Pilbup Pacitan 2020

Anggaran Terkecil Se-Jatim, Pilbup Pacitan Tetap Sukses Digelar

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Sulis Setyorini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Sulis Setyorini, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 9 Desember 2020 lalu.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan helatan pilbup Pacitan,”kata perempuan yang akrab disapa Rini, kemarin (16/03) di gedung Gasibu Swadaya Pacitan usai gelaran Evaluasi Bersama Stakeholder.
Lebih lanjut, Rini mengungkapkan jika pelaksanaan evaluasi merupakan akhir dari rangkaian Pesta Demokrasi Pilbup Pacitan. Penyerahan penghargaan juga dilakukan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan penting tersebut. “Ini sekaligus menjadi akhir rangkaian penyelenggara Pilbup Pacitan,” lanjut Rini.
Sementara Sekda Pacitan Heru Wiwoho mengaku bangga terhadap KPU maupun seluruh stakeholder terkait, pasalnya anggaran yang dihibahkan pemda terhadap kegiatan Pilbub kemarin terkecil dibanding kota lain di Jawa Timur yakni Rp. 29,5 Miliar. “Namun Pilbup tetap berjalan aman dan lancar,” kata Heru di kesempatan yang sama.

Heru Wiwoho, Sekda Pacitan

Sementara itu komitmen Pemda Pacitan juga menjadi kunci dalam keberhasilan itu, dengan penyerahan dana hibah lebih awal dari pada kota dan kabupaten lain. Sehingga tak ayal pada momentum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada (18/09/2019) diapresiasi oleh Ketua Komisioner KPU RI Arif Budiman yang datang langsung ke Pacitan.
Mantan Kepala Bappeda Pacitan tersebut juga mengapresiasi lantaran perhelatan pesta demokrasi tersebut juga tidak melahirkan cluster baru Covid-19. Yang pasti hibah yang kecil itu disesuaikan dengan APBD Pacitan yang memang terbatas.
“Terimakasih juga kepada DPRD Pacitan yang telah menyepakati anggaran dan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 kemarin,” ungkas dia. (frd/bd/ss/riy/dzk/rch/tk/DiskominfoPacitan).

17 Maret 2021 in Berita, Informasi Serta Merta

75 Hari Jelang Coblosan; Cabup dan Cawabup Deklarasi Jurdil dan Patuh Protokol Kesehatan

Ini yang penting, berkomitmen menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 yang sukses, sehat dan berintegritas. Tekad ini mesti melekat erat di hati masing-masing calon bupati, wakil dan parpol pengusung yang ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas.

Upaya ini dijembatani leading sector Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pacitan. Mengingat kian dekatnya pesta demokrasi yang jatuh pada 09 Desember atau 75 hari sejak artikel ini dirilis.

Paslon Cabup, Cawabup nomor urut 1 Indrata Nur Bayuaji, Gagarin dan Paslon Cabup, Cawabup 2 Yudi Sumbogo, Isyah Ansori harus menjadi model sekaligus contoh para pendukung, termasuk warga Pacitan sebagai pemilih.

Melalui penerapan protokol kesehatan dengan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) di semua kegiatan kampanye sesuai Inpres No 6 Th. 2020, Perda Provinsi Jatim No 2 Th. 2020 dan Perbup Pacitan No 70 Th. 2020.

“Pilkada ini haruslah sehat jasmani. Dimana kita harus patuh terhadap protokol kesehatan, utamanya pemakaian masker dan kerumunan-kerumunan. Begitu juga dengan sehat secara proses pemilihan, dikatakan sehat apabila semua pihak taat kepada aturan yang ada. Menandakan sehat terhadap proses,” kata Berty Stevanus Ketua Bawaslu Pacitan.

Lalu bagaimana teknisnya, termasuk kampanye oleh masing-masing calon, harus dilakukan di dalam ruangan tidak lebih dari 50 orang. “Jika melanggar kami telah menyiapkan sanksi,” tambah Berty (25/09) di Pendopo Kabupaten.

Jika terjadi pelanggaran, Berty mengaku tak ragu-ragu memberikan surat teguran, bahkan sanksi keras berupa jeratan pidana jika hal tersebut diindahkan. Tugas tambahan Bawaslu tersebut akan dilaksanakan hingga level desa-desa. (budi/riy/dzk/rch/tika/DiskominfoPacitan).

25 September 2020 in Berita

Dapat Kucuran Dana; KPU Pacitan Siap Melenggang di Tengah Pandemi

Sebanyak 1299 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang direkrut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, sepenuhnya telah rampung melaksanakan tes Rapid di kantor KPU, hari ini (14/07).

Petugas tersebut nantinya selama satu bulan ke depan yakni 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 akan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), kegiatan ini berlangsung secara Door To Door di wilayah TPS masing-masing, sesuai arahan Pramono Ubaid Tanthowi Komisioner KPU RI seperti dikutip dari laman Kompas.

Ini adalah rangkaian tahapan yang dilalui KPU Pacitan, yang mengemban tugas berat menyukseskan Pemilihan Bupati (Pilbup) di Kabupaten Pacitan. Mengusung Maskot Sang Wanara, Coblosan dijadwalkan berlangsung 09 Desember mendatang.

Tugas berat tersebut menurut Ketua KPU Pacitan Sulis Styorini adalah memperoleh partisipasi masyarakat sebesar 77,5 persen dari 471.061 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pacitan. Angka tersebut merupakan rekomendasi pemerintah baik provinsi maupun pusat.

Sedang tugas lain yang menjadi persoalan ialah mengamankan pesta rakyat tersebut. Mengingat Pilbup kali ini baik masyarakat maupun penyelenggara berada di tengah mewabahnya virus corona.

Beruntung KPU Pacitan mendapat kucuran dana dari APBN sebesar 3,5 Miliar Rupiah, dana itu nanti sebagai pendukung protokol kesehatan, disamping anggaran teknis dari hibah pemkab sebesar 29,5 Miliar yang diserahkan sebelum merebaknya pandemi.

Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para petugas juga menjadi perhatian utama Rini, panggilan akrab Ketua KPU Pacitan tersebut. Benaknya benar-benar tidak berharap pesta demokrasi yang akan berlangsung 5 bulan mendatang bakal melahirkan cluster baru.

“Kami akan melaksanakan seluruh tahapan hingga proses pencoblosan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tegas Dia kepada Diskominfo Pacitan. Belanja masker, hand sanitizer, face shield, dan yang lain tidak dapat terelakan dari dana APBN.

Ia juga mengaku bahwa Proses coblosan dapat saja dibatalkan dari jadwal yang telah ditentukan, andai saja pandemi Covid-19 semakin tidak terkendali. Namun hal itu kata perempuan yang lahir 05 Mei 1982 tersebut di luar kewenangan pihak  KPU Pacitan.

Tetapi merujuk pada keputusan pemerintah yang harus disetujui jajaran DPRD. “Perpu kita membuka peluang dalam kondisi tertentu (Bencana Alam Non Alam),” ungkap Rini. (budi/anj/rch/tika/

14 Juli 2020 in Berita