Berita

Berita terbaru

Peningkatan Sarana Untuk Dongkrak Minat Baca

Bupati Indartato membuka pasar buku murah di halaman Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pembenahan sarana perpustakaan baik di tingkat sekolah, desa, dan daerah merupakan sebuah proses. Dengan tujuan utama meningkatkan minat baca dan literasi. “Saya ingin menjadikan perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi,” ujar Bupati Indartato ketika membuka pasar buku murah di halaman Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kamis (8/2/2018).

Menurutnya, upaya itu harus dilakukan secara perlahan dan terus menerus. Karena untuk menumbuhkan inisiatif dan minat tidak dapat dilakukan secara instant. Tetapi paling tidak dengan kondisi perpustakaan yang representatif dan koleksi buku beragam akan mendorong percepatan pencapaiannya. “Setiap sore anak-anak sekolah saya lihat banyak yang datang ke perpustakaan (perpusda). Semoga ini menjadi indikasi positif,” ucap bupati.

Apa yang disampaikan Indartato tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Warito, menurut penelitian, minat baca masyarakat Indonesia berada pada peringkat dua dari bawah. “Dari 65 negara sampel, kita diurutan 64,” ujar dia.

Dengan kegiatan pasar buku murah, lanjut Warito, diharapkan meningkatkan animo masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Sekaligus meningkatkan minat baca. Terbukti, jumlah kunjungan naik melampaui target. Yakni 109 persen. Jika pada tahun 2016 jumlah pengunjung hanya 14.550 orang, maka setahun berikutnya bertambah menjadi 36.805 orang.

Pada kesempatan itu pula diberikan bantuan dan sedekah buku dari penerbit untuk sekolah, lembaga masyarakat, dan desa. Masing-masing penerima menerima 150 eksemplar. (arif/nasrul/tarmuji taher/sopingi/humaspacitan).

8 Februari 2018 in Berita

Ciptakan Situasi Aman Jelang Pilkada, IPSI Tandatangai Deklarasi Damai

SIAP DAMAI: Para pesilat dari sejumlah perguruan hadir di pendopo kabupaten. Mereka bersedia mewujudkan situasi aman menjelang Pilkada Jatim 2018. (Foto: Rizky Mahendra)

Pacitan – Jelang Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2018, seluruh organisasi perguruan silat di Pacitan menyatakan sikap bersama mewujudkan perdamaian. Pernyataan tersebut tertuang dalam deklarasi damai yang penandatanganya disaksikan langsung Bupati Indartato, Kapolres, serta Kasdim Pacitan.

Sebanyak 11 perguruan silat tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) berikrar bersama akan menjalin persaudaraan, menghilangkan rasa permusuhan, saling menghormati dan menjaga ketertiban. Menjaga nama baik masing masing mewujudkan situasi aman serta mengedepankan koordinasi dan komunikasi.

Kapolres Pacitan AKBP Setyo Koes Heriyatno mengapresiasi deklarasi damai oleh organisasi perguruan silat tersebut. Dia berharap andil para pesilat dapat menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat terutama jelang Pilkada.

“Pencak silat bukan sekadar bela diri namun juga pembelajaran diri,” katanya dalam acara Pemantapan Nilai Kebangsaan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pilkada Jatim di Pendopo Kabupaten, Kamis (8/02/18) pagi.

Kapolres juga mengimbau anggota perguruan yang mayoritas generasi muda dapat mengimplementasikan seluruh ajaran dari para guru dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan begitu mereka tidak mudah terprovokasi kabar atau berita bohong yang berujung pada perselisihan.

Tidak dimungkiri lagi kata kapolres, di era tekhnologi informasi kabar atau berita bohong mudah tersebar. Penggunaan media sosial harus bijak sesuai dengan aturan agar tidak terjadi ujaran kebencian. Organisasi perguruan silat harus menjadi pelopor perdamaian serta sadar dan bertanggungjawb sebagai warga negara yang baik.

Dalam pesannya kapolres minta semua pihak agar menjaga keamanan dan ketertiban. Jika mendapai kabar yang berkembang di media sosial dan bernada provokatif agar tidak disebarkan.

“Kedepankan koordinasi dan klarifikasi agar tidak memunculkan konflik berkepanjangan,” ujarnya mewanti-wanti. (riz/ps)

8 Februari 2018 in Berita

Pak In: Akses Pangan Sangat Penting

Pacitan – Bupati Indartato tekankan pentingnya akses pangan. Hal ini dimaksudkan agar pangan yang tersedia dapat sampai ketangan masyarakat. Baik dari segi harga maupun penyaluran.

“Harus ada pengawasan bagi pemanfaatan pangan, dengan demikian kasus dan angka gizi buruk dapat ditekan”, ungkap Bupati Indartato saat membuka rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan di gedung Karya Dharma, Rabu (7/2/2018).

Lebih lanjut bupati menjelaskan pangan merupakan hak asasi . Untuk itu jika tidak tercukupi, akan berdampak luas dan memicu bencana kelaparan. Sebaliknya dengan pangan yang cukup akan menghasilkan sumberdaya manusia unggul.

“ Ketersedian pangan merupakan hak dasar manusia yang harus terpenuhi. Sehingga menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaannya”, lanjut bupati.

Lebih lanjut Bupati Indartato menyatakan, meski masalah pangan ujung tombak ada pada Dinas Pertanian namun tidak serta merta bertanggung jawab secara keseluruhan. Perlu kerja bareng dengan instansi terkait lainnya guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebab dalam proses pemenuhannya juga memerlukan sarana pendukung. Seperti akses jalan, pengairan, atau pasar. (riz/ps)

8 Februari 2018 in Berita

Pangan Adalah Hak Asasi Manusia

Bupati Indartato pada acara repat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan di gedung Karya Dharma (HumasPacitan)

Ketersedian pangan merupakan hak dasar manusia yang harus terpenuhi. Sehingga menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaannya. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. “Jika kita kaitkan dengan undang-undang 18/2012 tentang Pangan, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan,” kata Bupati Indartato pada acara repat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan di gedung Karya Dharma, Rabu (7/2/2018).

Ketiga hal tersebut adalah ketersediaan pangan, akses, dan pemanfaatannya. Sisi ketersediaan misalnya. Meski Dinas Pertanian sebagai ujung tombak, tetapi tidak serta merta bertanggung jawab secara keseluruhan. Perlu kerja bareng dengan instansi terkait lainnya guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebab dalam proses pemenuhannya juga memerlukan sarana pendukung. Seperti akses jalan, pengairan, atau pasar. “Ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Pak Pamuji (Kepala Dinas Pertanian) tidak bisa bekerja sendirian. Karena menurut teori, Dinas Pertanian hanya 32 persen. Airnya, jalannya, modalnya, tergantung dinas lain dan perbankan,” ucap Indartato.

Mengenai akses pangan, bupati ingin agar pangan yang tersedia dapat sampai ketangan masyarakat. Baik dari segi harga maupun penyaluran. Sedangkan untuk pemanfaatannya, ia menegaskan harus diberikan pengawasan. Dengan demikian kasus dan angka gizi buruk dapat ditekan.

Lebih lanjut bupati menjelaskan mengapa pangan merupakan hak asasi ?. Karena jika tidak tercukupi, akan berdampak luas dan memicu bencana kelaparan. Tidak itu saja. Dengan pangan yang cukup akan mampu menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan mumpuni sebagai bagian dari regenerasi bangsa. “Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur ketahanan nasional. Seandainya tidak tercukupi dapat memicu instabilitas negara,” jelasnya. (humaspacitan/DiskominfoPacitan).

7 Februari 2018 in Berita