Siaga Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat; Susun Dokumen Rencana (KKM)

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adanya unsur ketidakpastian kedaruratan diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat dan dampak yang mungkin terjadi.

Maka dari itu, perlu ada perencanaan Kontinjensi berupa dokumen yang disusun dan disepakati untuk didayagunakan sebagai upaya mencegah atau menanggulangi bencana secara lebih baik dalam situasi kritis atau darurat.

“Beberapa butir penting terkait perencanaan kontinjensi dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan, dan lebih mengutamakan proses daripada menghasilkan dokumen,” terang drg. Nur Farida, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Kegiatan yang dilangsungkan pada Selasa sampai dengan Kamis (20/10) kemarin melibatkan sejumlah pihak, termasuk TNI/ Polri, BPBD , Diknas, Kemenag, Kominfo, Bag hukum, Bappedalitbang, IDI dan forum Kabupaten Sehat serta 24 Puskesmas dan RS.

Tak hanya itu hadir sebagai narasumber Dinkes Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan RI dalam acara penyusunan dokumen Kontijensi Kesehatan Masyarakat (KKM) di Ruang Pertemuan RM. Sehat JLS, Pacitan.

“Selain dokumen Renkon, peran seluruh pihak mampu bersinergi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam penanganan kasus kegawatdaruratan,” imbuh drg. Nur Farida

Hal ini merupakan langkah dari pemerintah dalam mewujudkan dokumen kontijensi kesehatan masyarakat yang akan dipakai oleh semua pihak dalam menghadapi bencana kesehatan masyarakat, Searah dengan Visi Bupati Pacitan untuk menciptakan masyarakat Pacitan yang Sejahtera dan Bahagia. (PemkabPacitan).

Watumejo Manggrove Park Elaborasi Kelestarian Lingkungan Dan Ekowisata

Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama BNPB serta relawan dan masyarakat, Minggu (29/11) siang melakukan penanaman pohon manggrove di hilir Sungai Grindulu Desa Kembang Kecamatan Pacitan. Aksi ini sendiri merupakan bagian dari upaya mitigasi resiko bencana yang diinisiasi oleh Rumah Zakat Indonesia.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji bersama Wakil Bupati Pacitan Gagarin, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Budi Santoso serta CEO Rumah Zakat Nur Efendi. Dalam kesempatan tersebut juga dilaunching Watumejo Manggrove Park yang akan menjadi pusat pengembangan tanaman manggrove.
“Saat ini kita akan menanam mangrove yang nantinya kita harapkan tanaman manggrove ini dapat meminimalisir dampak bencana. Selain greenbelt yang sudah tumbuh dengan baik,’ kata Bupati dalam sambutannya.
Selain untuk kelestarian lingkungan serta mengurangi dampak resiko bencana keberadaan Watumejo Manggrove Park juga diharapkan menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat. Hutan mangrove akan menjadi habitat penting bagi organisme kelautan selain menjaga pantai dari abrasi.
“Konsep kita ada dua yakni tangguh bencana dengan memberikan literasi kepada masyarakat serta kelestarian lingkungan dan dielaborasi dengan potensi desa,” sambung Nur Efendi, CEO Rumah Zakat Indonesia.
Menurut Nur Efendi, ada banyak potensi di Desa Kembang yang dapat dikolaborasikan dengan Watumejo Manggrove Park nantinya. Seperti tambak bandeng, tambak udang serta yang tidak kalah menarik adalah ekowisata. Selain itu Watumejo Manggrove Park juga digadang menjadi pusat bibit manggrove di Jawa Timur. (humaspacitan / Pemkab Pacitan)

Himbauan! Evakuasi Tak Perlu Menunggu Bunyi Sirine

Masyarakat dihimbau untuk segera mengevakuasi diri ke tempat tinggi secara tertib dan berhati-hati manakala terjadi gempa bumi berskala besar. Himbauan ini disampaikan mengingat sistem peringatan dini, Early Warning System (EWS) ngadat oleh berbagai faktor, seperti gangguan kelistrikan maupun kerusakan peralatan karena efek goncangan.

Pemerintah disatu sisi tengah bekerja keras meminimalisir risiko, melalui berbagai program mitigasi, termasuk memikirkan pembangunan Shelter sebagai lokasi evakuasi bagi masyarakat yang kesulitan mencari dataran tinggi.

Meski demikian masyarakat harus tetap memprioritaskan menuju ke lokasi yang lebih aman yakni dataran tinggi, seperti yang disampaikan Diannita Agustinawati Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan.

Mengingat anggarannya yang besar, pemerintah yakni BPBD Pacitan tentu mengupayakan melalui usulan dalam program jangka panjang. Sedang fokus lokasi dipastikan berada di wilayah-wilayah padat seperti area kota dengan zona merah. “Shelter juga berfungsi sebagai pusat kegiatan lain,” kata Dian (07/10).

