Mantan Gubernur Jatim Lantik Pengurus PMI Pacitan

Para anggota dewan kehormatan dan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pacitan masa bakti 2019-2024 dikukuhkan oleh Ketua PMI Jawa Timur, Imam Utomo di pendapa kabupaten, Kamis (2/5/2019). Sekretaris Daerah, Suko Wiyono dipercaya kembali memimpin organisasi kemanusiaan itu lima tahun kedepan.

Pada sambutannya Imam Utomo menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral bagi PMI. Salah satunya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Caranya dengan giat melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan dan pengurangan resiko bencana alam, khususnya di Kabupaten Pacitan.

Tidak itu saja. Mantan Gubernur Jatim tahun 1998-2003 menegaskan peran PMI sebagai organisasi berbasis kemanusiaan. Sehingga ketika bencana alam datang melanda, dalam waktu 1×24 jam mereka harus dapat mendirikan posko dilokasi terdampak. “Karena pasti ada warga yang membutuhkan pertolongan. PMI juga punya relawan untuk diperbantukan kepada masyarakat,” katanya.

Bupati Indartato yang hadir pada pelantikan itu mengaktualkan kembali peran PMI. Khususnya saat Pacitan dilanda bencana alam hebat dipenghujung 2017 lalu. Bersama pemkab, mereka bahu membahu berupaya meringankan beban penderitaan masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut.

Sementara, Ketua PMI Pacitan terpilih Suko Wiyono mengingatkan kepada para anggotanya, bahwa tugas organisasi dalam membantu pemerintah tidak menjadi lebih mudah ditahun-tahun mendatang. Ada banyak hal harus dilakukan sebagai bagian tugas utama. Diantaranya penanggulangan bencana alam, pencarian dan pertolongan, pemberian bantuan, pembinaan relawan, dan lain sebagainya. “Kita perlu dukungan lintas sektoral. Seperti BPBD, Dinas Sosial, maupun Dinas Kesehatan. Juga dukungan dari PMI dikecamatan-kecamatan. Agar program kerja dapat berjalan maksimal,” tandasnya. (humaspacitan/DiskominfoPacitan)

Tujuan Pendidikan Membentuk Warga Negara Yang Demokratis

Sesuai pasal 13 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal itu disampaikan Bupati Pacitan Indartato saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman pendapa, Kamis (2/5/2019). “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” katanya.

Pembentukan sikap demokratis tidak lepas dari berlangsungnya hajatan nasional lima tahunan, yakni pemilihan umum. Kini prosesnya masih berlanjut menuju penentuan akhir tanggal 22 mei 2019. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, didalamnya harus terjadi proses pembelajaran bagi setiap warga negara.

Dalam rangka menerjemahkan kebijakan tersebut di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberi perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. “Bahkan, Kemendikbud memberi perhatian khusus pada pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di luar batas negara, seperti anak-anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah dan Serawak, negara bagian Malaysia,” tutur dia.

Setelah upacara, Bupati Pacitan menyempatkan diri berkunjung ke SDN Sumberharjo dan SLB YKK Pacitan. (Humas/DiskominfoPacitan).

Bupati : Semoga Menjadi Haji Yang Diteladani Masyarakat

Bupati Indartato ketika memberangkatkan jemaah dari pendapa kabupaten, Selasa (31/7/2018)

Para jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Pacitan diharapkan menjadi sosok teladan sekembalinya dari tanah suci nanti. Itu disampaikan Bupati Indartato ketika memberangkatkan jemaah dari pendapa kabupaten, Selasa (31/7/2018). “Semoga jemaah calon haji yang berangkat menjadi teladan bagi masyarakat,” katanya.
Harapan itu bukan tanpa alasan. Sebab mereka yang berangkat menunaikan rukun Islam kelima tersebut berkeinginan menjadi haji yang mabrur. Tentu saja untuk meraihnya bukan perkara mudah karena tantangan dan ujian yang harus di hadapi. Maka sesampainya di tanah air harus mampu membumikan keshalehan yang dilakukan di tanah suci.
Menurutnya, naiknya jumlah JCH yang berangkat mengindikasikan kondisi sosial masyarakat di kota kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang tenteram, adem, dan ayem.
Kepala Kantor Kementerian Agama M Nurul Huda menyebut tahun ini JCH yang berangkat sebanyak 239 orang. Terdiri dari jemaah laki-laki sebanyak 107 orang, sisanya perempuan. Jemaah tertua berusia 75 tahun dan termuda 27 tahun. Mereka masuk dalam kelompok terbang (kloter) 44 bersama jemaah asal Surabaya, Tuban, dan Bojonegoro. Setelah lebih dari sebulan di Arab Saudi, rencananya tanggal 11 September mereka akan tiba di tanah air. “Jemaah akan berangkat dari Juanda, Rabu (1/8/2018) sekitar pukul 19.30,” ucap dia.
Tahun ini pemberangkatan JCH ditanggung pemkab. Mulai dari transportasi ke Surabaya sampai seragam batik yang dikenakan. (arif/nasrul/juremi tomas/sopingi/danang/humaspacitan/diskominfopacitan)

