Berita terbaru

Batas Wilayah Untuk Mempermudah Administrasi Pemerintahan

Penentuan batas wilayah, baik desa atau kelurahan tidak hanya menyangkut ruang. Lebih dari itu, batas yang jelas akan diketahui wilayah kerja administrasi dan kegiatan pembangunan. “Baik pengelolaan usaha tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi,” kata Staf Ahli Pemetaan Batas wilayah Badan Informasi Geospasial Kusumo Widodo saat pelaksanaan Temu Kerja Deleneasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan secara Kartometrik di pendopo kabupaten, Senin (9/10/2017).

Menurut Kusomo, diperlukan pemetaan batas secara benar, sesuai aspek yuridis. Sebab pada hakekatnya hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah. “Batas wilayah suatu desa atau kelurahan merupakan salah satu unsur dasar. Selain penduduk dan pemerintahannya,” ucap dia.

Terdapat tiga kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam paket kegiatan Deleneasi Batas Wilayah Asministrasi Desa/Kelurahan secara Kartometrik. Yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Kota Kediri. Untuk Kabupaten Pacitan sendiri kegiatan akan dilaksanakan pada enam kecamatan dan 89 desa/kelurahan. Sisanya belum akan dilakukan karena belum memiliki data citra tegak resolusi tinggi. “Desa-desa yang belum masuk dalam kegiatan pemetaan akan kami undang. Karena nantinya sewaktu pelaksanaan delineasi mereka akan dipertemukan dengan kecematan yang bersebelahan,” jelas Kusumo.

Diharapkan delineasi batas wilayah administrasi secara kartometrik dapat mensinergikan kegiatan OPD terkait. Untuk mendukung pelaksanaan Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta serta mengurangi konflik penguasaan lahan.

Saat membacakan sambutan Bupati Indartato, Wakil Bupati Yudi Sumbogo menegaskan pemetaan dan penegasan batas desa merupakan implementasi UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial dan UU 6/2014 tentang Desa. “Terlebih kedepan permasalahan desa dan kelurahan kian kompleks. Sehingga cukup membantu Pemerintah Kabupaten Pacitan,” terangnya.

Dalam sambutan itu pula bupati berharap pihak desa membantu proses deleneasi. Agar batas yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama.

Dari kepastian batas administrasi pula akan pula diketahui semua potensi sebagai modal pembangunan. Dengan demikian pemerintah desa dapat merencanakan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. “Bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” tandas bupati. (arif/nasrul/tarmuji/humaspacitan)

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Gelar Baksos di Pacitan

Pacitan – Aksi sosial dilakukan ratusan warga Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya di Kabupaten Pacitan. Tak kurang dari 800 peserta terdiri dari mahasiswa, rektorat, dosen, dan pendamping menggelar baksi sosial dan pengabdian masyarakat di Kecamatan Ngadirojo. Kegiatan sosial itu sendiri akan berlangsung mulai tanggal 5 hingga 7 Oktober.

“Kami akan memberikan penyuluhan dan pemberian bantuan bibit tanaman untuk 50 keluarga per desa dan 90 ekor bibit ayam kampung setiap desa,” ujar Wakil Rektor Bidang Akademik Supriyono, Jum’at (6/10/2017).

Aksi Bedol kampus sendiri bukan hal asing bagi perguruan tinggi di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 ini. Bulan Maret tahun 2014 lalu mereka juga melakukan hal serupa di yang dipusatkan di Desa Cokrokembang..

Bupati Indartato menyambut baik agenda UWK.  Terlebih product domestic regional brutto (PDRB) sebesar 30 persen adalah pertanian. Terkait program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), apa yang dilakukan universitas dengan delapan fakultas itu selaras dengan yang dimiliki Kabupaten Pacitan.

“Sekaligus untuk mengurangi kemiskinan. Angka kita masih 15 persen. Sedangkan Jatim 11 persen,” ucapnya saat menerima rombongan.

Untuk kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2017 UWK membawa mahasiswa dari delapan fakultas. Yaitu fakultas teknik, pertanian, hukum, ilmu sosial dan politik, kedokteran, kedokteran hewan, serta fakultas bahasa dan sains. Mereka akan tersebar di enam desa yakni, Ngadirojo, Tanjungpuro, Bodag, Nogosari, Pagerejo, dan Bogoharjo. (Dav/ Riz/PS)

Bupati Tinjau Progres Pembangunan Waduk Tukul

Bupati Pacitan bersama instansi terkait mendatangi proyek Waduk Tukul di Desa Karanggede, Arjosari untuk melihat dari dekat progres pembangunannya. Sambil berharap semoga pengerjaannya selesai tepat waktu. “Saya sengaja datang untuk melihat ini (pelaksanaan proyek,Red),” kata Bupati Indartato, Jum’at (6/10/2017).

