Pemkab Pacitan

Meski Kemampuan Terbatas, Daerah Tetap Perhatikan Korban Bencana Alam

Meski kemampuan daerah dalam menangani korban bencana alam penghujung tahun 2017 lalu terbatas, namun hal itu tidak menyurutkan perhatian kepada mereka. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pacitan secara bertahap masih terus memberikan bantuan. “Saya minta maaf kepada masyarakat. Karena sampai saat ini belum semua korban bencana alam tertangani dengan baik,” kata Bupati Indartato usai memberikan bantuan untuk korban bencana alam di Desa Sedeng, Pacitan, Kamis (6/9/2018).

Sebagai solusi dari keterbatasan itu, lanjut bupati, pihaknya telah mengusulkan bantuan serupa ke tingkat lebih atas. Yakni BPBD Jawa Timur dan BNPB di Jakarta. Selain itu pemkab juga memanfaatkan dana-dana corporate social responcibilty (CSR) untuk keperluan serupa. Saat ini masih ada sekitar 2.000 korban bencana alam yang masih membutuhkan uluran tangan dengan berbagai klasifikasi. Dimana sebanyak 400 diantaranya telah ditangani. “Saya berharap (usulan,Red) segera terealisasi. Karena kasihan, sudah hampir setahun belum tertangani,” harapnya.

Tak hanya menyerahkan bantuan, kedatangan bupati dan wakilnya ke lokasi hunian relokasi bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi mereka. Apalagi kini cuaca juga mulai didominasi mendung dan masyarakat, khususnya yang terdampak, mengaku masih trauma.

(humaspacitan/diskominfopacitan).

6 September 2018 in Berita

Taati Aturan Bersama

Potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan bantuan keuangan di desa menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sebab bagi pengelolanya akan berdampak pada hukum. “Taati aturan bersama,” pesan Bupati Indartato dihadapan para kepala desa dan camat saat membuka Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan di Desa, Rabu (5/9/2018).

Hal itu disampaikan karena bupati menyadari bahwa potensi penyimpangan pengelolaan anggaran di desa cukup terbuka. Sehingga menajerialnya harus tepat dan taat pada aturan yang berlaku. Karenanya ia berharap agar kegiatan semacam itu tidak hanya dilakukan sekali saja dalam setahun. “Kalau bisa dua atau tiga kali setiap tahunnya. Agar para pengelola tahu dan paham. Sehingga terhindar dari konsekuensi hukum dikemudian hari. Karena kecenderungan korupsi selalu ada,” tandasnya.

Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan di Desa sendiri akan berlangsung mulai 5-7 September di enam wilayah kecamatan. Selain desa, pihak kecamatan juga terlibat. Tak hanya berkonsultasi tentang pengelolaan keuangan, para peserta juga dapat melaporkan jika muncul potensi penyimpangan.

Perwakilan Inspektorat Provinsi Jawa Timur I Nyoman Suwardika menyebut, potensi korupsi atas bantuan keuangan di desa tidak hanya melibatkan perangkat. Tetapi juga orang-orang diluar sistem pemerintahan. Salah satunya istri kepala desa, selain indikasi lainnya. Seperti penggelembungan honor perangkat, anggaran ATK, dan proyek fiktif. Dari catatannya, selama kurun 2016 sampai Agustus 2017 ratusan oknum perangkat desa terlibat korupsi di Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp 30 miliar. “Semua karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perumusannya,” terang dia.

Dari tahun ke tahun alokasi dana desa dari pemerintah pusat terus meningkat. Jika diawal program nilainya baru diangka Rp 20 triliun, maka tahun ini menyentuh angka Rp 60 triliun. “Jika dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi desa dan masyarakatnya,”pungkas Nyoman.

(humaspacitan/diskominfopacitan).

6 September 2018 in Berita

Diskominfo Kota Kediri Ngangsu Kaweruh Ke Pacitan

Foto bersama; Kepala Dinas Kominfo kota Kediri beserta rombongan berfoto seusai melaksanakan kegiatan kunjungan.

Bertujuan menambah wawasan dan kordinasi terhadap pelayanan informasi online serta upaya mengintegrasikan dengan Lapor dan SP4N, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Haris Candra Purnama beserta empat orang rombongan melaksanakan kunjungan ke Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan. Kedatangan itu disambut langsung oleh pimpinan Diskominfo Pacitan Rachmad Dwiyanto di ruang PPID Kabupaten Pacitan. dalam kesempatan itu Rachmad didampingi kepala bidang TI Supriyono beserta Kasi Pelayanan Informasi Riyanto.

(DiskominfoPacitan)

 

 

5 September 2018 in Berita

Festival Rontek; Tak Sekedar Menyuguhkan Hiburan

Penyelengaraan Festival Rontek 2018 telah usai akhir pekan kemerin, masyarakat baru saja dimanjakan oleh pesta budaya terbesar di Kabupaten Pacitan selama tiga malam berturut-turut, dari tanggal 31/08 hingga 02 September kemerin. Sebanyak 36 peserta dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan di kabupaten Pacitan telah berupaya maksimal untuk menjadi yang terbaik.