Lalu apa kabar hasil latihan Ocean Wave Exercise 2020 (IOwave20) yang dilaksanakan kemarin (06/10) bersama Inter-governmental Coordination Group/ Indian Ocean Tsunami Warning Mitigation System (ICG/IOTWMS)-UNESCO. Event 2 tahunan ketiga tersebut kemarin menguji sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami.

Di dalamnya memastikan komunikasi antar pihak (stakeholder) yang juga berisiko terjadi gangguan saat terjadi bencana. Ini persis seperti kejadian banjir dan tanah longsor 3 tahun silam.

Peserta latihan meliputi negara-negara yang bersinggungan langsung dengan Samudera Hindia di dalam situasi ancaman bencana tsunami. Mengharap negara tersebut kemudian tidak panik bahkan blunder jika benar datang tsunami, sehingga jumlah korban dapat diminimalisir.

BPBD juga tengah berfokus terhadap komunikasi dengan instansi terkait, seperti TNI, Polri, Satpol PP maupun relawan. Sehingga semua arahan dapat tersampaikan dengan baik sebelum, saat terjadi maupun pasca bencana.

Demikian untuk jalur program langsung kepada masyarakat sebagai langkah pemahaman, meski Kepala BPBD Pacitan Didik Alih Wibowo belum bisa memastikan besaran anggaran, namun ia memastikan program berbasis penanganan oleh petugas akan dimaksimalkan dalam waktu dekat. “Petugas harus ikhlas, cepat saat mendapat perintah dalam kondisi apapun,” ujarnya. (bd/anj/zak/ryt/dzk/rch/tk/DiskominfoPacitan).

Catatan Belanda; Patjitan 2 Kali Diterjang Tsunami

Bukan untuk memupuk ketakutan sehingga timbul phobia, isu gempa dan gelombang tsunami yang dimungkinkan terjadi karena adanya pertemuan dua lempeng besar Indo-Australia dan Eurasia di pesisir selatan pulau Jawa harus disikapi positif. Masyarakat harus mengenal situasi ini, sekaligus mengembalikan mindset bahwa realitas masyarakat Kabupaten Pacitan memang berdiri di atas tanah dengan segudang potensi bencana.Oleh sebab itu Tim Liputan Diskominfo Pacitan melalui berbagai laman resminya menyambut baik timbal balik pembaca yang meminta penajaman artikel yang berjudul, “Siapkah Jika Megathrust di Selatan Jawa Pecah Sewaktu-waktu” terbit pada (29/09). Sehingga kian kaya wawasan akan kebencanaan.Merujuk sejarah, Belanda diam-diam mencatat fakta bahwa Patjitan nama ejaan Pacitan saat itu sempat dihantam 2 kali gelombang besar. Kejadian pertama terjadi pada awal tahun 1840, gelombang pasang itu juga didahului dengan gempa bumi. Selanjutnya gempa yang disusul gelombang besar terjadi saat jelang magrib, pada 20 Oktober tahun 1859.Melihat fakta ini sebanyak 27 desa menjadi perhatian pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan, desa-desa tersebut berada di dataran rendah berhadapan dengan samudera Hindia. “Yang berada di dataran tinggi tentu menjadi pengecualian,” ungkap Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan Diannita Agustinawati (02/10).Dari ujung barat Kecamatan Donorojo desa-desa tersebut meliputi Desa Sendang, Kalak, Widoro. Kecamatan Pringkuku, Dadapan, Candi, Poko, Jelubang, Dersono dan Watukarung. Kecamatan Pacitan, Desa Sirnoboyo, Kembang, Sidoharjo, Ploso.Beralih ke timur kota mulai Kecamatan Kebonagung, Desa Worawari, Sidomulyo, Klesem, Katipugal, Plumbungan, Kalipelus, Karangnongko. Kecamatan Tulakan, Desa Jetak. Kecamatan Ngadirojo, Desa Sidomulyo, Hadiwarno. Dan Kecamatan Sudimoro, Semberejo, Pagerlor, Pagerkidul dan Sukorejo.Menurut perhitungan kasar, warga pesisir yang harus melakukan evakuasi mandiri mencapai 20 persen dari total populasi penduduk Pacitan, atau kira-kira 100 ribu orang. Sementara sebagian diantaranya adalah kelompok rentan yang perlu dibantu saat proses evakuasi saat kejadian. “Masyarakat harus peka melihat kanan kiri, disitu ada lansia, balita, disabilitas menjadi prioritas untuk ditolong,” kata Dian.Selebihnya jumlah kelompok rentan tersebut belum ditemukan jumlah pastinya, BPBD dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Pacitan untuk memperoleh jumlah bulatnya dan memang harus terus di update karena faktor fluktuasi data.Prakiraan Institut Teknologi bandung (ITB) memperkirakan gempa dapat mencapai 9 skala richter, kemudian disusul gelombang tsunami yang mencapai 20 meter. Ini merupakan skenario terburuk, skenario ini dapat terjadi manakala pecahan tumbukan kedua lempeng mengakibatkan pecahan dari ujung barat pulau Jawa hingga Banyuwangi. “Merujuk para ahli inikan siklus,” lanjut Dian.Lalu seperti apa situasi tersebut jika dibanding dengan banjir siklon tropis 2017 silam, Dian memperkirakan kerusakan yang ditimbulkan tidak serata bencana 3 tahun lalu. Meski sekali lagi gempa dipastikan bisa dirasakan seluruh wilayah, hanya saja ketinggian tsunami cukup mengancam wilayah pesisir dataran rendah.Profesor Ron Harris yang sempat datang langsung ke Pacitan dalam penelitiannya tahun 2016 lalu, memperkirakan gelombang tsunami yang masuk ke daratan sejauh 2 sampai dengan 3 kilometer dari bibir pantai. Jika merujuk pada prakiraan tersebut pusat kota dan pemerintahan masih berstatus aman, lantaran jaraknya 5 kilometer dari pantai.Ini juga didukung Sabuk hijau atau green belt sebagai penahan kecepatan gelombang di sepanjang teluk Pacitan, saat ini kondisi kelebatan cukup baik. Bersyukur di Indonesia pemilik sabuk hijau terbaik adalah teluk Pacitan dan Banyuwangi.Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai menjadi perhatian selanjutnya, sebab aliran sungai ibarat jalan tol bagi gelombang tsunami, beberapa wilayah yang berada di lokasi ini harus benar-benar memahami mitigasi secara mandiri meski jaraknya diatas 3 kilometer.Berbagai kesiapan terus dilakukan pemerintah, mengingat masyarakat saja tidak cukup untuk menghadapi skenario ini, dalam waktu dekat berbagai simulasi yang berhubungan dengan gempa dan tsunami terus dilakukan, walaupun tak ada yang menghendaki tsunami terjadi. “Masyarakat jangan panik, tetap tenang dan waspada,” harap Bupati Pacitan Indartato (30/09). (bd/anj/alazhiim/ryt/dzk/rch/tk/DiskominfoPacitan).

