Lingkungan keluarga merupakan benteng dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana. Karena keluarga adalah struktur masyarakat terkecil pertama yang memberikan sosialisasi kepada setiap anggotanya. Terutama peran ibu sangat strategis memberikan mitigasi bencana kepada keluarga, sehingga memperkokoh ketahanan keluarga menghadapi bencana alam maupun non alam.
Berbicara masalah bencana, baik anak-anak, lansia bahkan difabel semua harus siap. Mereka harus memahami mitigasi dan risiko bencana jika Kabupaten Pacitan ingin tangguh terhadap bencana.
Upaya mitigasi pun selalu disosialisasikan di berbagai lembaga maupun kegiatan seperti yang dilakukan hari ini, Jumat (17/9) dalam sosialisasi bersama PKK Desa Sirnoboyo Pacitan.
“Maka kita harus memulai mitigasi itu dalam skala yang paling kecil sekali, yaitu lingkungan keluarga atau rumah tangga. Memberi pemahaman kepada keluarga tentang manajemen bencana. Misalnya saat terjadi gempa, apa yang harus dilakukan, untuk melindungi diri dan menyelamatkan keluarga,” kata Diannita Kasi pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan.
Selain itu dijelaskan pula terkait tas siaga bencana, ini sangat penting untuk bertahan hidup dalam keadaan darurat, seperti saat gempa atau bencana alam lainnya dan materi pertolongan pertama pada gawat darurat. (BPBDPacitan/DiskominfoPacitan).
Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa, selanjutnya disebut LABKD, adalah fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. LABKD merupakan solusi untuk mengatasi hambatan yang selama ini dialami oleh warga desa dalam mengakses layanan adminduk, yakni jarak, biaya dan prosedur yang rumit. Jarak yang jauh ke titik layanan (yang umumnya berada di ibu kota kabupaten) menyebabkan biaya untuk memperoleh dokumen kependudukan menjadi mahal. Semakin jauh, semakin mahal dan semakin tidak terjangkau. Prosedur yang rumit menyebabkan masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan. Apalagi, untuk mendapatkan satu dokumen disyaratkan memiliki dokumen lainnya. Prosedur untuk mendapatkan dokumen kependudukan akan semakin rumit jika dokumen yang menjadi persyaratan diurus pada instansi yang berbeda-beda. Misalnya, untuk mendapatkan akta kelahiran, orang tua anak atau pemohon yang beragama Islam harus memiliki Buku Perkawinan yang penerbitannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemda mendorong implementasi LABKD di seluruh Desa di Kabupaten Pacitan.
Persolan lain mendorong lahirnya LABKD adalah Masih ada masyarakat yang belum memiliki Administrasi Kependudukan karena a) Ketidakmampuan untuk mengurus (faktor ekonomi, fisik, SDM), b) Kurang paham pentingnya kepemilikan Administrasi Kependudukan, c) Adanya anggapan mengurus Administrasi Kependudukan sulit dan biaya mahal, d) Wilayah geografi Kabupaten Pacitan 85% pegunungan yang relatif sulit dijangkau dan e) Peran pemerintahan desa selaku pemegang institusi terdekat yang bisa diakses masyarakat belum optimal. Sisi anggaran yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan pelayanan Administrasi kependudukan belum dilaksanakan secara optimal
Dalam skala terbatas, implementasi LABKD di Kabupaten Pacitan telah dilakukan di 171 Desa/Keluarahan, Kepala Desa mengangkat petugas Desa yang bertugas memfasilitasi layanan adminduk. Petugas tersebut disebut sebagai Fasilitator Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (Fasilitator PS2H), sekarang disebut PASH. Fasilitator PASH terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dokumen kependudukan, terutama melayani masyarakat miskin dan kelompok-kelompok marjinal yang selama ini sulit mendapatkan layanan. Melalui juknis ini, praktik baik tersebut dilembagakan menjadi kebijakan dalam skala kabupaten.
Dengan adanya LABKD diharapkan meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan, antara lain:
Memberikan pelayanan Adminduk yang lebih dekat dan mudah;
Memfasilitasi pembaharuan dan penyelerasan data kependudukan di desa;
Menggerakkan sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan pelayanan Adminduk di desa.