 

Gotong Royong Masih Subur di Masyarakat

Bupati Indartato beserta rombongan pada peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-15 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 di Desa Sukorejo, Sudimoro, Senin (30/7/2018)

Budaya gotong royong masih tumbuh dengan subur dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pacitan. Namun demikian hal itu harus disempurnakan. “Gotong royong telah dituangkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam RPJMD didaerah,” kata Bupati Indartato pada peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-15 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 di Desa Sukorejo, Sudimoro, Senin (30/7/2018). Penyempurnaan gotong royong sendiri dilakulan seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula dengan dinamisnya kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian gotong royong akan selalu relevan dari generasi ke generasi.
Terkait HKG, bupati menegaskan, seluruh aktivitas diawali dari keluarga. Sehingga keluarga menjadi pondasi utama.

Sedangkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan Luki Indartato mengatakan organisasi yang dipimpinnya itu menjadi motor penggerak peran serta masyarakat dan keluarga. Sehingga kualitas hidup meningkat. “Namun demikian kader PKK jangan jumawa. Selaku relawan harus tetap rendah hati,” katanya.
Menurutnya, keluarga dan lingkungan menjadi benteng pertama dalam menjaga, menciptakan, dan mempertahankan kondisi masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

Rangkaian kegiatan BBGRM sendiri telah dilaksanakan selama sebulan penuh. Yakni mulai tanggal 1-31 Mei lalu. Ada empat bidang menjadi fokus gerakan gotong royong tersebut. Yakni bidang kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pada puncak peringatan BBGRM dan HKG PKK itu pula diserahkan sejumlah penghargaan untuk desa berprestasi sebagai pelaksana gotong royong terbaik, juara lomba desa, penghargaan bagi ketua LPMD masa bakti 10 tahun, kader PKK 15 tahun, serta para juara lomba 10 program pokok PKK. (arif/nasrul/juremi tomas/danang/humaspacitan/diskominfopacitan).

Bupati Indartato Jadi Pembicara Utama Seminar Nasional Pengelolaan DAS

(foto : Doc.Humas)

Bupati Pacitan Indartato menjadi salah satu pembicara utama pada seminar nasional bertema “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Menuju Kelestarian Fungsi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat”. Seminar diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta di hotel Sahid Jaya, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/7/2018).

Seminar juga mengundang pembicara nasional antar-disiplin di bidang lingkungan hidup dan DAS. Seperti  Kepala BPDASHL Solo Suratman, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Tengah Ismail Al  Habib, dan akademisi Universitas Sebelas Maret Dr. Al. Sentot Sudarwanto.

Pada seminar yang dihadiri pula Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Prof. Dr. Ir Sigit Hardwinarto mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebagai keynote speaker, bupati memaparkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan DAS. Yakni ikut berkordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

Koordinasi dan peran yang dilakukan oleh setiap sektor atau para pihak sangat penting dalam Pengelolaan DAS, sehingga dapat menginspirasi dan meningkatkan kesadaran pentingnya pelestarian lingkungan hidup terutama Pengelolaan DAS. Terlebih jumlah DAS kritis di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tahun 1980-an baru sekitar 22 DAS. Satu dekade berikutnya menjadi 35 DAS, dan tahun 2000-an meningkat 69 DAS. Hampir 75% DAS kritis tersebut berada di Pulau Jawa.

Tujuan dari kegiatan seminar ini sendiri  adalah untuk menjalin komunikasi ilmiah antar pemegang kebijakan pemerintahan, profesional praktisi, akademisi dan masyarakat luas terkait dengan pengelolaan DAS ataupun kebijakan pemerintah yang terkait dengan DAS. Selain itu juga memberikan dasar pemikiran dan kebijakan tentang konsep pengelolaan DAS tepat dan efektif yang berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat.

(humaspacitan/Diskominfo Pacitan)