Dilain sisi evaluasi dilakukan oleh penyelenggara yakni pemerintah. Segala aspek diperhatikan, begitu juga dengan lonjakan penonton yang jumplahnya terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, sejak siang hari penonton memenuhi alun-alun sebagai titik start peserta serta memadati ruas jalan route Rontek.  “Kami bersyukur puluhan ribu penonton semakin disiplin sehingga tidak berdesakan dan menggangu proses pertunjukan” ucap Adi Subroto Kabid. Kebudayaan Dinas Pendidikan kepada Diskominfo usai kegiatan kemarin 02/09/2018.

Selanjutnya evaluasi dilakukan guna memaksimalkan even tersebut, tidak menutup kemungkinan para seniman rontek dari masing-masing daerah kedepan akan melakukan penyatuan antara kesenian rontek dan budaya asli yang dimiliki Kabupaten Pacitan. “Bisa saja dipadukan antara rontek dengan ketek ogleng ataupun dengan wayang beber misalnya, selain menarik juga membawa kesenian tersebut semakin dikenal” tambah Subroto.

Pemerintah tidak sekedar menyuguhkan hiburan seni budaya dan memeriahkan HUT RI semata, kegiatan Festival Rontek adalah sebuah wadah nyata yang diberikan pemerintah sebagai penyatuan budaya dan wisata di Pacitan. Selanjutnya kegiatan besar itu ibarat gerbong untuk mengusung ekonomi masyarakat. “Segala peningkatan diraih dan ditingkatkan panitia, satu misal hadiah pemenang juara satu kita naikan hingga 25%”. Ungkap Daryono Ketua panitia dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

 

DAFTAR PEMENANG FESTIVAL RONTEK 2018

Data Tersebut Diambil Dari Pengumumuman Resmi Panitia Rontek 2018

 

JUARA 1 (JUARA UMUM)

RAUNG BAMBU KECAMATAN PRINGKUKU

 

PENYAJI TERBAIK NON RANGKING

BINA SAKTI KELURAHAN PUCANG SEWU

MADALA GONG 2000 KECAMATAN PUNUNG

RAUNG BAMBU KECAMATAN PRINGKUKU

LASKAR GAMPAR KELURAHAN PACITAN

GRINGSING SINAMPURNO KECAMATAN TEGALOMBO

 

PENATA MUSIK TERBAIK NON RANGKING

PRING SEJATI DESA BANGUNSARI KECAMATAN PACITAN

SEKAR MELATI EKCAMATAN ARJOSARI

CERIA DESA ARJOSARI

RAUNG BAMBU KECAMATA PRINGKUKU

GUGAH RASA KECAMATAN DONOROJO

(Budi/Anjar/Riyanto/DiskominfoPacitan).

4 September 2018 in Berita, Unik, Wisata

Ayo Maksimalakan WADULE

Sejak peluncuranya pada 14/03 kemarin Wadah Aspirasi dan Pengaduan Layanan Elektronik (WADULE) Pacitan  hadir dan menjadi salah satu wadah aspirasi secara elekronik yang berkomitmen memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk turut serta memajukan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntable di kabupaten Pacitan.

Tujuan utamanya adalah memberikan ruang aspirasi masyarakat, menyampaikan kritik, gagasan serta keinginan yang kemudian sampai pada pemerintah. Sehingga perintah dapat proaktif menanggapi seluruh uneg-uneg dengan tujuan pembangunan bersama. Hal ini berdasarkan pada kerja WADULE yang dihubungkan ke seluruh instansi pemerintah di seluruh Kabupaten Pacitan. Tidak berhenti disini aplikasi tersebut terhubung dan terintegrasi dengan LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) serta SP4N (Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).

“Segala jenis pelaporan akan termenejemen dengan baik. Hasilnya, aspirasi masyarakat akan cepat ditanggapi oleh instansi yang membidangi pelaporan itu”. Kata Riyanto Kasi Pelayanan Informasi Bidang Informasi dan Persandian Diskominfo Pacitan.

Sekali lagi Riyanto menjelaskan dengan gamblang, bahwasannya setelah proses lapor atau memberikan aspirasi dilakukan, semua masukan diterima oleh admin dan segera ditindaklanjuti kepada bidang kerja yang berwenang. Selanjutnya pelaporan dari masyarakat secara langsung diolah oleh staf khusus yang bertugas mengelompokan aspirasi sebelum kemudian diproses.

Selain menghimpun aspirasi berupa keinginan warga masyarakat Pemerintah juga berharap dengan WADULE seluruh elemen dapat dengan mudah menjadi subyek pemantau kebijakan publik. Dikarenakan masyarakat adalah elemen terpenting dalam perjalanan kebijakan serta pembangunan.

“Keterbukaan informasi publik menjadi reseprentasi dari demokrasi, dimana partisipasi masyarakat adalah salah satu tolak ukur keberhasilanya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Agar berama-sama kita menjadi subjek pembangunan” tutur Riyanto berharap.

(Budi/Anjar/Riyanto/DiskominfoPacitan)

4 September 2018 in Berita