Penilaian Lomba Desa di Desa Semanten Kabupaten pacitan Tahun 2019

Tahapan demi tahapan harus dilaksanakan sebaik mungkin serta sesuai dengan prosedur yang telah disepakati, mengingat tujuan utama lomba desa yakni memacu desa menjadi semakin maju di segala aspek. Peraturan tersebut tertuang pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015.

Mahmud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat saat mewakili Bupati Pacitan Indartato menyampaikan pokok dari kegiatan lomba desa adalah bagaimana kepala desa bersama jajarannya mampu menggerakkan potensi yang ada melalui partisipasi aktif.

“Jika memenuhi persaratan dari para tim penilai, maka masuk tingkat Provinsi mewakili Kabupaten Pacitan, selanjutnya tingkat Nasional,” terang Dia hari ini saat Penilaian Lomba Desa dan Evaluasi 10 Pokok Program PKK Tingkat Kabupaten Di Desa Semanten, Pacitan 22/03/19.

Lomba Desa meliputi tiga bidang utama yang wajib diperhatikan, baik pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan. Hasil yang diperoleh selanjutnya dilaksanakan penilaian lapangan. Maka dari itu pihaknya meminta untuk melengkapi administrasi. “meskipun berdekatan dengan pemilu, namun administrasi harus tetap sesuai,” tambah Mahmud. (budi/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

Tilik Warga Inklusif; Luncurkan Program Pendampingan

Segudang kekurangan di depan mata, tapi prinsip yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pacitan harus benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya. “Termasuk saat ini tenaga guru belum ada, dan kita upayakan,” ungkap Bupati Pacitan Indartato saat melaksanakan Tilik Warga Inklusif di Desa Losari, Kecamatan Tulakan, kemarin 20/03/19.

Kegiatan tersebut diawali dengan melihat langsung ke 7 rumah warga yang berkebutuhan khusus untuk mencari tahu akar permasalahan sehingga pemerintah tahu peta di lapangan. “Meskipun hasilnya tidak dapat secepat yang diharapkan, namun kita bersama-sama pemangku kebijakan baik tingkat vertikal, kecamatan dan pemerintah desa berbuat sesuatu kepada mereka,” tambah Bupati.

Sunaryo, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Bupati, selain melaksanakan program-program untuk menyikapi fenomena tersebut juga akan mengangkat Pendamping Inklusif guna mendorong sekolah-sekolah yang memiliki siswa ABK. “Dan tidak hanya bertugas di Desa Losari, karena mereka melalui Dinsos,” papar Dia.

Pendampingan juga di laksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pacitan, mulai pemeriksaan kesehatan rutin yang dilaksanakan para petugas wilayah, hingga pelaksanaan rujukan ke rumah sakit baik tingkat satu dan tingkat dua jika diperlukan. “Tapi fokus kami pada pembelajaran pengasuhan anak serta penguatan mental orang tua,” Kata Eko Budiyono Kepala Dinkes Pacitan.

Doa untuk kesembuhan di lantunkan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pacitan Muhammad Nurul Huda saat turut mendampingi Bupati, diamini oleh Bupati dan seluruh rombongan yang hadir mengharap kesembuhan atau minimal memperoleh kekuatan dan kemudahan. “Percaya pada Allah SWT. Hari ini kita sakit, besuk bisa saja kita sehat,” katanya yang pernah 7 Tahun mondok Di Ponpes Duri Sawo Ponorogo mengungkapkan. (budi/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

Musrenbang Prioritaskan Penurunan Angka Penduduk Miskin

Masalah penting yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah penduduk miskin, menduduki angka 14,19 % pada tahun 2018. Meskipun telah keluar dari zona merah, namun isu tersebut kembali diangkat dalam Musrenbang  RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2020. “Sesuai arahan Bupati, harus kita tekan menjadi 13,00% 2 tahun mendatang,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Heru Wiwoho.

Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui sektor unggulan daerah yang berkelanjutan merupakan tema yang diusung, melalui pertanian dan pariwisata terintegrasi diharap cita-cita awal pengentasan penduduk miskin dapat terealisasi, ditunjang pelayanan dasar wajib dimaksimalkan pemerintah sebagai penyangganya.

