Jemaah Calon Haji Pacitan Berangkat Dinihari

Para jamaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Pacitan diberangkatkan menuju asrama haji Surabaya dari pendapa kabupaten Sabtu (6/7/2019) dini hari. Mereka dilepas oleh Bupati Indartato dan Wakil Bupati Yudi Sumbogo bersama dengan jajaran Forkopimda. “Semoga selama perjalanan ke tanah suci dilindungi dan diridhoi Allah SWT,” kata Bupati.

Tahun ini jumlah JCH Kabupaten Pacitan sebanyak 197 orang. Terdiri dari 89 orang jamaah laki-laki dan sisanya perempuan. Jamaah tertua adalah Joyosemito (89) dari Kecamatan Sudimoro. Sebaliknya, predikat jamaah termuda disandang Zaki Nurdin (29) asal Kelurahan Baleharjo, Pacitan.

Mereka diberangkatkan menggunakan lima unit bus dan dijadwalkan memasuki asrama pukul 12.00 WIB siang. Setelah beristirahat, 24 jam kemudian bertolak ke tanah suci dari bandara Juanda dalam kelompok terbang 04 bersama jamaah dari Kota Madiun dan Surabaya.  

Seperti tahun sebelumnya pemerintah kabupaten kali ini juga memberikan bantuan berupa transportasi dari Pacitan menuju Surabaya. Demikian pula nanti saat kepulangan jamaah haji yang dijadwalkan akan tiba kembali di tanah air tanggal 19 Agustus pukul. 05.35 WIB pagi. “Semoga, sekembalinya dari tanah suci, menjadi haji yang mabrur dan contoh untuk masyarakat,” harap Indartato. (arif/danang/katwadi/humaspacitan)

Hepatitis A Sudah Terkendali

Keterangan foto: Penderita hepatitis A paska opname melakukan kontrol dokter di Puskesmas Sudimoro.

Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama pihak-pihak terkait berhasil mengendalikan laju wabah penyakit hepatitis A. Dimana total jumlah warga terpapar mencapai 975 orang. “Jumlah penderita kini semakin turun,” kata Bupati Indartato ketika kegiatan press release di ruang rapat, Senin (1/7/2019). Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) diketahui, jumlah penderita penyakit kuning yang masih menjalani rawat inap disejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah per tanggal 1 Juli hanya tinggal 30 orang. Mereka berada di Puskesmas Sudimoro, Ngadirojo, Wonokarto, Tegalombo, dan RSUD dr. Darsono.
Penurunan angka penderita terjadi setelah keluarnya SK No : 188.45/973/KPTS/408.12 tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan status Kejadian Luar Biasa Hepatitis A. Dengan ditetapkannya status itu tindakan penanggulangan akan lebih intensif dalam memutus mata rantai penularan penyakit, sampai semua penderita sembuh dan tidak ditemukan kasus baru. Kegiatan pengendalian sudah dilakukan oleh semua lini di jajaran Pemda Pacitan dibantu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, TNI, POLRI, FETP Unair, para relawan dan dukungan semua sektor.

Pengendalian meliputi tatalaksana kasus yang lebih intensif, surveilans kesehatan yang lebih akurat, pengendalian faktor resiko, dan edukasi pencegahan pada masyarakat. Jika kemudian tidak ditemukan kasus hepatitis A baru status KLB kemungkinan dapat diakhiri paling cepat pertengahan bulan ini. (arif/nasrul/juremi tomas/humaspacitan/diskominfopacitan) *)

Indartato Kembali Lantik 86 Pejabat Lingkup Pemkab.

Demi menyukseskan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan kembali menggelar Pelantikan Pejabat Lingkup Pemkab dan dirangkaikan Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Donorojo. Sebanyak 86 pejabat dilantik oleh Bupati Pacitan Indartato, pagi ini Jumat 28/06/19 di Pendapa Kabupaten.

Pada sambutanya Bupati kembali mengingatkan bahwa pelantikan tidak selalu menyenangkan, namun dirinya berharap kepada pejabat yang dilantik supaya memahami hal tersebut serta tidak menyurutkan semangat untuk terus mengabdi kepada Bangsa dan Negara dan masyarakat Pacitan yang sejahtera.

“Bapak dan Ibu mari bekerja dengan tulus dan iklas, mengingat dimana ada keputusan disana pasti ada yang tidak senang dengan keputusan itu. Mari kita emban tugas dengan sebaik-baiknya, mengingat bekerja merupakan ibadah,” (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan)

Berikut Lampiran Daftar Pelantikan Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan 28 Juni 2019 :

Jadi Penghubung Masyarakat dan Pemerintah

Keberadaan media massa menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena melalui merekalah para kepala pemerintahan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi diwilayahnya. “Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat,” kata Bupati Pacitan Indartato usai bertemu dengan para pewarta pada peringatan Hari Pers Nasional 2019 di komplek Pemkab Pacitan, Jum’at (8/2/2019).

Apa yang disampaikan media massa tidak hanya terkait permasalahan dimasyarakat saja. Tetapi juga pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Sebab, jika hanya dilihat dari satu sisi, penyelenggara pemerintahan, hasilnya tentu tidak akan objektif. “Kalau yang melihat saya kecapnya nomor satu,” kelakar Bupati.

Bupati sendiri mewacanakan untuk menggelar pertemuan tiga bulanan dengan pihak media massa dan organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab membina hubungan informal juga tak kalah penting.

Rencana gelaran agenda rutin itu juga sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah daerah. Sebagai salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik. “Ada (aplikasi) Wadule Wong Pacitan, Lik In. Ini untuk transparansi. Semua bisa melihat,” tandas Indartato. (humaspacitan/DiskominfoPacitan)

50 Warga Binaan Dapat Remisi, Satu Langsung Bebas

Sebanyak 50 orang warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Pacitan mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi umum). Dari jumlah sebanyak itu, satu orang dinyatakan langsung bebas. Penyerahan remisi sendiri langsung dilakukan oleh Bupati Indartato, Jum’at (17/8/2018).

Dalam sambutanya yang dibacakan Bupati Pacitan Indartato, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Sebagai wujud apresiasi pencapaian perbaikan diri yang diimplementasikan dari sikap dan perilaku sehari-hari. Perbaikan itu tercermin dari sikap warga binaan yang taat selama menjalani pidana, lebih disipilin, lebih produktif, dan dinamis. “Tolok ukur pemberian remisi tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarkan pada perilaku mereka selama menjalani pidana,” katanya.

Menurutnya, pengurangan masa hukuman tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018, memiliki mekanisme yang sangat transparan dan sudah berbasis sistem yang mendayagunakan teknologi informasi. Digitalisasi pemberian remisi kita dorong menjadi upaya untuk memangkas proses birokrasi berbelit yang sarat dengan peluang-peluang transaksional. Proses ini juga akan kita buka seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan melalui aplikasi agar pemberian remisi lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Rutan Bambang Supri Handono menjelaskan, berbagai upaya pembinaan kepada para penghuni dilakukan. Salah satunya dengan membentuk pasukan Merah Putih Narapidana. Mereka dilibatkan dalam kerja sosial dimasyarakat. Salah satunya merehab rumah warga kurang mampu di Kecamatan Punung. Kegiatannya sendiri akan berlangsung sampai bulan Oktober nanti. “Ini sebagai bentuk pengabdian langsung kepada masyarakat,” jelasnya. (humaspacitan/diskominfopacitan)