Pasifik. Mengusung tema “Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif”, APLF 2017 memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah di kawasan Asia Pasifik.

“Kami yakin bahwa langkah-langkah terkonsolidasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak target pembangunan. Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara-negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan pemerintah (open government) di negara masing-masing,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. APLF 2017 membuka kesempatan bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

APLF 2017 mengagendakan sembilan sesi dialog, yaitu: (1) Opening Plenary – Setting the Stage: Open Government for Inclusive Development; (2) Ministerial Roundtable; (3) Subnational Roundtable; (4) Panel on The Role of Accountability Institutions in Promoting Open Government; (5) Session 1: Achieving Poverty Reduction and Economic Development through Open Government; (6) Session 2: Building Trust and Public Integrity; (7) Session 3: Public Service Delivery for Inclusive Development; (8) Session 4: The Role of Open Government in Environmental Sustainability; dan (9) Closing Plenary. Pembahasan dilakukan secara mendalam, meliputi pemetaan kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, potensi solusi, serta best practices keterbukaan pemerintah.

Penyelenggaraan APLF 2017 juga meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menginisiasi lahirnya OGP pada 2011, untuk melaksanakan pemerintahan secara terbuka. Indonesia telah memiliki Open Government Indonesia (OGI), sebuah inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik dengan merangkum empat pilar utama keterbukaan, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. OGI telah berhasil menginspirasi dan mendorong lahirnya berbagai inovasi-inovasi kebijakan publik seperti LAPOR!, saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat, Portal Satu Data (data.go.id), penyedia data kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik, dan inisiatif Satu Peta, data spasial (ruang) untuk perencanaan pembangunan.

Saat ini, inisiatif OGI sedang mengimplementasikan Rencana Aksi (Renaksi) Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017, sebuah rencana aksi dan program dua-tahunan yang disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan pemerintahan terbuka. Renaksi tersebut mendorong ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai basis pengambilan keputusan (evidence-based policy making), akses publik yang luas terhadap informasi dan data pemerintah, proses birokrasi yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih baik, semakin terbukanya saluran interaksi dan partisipasi publik dalam pemerintahan, dan penerapan teknologi yang tepat guna (effective e-Governance). “Tanpa kemampuan untuk mengelola pembangunan secara terbuka, kita kesulitan untuk memastikan pembangunan dapat berdampak signifikan. Saya berharap APLF 2017 dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan memiliki posisi yang krusial dalam menentukan kesuksesan pembangunan ke depan”, tutup Menteri Bambang.

Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil.


*Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika

Bupati Raih Satyalancana Wira Karya

TERIMA PENGHARGAAN: Mendagri RI Tjahjo Kumolo menyematkan lencana kepada Bupati Pacitan Indartato. (Foto: Humas Pemkab)

Bupati Pacitan Indartato mendapat tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan dari Presiden Joko Widodo. Penganugerahan sendiri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada puncak Hari Nusantara di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017). “Yang pasti bangga. Namun yang jelas tanda kehormatan ini saya persembahkan untuk warga Kabupaten Pacitan dan para korban bencana alam. Semoga ini dapat turut memotivasi masyarakat untuk bangkit,” harap bupati.

Apa yang disampaikan bupati tersebut memang beralasan. Sebab, tanpa peran serta masyarakat, mustahil prestasi dan penghargaan yang diperoleh pemkab terwujud. Pada bidang kelautan misalnya. Untuk mengawasi pesisir sepanjang kurang lebih 70 kilometer, pemerintah kabupaten dibantu Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas) Perikanan. Demikian pula dengan bidang-bidang lainnya.

Tanda kehormatan diberikan karena bupati dianggap berperan dalam mengembangkan, membangun, serta mengelola sumberdaya laut di kawasan Kabupaten Pacitan. Baik melalui penyediaan sarana pendukung maupun aturan-aturannya. Termasuk memberdayakan masyarakat pesisir. Tidak hanya dalam memanfaatkan kekayaan potensi sumber daya kelautan. Tetapi juga tanggap terhadap ancaman bencana alam. “Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Baik yang berada di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Khususnya yang bergerak disektor perikanan, kelautan, serta pariwisata. Karena perjuangan dan usaha bapak dan ibu mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan kedepan sektor wisata dan kelautan dapat lebih maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tukas bupati.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peringatan Hari Nusantara ini hendaknya semakin memperkuat bangsa Indonesia, sebagai bangsa bahari. Sekaligus sebagai perekat kesatuan dan persatuan. “Akan memperkuat kita sebagai bangsa bahari. Dalam upaya memperteguhkan tekad kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia,” katanya ketika memberikan sambutan.