Awas Bencana Hidrometeorologi Mengancam; Pemda Gelar Apel Kesiapan Pasukan Dan Perlengkapan.

Skenario terburuk dipilih dalam menghadapi segala kemungkinan yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di Kabupaten Pacitan di musim ini. Bersama TNI, Polri, Satpol-PP, BPBD dan yang lain apel serta gelar pasukan dilaksanakan di Lapangan Peta (09/01/2020).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan, Didik Alih Wibowo mengatakan berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, kewaspadaan harus terus ditingkatkan meskipun rilis resmi menunjukkan gambar positif, tapi alam bisa saja berubah sewaktu-waktu.

“Kita tidak berharap kejadian, tetapi yang kita siapkan kesiapsiagaannya seperti yang kita lakukan. Bukan bencananya tapi sekali lagi kesiapsiagaannya,” kata Didik yang paham betul bencana tidak dapat diprediksi meski dengan alat secanggih apapun.

Pemangku kebijakan kini mengetahui seberapa jauh kondisi seluruh personil baik pasukan hingga seluruh peralatan yang dimiliki. Apalagi Wakil Bupati Pacitan Yudi Sumbogo yang hadir pada apel tersebut mengatakan, upaya mendasar meningkatkan kewaspadaan dan budaya siaga adalah melalui latihan kesiapsiagaan. “Bersama seluruh aparatur pemerintah daerah dan sebagai langkah koordinasi semua unsur baik relawan dan dunia usaha,” kata Yudi.

Itu berlebihan jika menoleh kebelakang akan kondisi banjir dan tanah longsor yang terjadi 28 November 2016 silam karena sapuan ekor siklon tropis. Sempat beberapa waktu lalu BMKG secara resmi merilis adanya badai di timur Indonesia, meski akhirnya berjalan menjauh dari Indonesia namun hal tersebut membuat pemerintah pusat bersikap.

Mulai melakukan pemantauan rilis resmi baik dari BMKG, BNPB dan PVMBG yang diteruskan dengan pembentukan posko, menyiagakan seluruh aparat pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait, menyiapkan sarana dan prasarana hingga menyiapkan alokasi anggaran dan menginformasikan potensi bencana kepada masyarakat.

Karena bencana semua dapat hilang dalam sekejap, baik hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama puluhan tahun hingga kondisi psikologi masyarakat yang terdampak. “Semoga dengan apel ini, koordinasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Pacitan semakin kuat dan menjadi tangguh dalam menghadapi ancaman bencana khususnya ancaman hidrometeorologi,” pungkas Yudi. (budi/anj/riyanto/wira/DiskominfoPacitan)