Rencana dan kinerja sebuah prakarsa tentu dapat memperoleh hasil yang maksimal ketika didukung semua komponen, dukungan tersebut merupakan gambaran keterlibatan pada proses pembangunan baik masyarakat, pengusaha dan lain-lain. “Pelaksanaan pembangunan akan memperoleh hasil yang baik, pelaksanaan yang baik merupakan setengah keberhasilan, sesuai visi dan misi Kabupaten Pacitan” ungkap Ronny Wahyono Ketua DPRD Pacitan saat sambutan.

Pengurangan penduduk miskin memang menjadi indikator keberhasilan  pemerintahan. Dengan berbagai sistem baru yang sesuai dengan zaman seperti hadirnya Aplikasi Terintegrasi  Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lik In) dan Wadah Aspirasi Dan Pengaduan Secara Elektronik (Wadule), diharapkan menjadi jembatan pembangunan yang berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. “Sesuai dengan yang disampaikan Pak Heru dan Pak Ronny,” ungkap Bupati Pacitan Indartato saat membuka kegiatan hari ini 19/03/19 di Pendopo.

Karena tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan pacu semua aspirasi pada Musrenbang tersebut. Keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan dan didukung partisipasi aktif masyarakat. Sehingga berhasil dan gagalnya kinerja pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat luas. “Partisipasi kini dapat dilakukan siapa pun dan kapan pun, menuju pembangunan yang diharapkan,” tambah Bupati.

UMKM salah satu tumpuan lain pengurangan kemiskinan harus mendapatkan perhatian secara berkelanjutan,  asupan informasi berbentuk penambahan wawasan dan keterampilan menjadi harapan demi penyerapan tenaga kerja. “Sentuhan-sentuhan tersebut selain memotivasi juga mendorong usaha kita,” kata Nova Ruliana Purba salah satu pelaku UMKM dari Ngadirojo.

Prinsip mendukung pembangunan Kabupaten Pacitan juga diberikan perbankan berpelat merah milik Provinsi Jawa Timur. Berfokus pada peningkatan dan pemberdayaan UMKM merupakan konsentrasi yang kini dilaksanakan dengan berbagai kemudahan dan pelayanan. “Kami terapkan keikutsertaan dalam mendorong laju perekonomian kita,” ungkap Palti Oloan Purba Tua S. Pimpinan instansi. (budi/wawan/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

Dukung Dinas Damkar serta Tingkatkan Kapasitas Satpol PP

Pemerintah Pacitan menyambut baik atas rencana pemerintah pusat tentang pemecahan Pemadam Kebakaran (Damkar) Menjadi dinas mandiri, dimana saat ini Damkar masih seatap dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun rencana tersebut tentu harus dipelajari mengingat tupoksi yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan.

“Ditinjau dari kasus yang ada,” kata Bupati Pacitan Indartato usai peringatan HUT Ke-69 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dirangkaikan dengan HUT Ke-100 Damkar, HUT Ke-57 Satuan Perlindungan Masyarakat, HUT Ke-45 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Peringatan Hari Air Sedunia Tahun 2019 hari ini 18/03/19 di Halaman Pendopo.

Perihal peningkatan kapasitas sebagai Penegak Perda yang diemban Satpol PP juga memperoleh perhatian melalui rumusan yang didukung Pemda, DPRD dan disetujui Gubernur melalui berbagai kegiatan latihan-latihan.

Widy Sumardji orang nomor satu di lingkup satpol PP menjelaskan bentuk teknis peningkatan kapasitas selalu dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, namun pihaknya menambah porsi melalui model-model tambahan. “Seperti kompetensi penegakkan perda kita selalu tingkatkan, termasuk melaksanakan kajian pada masalah-masalah yang bersifat ambigu, yang membutuhkan kecermatan dalam pengambilan keputusan agar tidak menyalahi aturan,” ucap Widy.

Termasuk peningkatan kapasitas fisik juga terus ditingkatkan oleh satuan tersebut, seperti pada hari Selasa misalnya dilaksanakan Pembinaan Fisik (Binsik) yang wajib diikuti seluruh anggota. Karena Satpol PP selalu melibatkan diri dengan kegiatan Kebencanaan baik pada musim kemarau dan hujan. (timDiskominfoPacitan).