Mendagri mengungkapkan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sebagai bangsa maritim, laut adalah masa depan bangsa. Hal itu lantas diterjemahkan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementeriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dengan komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan nasional. “Yakni melalui tiga misi. Kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Salah satunya diwujudkan dalam pemberantasan ilegal fishing,” ungkap dia. (arif/nasrul/tarmuji/pranoto/humaspacitan).

Bupati : Tanah Kita Labil

Ancaman tanah longsor di wilayah Desa Mangunharjo, Arjosari memaksa ratusan warga dievakuasi. Mereka merupakan warga RT 1, 2, dan 3 Dusun Tegal. “Kita memang harus hati-hati. Karena tanah kita ternyata tanah labil,” kata Bupati Pacitan Indartato ketika mendatangi lokasi pengungsian di Pondok Pesantren Roudhon Al Hikam, Senin (11/12/2017).

Di lokasi pengungsian tersebut saat ini ada 303 jiwa pengungsi dari 105 KK. Baik anak-anak maupun orang tua. Pengungsi terakhir adalah seorang laki-laki bernama Bejan. Ia yang sebelumnya bersikeras tidak bersedia dievakuasi, akhirnya diangkut paksa oleh regu penolong. Di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan sendiri total ada sekitar 7.000 orang pengungsi.

Menurut bupati ada 180 titik rawan longsor terdeteksi di wilayah ujung tenggara Provinsi Jawa Timur ini. Melihat banyaknya titik itu, bupati kemudian meminta kepada instansi terkait untuk memetakan titik-titik aman pada kawasan rawan untuk kemudian digunakan sebagai lokasi pengungsian. “Tim geologi kita arahkan kesini (Kabupaten Pacitan,Red),” ucapnya.

Tak hanya tim geologi. Pemkab juga menyediakan menerjunkan para psikolog untuk membantu memulihkan kondisi psikologis para korban. “Kita lakukan evakuasi seperti di Mangunharjo untuk menghindari korban jiwa. Meski mereka tetap menjadi korban secara psikis,” terang bupati.

Usai mendatangi pengungsi di Desa Mangunharjo, bupati dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Papringan, Desa/Kecamatan Tulakan. Lokasi dimana puluhan warga mengungsi setelah muncul retakan tanah dan longsor. Selain itu, pada lokasi yang sama, satu unit menara SUTT terancam roboh. (arif/nasrul/tarmuji/danang/humaspacitan)

Presiden Jokowi Kunjungi Pacitan, Pemerintah Upayakan Pemulihan Pascabencana Secepatnya

TINJAU DAMPAK BENCANA: Presiden RI Joko Widodo mendengarkan keterangan Bupati Indartato terkait bencana banjir dan longsor yang melanda Pacitan beberapa waktu lalu. Kepala Negara mengunjungi beberapa lokasi terdampak. Salah satunya tanggul jebol di Kelurahan Ploso. (Foto: Ageng)

Pacitan – Sejumlah fasilitas umum rusak akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Pacitan, Selasa (28/11) lalu. Pemerintah akan mengupayakan pengerjaan selesai akhir Desember ini.

“Maksimal akhir bulan ini harus sudah selesai,” kata Presiden RI Joko Widodo saat jumpa pers di sela kunjungan ke SMPN 1 Arjosari, Sabtu (9/12) sore.

Perbaikan dimaksud salah satunya normalisasi  jalan penghubung antar kabupaten yang bahu jalannya tergerus air. Ini tampak di jalur provinsi Pacitan-Ponorogo maupun Pacitan-Solo.

Insfrastruktur lain yang juga menjadi prioritas, lanjut Jokowi, adalah perbaikan tanggul jebol di Kelurahan Ploso. Presiden menetapkan tenggat waktu 2 minggu untuk penyelesaiannya.