Menurut bupati, dengan datang dan melihat secara langsung proses serta kemajuan pembangunannya, maka ketika ada yang bertanya, ia dapat menjelaskannya. Termasuk permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul selama berjalannya pembangunan. “Semoga tidak ada masalah dikemudian hari. Namanya proses pembangunan pasti ada kendala-kendala. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT,” tandas dia.

Jika telah jadi dan dioperasikan, waduk tukul nantinya dapat difungsikan untuk berbagai hal. Seperti sumber air baku, irigasi, pengendali banjir, maupun sarana wisata. Sama seperti Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Saat ini progres pembangunan pada tahap galian spilway dan pekerjaan terowongan untuk pengelakan sungai. Direncanakan tahun depan masuk pada tahap perbaikan pondasi dan timbunan. Seluruh rangkaian pengerjaan proyek diperkirakan akan rampung pada pertengahan tahun 2019. (arif/nasrul/tarmuji/pranoto/humaspacitan)

UKS Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pacitan – Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diharapkan ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian diungkapkan Bupati Indartato saat membuka acara Rakerda UKS, Pemilihan Dokter Kecil, dan Duta Kesehatan Remaja di pendopo kabupaten, Kamis (5/10/2017).

“Salah satu upaya kita adalah melalui UKS,” kata dia.

Upaya itu jelas arahnya. Sebab, hal tersebut telah dituangkan dalam RPJMD nomor 5 tahun 2016. Disebutkan ada tiga hal untuk meningkatkan derajat kesehatan. Yakni, perilaku sehat yang penjabarannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, lingkungan hidup, dan layanan kesehatan.

Menurut bupati, UKS menjadi bagian dari tahap awal usaha peningkatan derajat kesehatan. Karena para siswa merupakan generasi penerus. Penerima tongkat estafet untuk kehidupan dimasa yang akan datang. Termasuk program-program pembangunan yang kini telah dilakukan maupun baru direncanakan.

Sementara itu, Ketua Harian Tim Pembina UKS dr. Eko Budiono menyampaikan ruang lingkup UKS tercantum dalam tiga hal. Yaitu penyelenggaraan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat.

“Sasarannya adalah seluruh peserta didik mulai TK, madrasah, pendidikan menengah, kejuaruan, maupun pendidikan khusus,” terang dia. (humaspacitan/Riz/PS)

Pak In: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menguntungkan Masyarakat

Bupati Pacitan Indartato meluncurkan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di balai desa Arjowinangun, Kamis (5/10) pagi. (Foto: Dodik Irawan)

 

Pacitan – Bupati Indartato mengajak semua komponen sadar akan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan ikut jaminan sosial ketenagakerjaan maka masyarakat peduli pada dirinya sendiri.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan kesadaran melindungi diri sendiri. Jadi masyarakat akan diuntungkan dengan mengikutsertakan dirinya,” ujar Bupati Indartato saat acara peluncuran Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di balai desa Arjowinangun, Kamis (5/10) pagi.

Jaminan sosial menurut bupati, merupakan upaya gotong royong warga di mana dari uang yang terkumpul dari peserta jaminan sosial akan dipergunakan bagi peserta lain yang membutuhkan. Keuntungan gandanya selain untuk diri sendiri maka masyarakat juga menolong yang lain.

Dua desa yang sudah dinyatakan sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah desa Sedeng serta Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan. Dua desa tersebut terbukti sukses mengajak masyarakatnya sadar ikut jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bupati berharap hal ini berkembang ke desa-desa yang lain sehingga masyarakat Pacitan makin sadar akan jaminan sosial tersebut.

“Kita juga berharap nanti jaminan sosial ketenagakerjaan ini diberikan juga untuk warga tidak mampu tentunya melalui jaring Grindulu Mapan,” pungkasnya.

Kepala Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Pacitan, Indra Gunawan mengemukakan potensi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Pacitan cukup besar. Yakni mencapai 130 ribu lebih. Hanya saja dari jumlah itu baru 9 ribuan yang terdaftar. Selain karena pemahaman masyarakat yang kurang alasan lain karena merasa keberatan membayar iuran bulanan.

“Masih banyak masyarakat yang menganggap jaminan sosial ini tidak perlu karena msyarakat Pacitan banyak yang berprofesi sebagai petani daripada di perusahaan,” katanya.

Melalui peluncuran Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indra berharap cara pandang masyarakat. Sehingga dengan sadar mereka akan masuk dalam jaminan sosial ini. Pada kesempatan itu Bupati Indartato menyerahkan santunan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jenisnya beragam mulai santunan kematian hingga kecelakaan kerja dengan total mencapai Rp 300 juta lebih. (RSP/Riz/PS)