Terciptanya Dokumen Kependudukan Yang Valid Dan Tertib Adminstrasi Kependudukan Di Kabupaten Pacitan.
Jenis Pelayanan LABKD (Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa) antara lain :
Sebanyak 9 siswa Secaba Program Otsus (Otonomi Khusus) Daerah Papua melakukan kunjungan di Kantor BPBD Pacitan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Didik Alih Wibowo beserta jajaran.
Dalam kunjungannya, siswa program otsus tersebut juga mendapat pembekalan dari pengalaman terkait potensi dan mitigasi bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Pacitan.
Selanjutnya, mereka juga dikenalkan berbagai peralatan yang dimiliki Tim Reaksi Cepat (TRC), sarana prasarana yang di ada BPBD Pacitan maupun sistem informasi yang dipunyai Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
“Kami selaku Kodim 0801 Pacitan mengucapkan terimakasih atas waktu dan ilmu yang diberikan. Mereka nantinya akan jadi Babinsa di Papua, sedangkan tugas Babinsa itu kan kompleks mulai dari mengajar sampai dengan penanggulangan bencana. Untuk penanggulangan bencana kita arahkan ke BPBD terlepas bagaimana nanti pelaksanaanya di daerah sana,” kata Subari Danramil Sudimoro dalam sambutannya, (15/09).
Melalui kegiatan ini peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi siswa Otsus dalam mitigasi bencana. Selanjutnya para secaba Otsus ini bisa ditugaskan kembali ke wilayah kabupaten dan kota di seluruh Papua Barat.
Selain sebagai motivator penggerak generasi muda agar lebih maju dalam menjaga stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga memahami dan mengetahui seluk beluk ilmu kebencanaan. (BPBDPacitan/Diskominfo Pacitan).
Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bersama BPBD Pacitan menggelar Sarasehan Forum Pengurangan Resiko Bencana, hari ini (15/09) bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Pacitan.
Dalam acara tersebut turut hadir beberapa komunitas dan relawan seperti, Senkom, Karang Taruna, KNPI, Sar MTA, LPBNU, Rapi, Orari, Saka Bahari, Relawan Sego Berkat dll.
Informasi potensi gempa kuat di zona megathrust memang rentan memicu keresahan akibat salah pengertian dari masyarakat. Sementara hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa zona megathrust selatan Jawa memang aktif yang tampak dalam peta aktivitas kegempaannya.
Kenyataan ini mendorong untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar kita. “Peran relawan sangat penting sekali sehingga bisa menjadi sinergitas dalam hal penanggulangan bencana” kata Diannita Agustinawati Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan.
Peran relawan vital dalam setiap aksi penanggulangan bencana alam dan bencana sosial di Indonesia, baik tahap kesiapsiagaan maupun layanan saat dan pascabencana. Upaya yang pasti dilakukan adalah mitigasi dengan menyiapkan langkah-langkah kongkrit untuk meminimalkan risiko kerugian sosial ekonomi dan korban jiwa. (BPBDPacitan/DiskominfoPacitan).
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) Kabupaten Pacitan menggelar pelatihan pembuatan Jahe Instan dan Minuman Segar di desa Sambon, Kecamatan Pacitan, Selasa (14/9)
Kegiatan pelatihan yang digelar di balai Desa Sambon ini bertujuan untuk melatih serta meningkatkan skill membuat produk minuman jahe instan agar usaha rumahan tersebut dapat mendongkrak pendapatan keluarga dan masyarakat.
Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Efi Suraningsih dalam sambutannya mengatakan, pelatihan ini dilakukan dengan metode yang sederhana. “Kita berharap masyarakat dapat menerapkan ilmu yang didapat dengan baik dan berkelanjutan. Agar nantinya produk usaha yang dihasilkan dapat mendongkrak pendapatan keluarga dan masyarakat,” tukasnnya.
Dalam kesempatan tersebut, Efi juga menyerahkan bantuan sembako kepada anak Yatim/Piatu di Desa Sambong.
Kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar atas kerja sama antara Dinas PPKB dan PPPA, Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan, dan Grindulu Mapan dengan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. (Pemkab Pacitan)