“Saya beri waktu 2 minggu harus bisa diselesaikan ya,” tambah presiden yang mengenakan baju putih lengan panjang dan berkopyah.

KUNJUNGI SEKOLAH: Presiden Jokowi melihat langsung kerusakan sarana prasarana sekolah akibat diterjang banjir. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMPN 1 Arjosari, Jl Pacitan-Nawangan, Kec. Arjosari. (Foto: Purwo)

Selain merusak infrastruktur, banjir dan longsor juga menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu. Ini menyusul rusaknya gedung maupun sarana prasarana di dalamnya. Sejauh ini dilaporkan ada 89 gedung sekolah rusak.

Terkait pemulihan sarana bidang pendidikan seperti buku-buku maupun komputer, lanjut Jokowi, hal tersebut sudah disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan akhir Januari tahun depan kebutuhan yang ada sudah terpenuhi.

“Segera ini bisa pemulihan kembali sehingga anak-anak mulai belajar nanti di Januari sudah masuk itu sudah hampir semuanya siap,” tandasnya didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Bupati Pacitan Indartato.

Selama berada di Kabupaten Pacitan, presiden dan rombongan melihat langsung beberapa lokasi paling parah terdampak bencana. Antara lain tanggul jebol di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan dan SMPN 1 Arjosari.

Presiden juga mendatangi dua pondok pesantren terbesar di Pacitan. Yaitu Ponpes Tremas dan Ponpes Al Fattah, Kikil, Arjosari. Kedua lembaga pendidikan Islam tersebut juga tak luput dari kerusakan akibat banjir. (PS/PS)

Jokowi : Jaga Ukhuwah Ihsaniyah

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Pacitan, Sabtu (9/11/2017). Kedatangannya kali ini untuk melihat langsung lokasi-lokasi dan dampak bencana banjir bandang di Kecamatan Pacitan dan Arjosari, Selasa (28/11/2017) lalu. Menggunakan helikopter, Presiden ke-7 RI ini mendarat di lapangan udara Detasemen TNI AU Iswahjudi, Kelurahan Sidoharjo.

Dititik kunjungan pertama, presiden melihat langsung kondisi rumah-rumah warga yang porak poranda diterjang banjir dari aliran Sungai Grindulu. Lingkungan Krajan Kidul dan Lor manjadi kawasan paling parah. Itu terjadi setelah tanggul penahan jebol. Selain menyapa, Jokowi kemudian mencoba berinteraksi dengan warga. Suami dari Iriana ini juga memberikan semangat kepada para korban banjir bandang.

Sesuai agenda presiden kemudian melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Tremas, Arjosari. Di ponpes tertua di Kabupaten Pacitan itu Jokowi disambut para santri dan bertemu dengan sejumlah pengasuh.

Disitu ia berpesan kepada para santri dan khalayak yang datang untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Memiliki agama beragam. Demikian pula suku bangsanya. Tercatat ada 714 suku mendiami negara berdasar Pancasila ini. “Kita juga memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah. Tidak ada negara lain dimanapun yang memiliki, keragaman, kemajemukan seperti negara kita,” pesan Jokowi.

Ia lantas menceritakan pengalamannya bertemu dengan pemimpin negara-negara lain. Salah satunya Presiden Afganistan. Ketika ditanya jumlah suku bangsanya, jumlahnya hanya tujuh. “Oleh sebab itu saya mengajak semuanya untuk terus menjaga ukhuwah islamiyah kita, agar kita terus menjaga ukhuwah wathaniyah, agar kita terus menjaga ukhuwah ihsaniyah kita, agar kita terus menjaga ukhuwah basyariyah. Negara kita negara besar. Jangan sampai karena pilihan bupati, gubernur, atau presiden kita menjadi pecah,”tandasnya.

Usai ke Ponpes Tremas, presiden kemudian mengunjungi SMPN 1 Arjosari, dan Pondok Al Fatah Kikil. Agenda kunjungan ke Kabupaten Pacitan sendiri berakhir menjelang petang dan presiden beserta rombongan kembali ke Jakarta. (arif/nasrul/tarmuji/pranoto/danang/sopingi/humaspacitan)