DPRD Kulonprogo; Ngangsu Kaweruh Penanganan Pemulihan Ekonomi di Pacitan

Pemulihan perekonomian karena pandemi Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama, ini tak terkecuali Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) yang memiliki posisi strategis pada akses informasi secara luas.

Tidak hanya di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kulonprogo, DIY pun mengalami nasib serupa seperti kota lain, sehingga memaksa jajaran DPRD Kabupaten  Kulonprogo datang langsung untuk diskusi terhadap peran Diskominfo Pacitan dalam mendukung pemulihan ekonomi di Kabupaten Pacitan.

“Dipelajari dan diadopsi untuk Kabupaten Kulonprogo,” kata Rachmad Dwiyanto, Kadiskominfo Pacitan usai memberikan sambutan, Pagi ini (20/05).

Meski demikian Rachmad membeberkan bahwa beberapa titik wilayah masih mengalami blank spot karena letak geografis Pacitan. Sehingga tak ayal langkah pembangunan menara WiFi berangsur-angsur diprogramkan pemerintah.

“PR kita banyak, diantaranya kita terus meningkatkan kecakapan masyarakat dalam menyongsong era digitalisasi yang menjadi tugas Diskominfo Pacitan,” lanjut Rachmad.

Di tempat terpisah Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menandatangani MOU Nota Kesepakatan Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) di ruang zoom meeting, Pendopo Kabupaten Pacitan. (Diskominfo).

Layanan Umum Perpusda Dibuka Untuk Kali Kedua di Tahun 2021

Hari ini, Senin 29 Maret 2021, akhirnya masyarakat bisa memanfaatkan kembali layanan umum Perpusda Pacitan di tengah pandemi ini. Setelah sempat dibuka di awal tahun 2021, kemudian ditutup kembali pada pertengahan Januari 2021.

Layanan dibuka dengan tetap mengindahkan Protokol Kesehatan yang ketat, seperti mewajibkan pengunjung untuk cuci tangan terlebih dahulu di depan gedung, check suhu tubuh oleh petugas, memakai hand sanitizer, wajib menggunakan masker, patuh garis merah dan tanda silang merah sebagai pembatas jarak social distancing. Pengunjung tidak diperkenankan untuk bergerombol maupun membuka masker selama berada di ruang perpustakaan umum.

Adapun jadwal jam buka layanan masih sama dengan jam layanan pada Januari 2021 lalu, yakni hari Senin – Kamis buka pukul 08:00 WIB – 12:00 WIB, dan buka kembali jam 13:00 WIB – 14:00 WIB, sedangkan khusus hari Jumat buku pukul 08:00 WIB – 11:00 WIB, dan buka kembali pukul 13:00 WIB – 14:00 WIB.

Dengan dibukanya kembali layanan umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan, diharapkan mampu memberikan kesegaran sendiri kepada masyarakat Kabupaten Pacitan yang haus dan rindu terhadap Perpusda Pacitan. Khususnya pemustaka Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan yang selama ini sering bertanya via Medsos milik Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan tentang kapan Perpusda dibuka kembali.

(Penulis: Ryn Surya/Setya Budi/Joko Wahyudi/Doc: Ryn Surya/Bidang Layanan dan Koleksi/Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan)

Mewujudkan Tertib Arsip di OPD Melalui Pendampingan Tata Kelola Kearsipan

Dalam mendukung terlaksananya pengelolaan arsip yang baik,  Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) melaksanakan pendampingan dan pembinaan tata kelola kearsipan pada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah ) di Kabupaten Pacitan.

Kegiatan ini dimulai dari tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021. Dengan terselenggaranya Pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis di OPD ini, para pegawai diharapkan mampu mengelola arsipnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kaidah kearsipan sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaanya.

Kemarin, tanggal 23 Maret 2021 Pendampingan Arsip dilaksanakan oleh Tim Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan di Dinas Pangan dan Dinas PUPR. Kegiatan tersebut diikuti dengan sangat antusias oleh petugas pengelola arsip di kedua Dinas tersebut. Sampai hari ini total pendampingan sudah terlaksana di 4 OPD, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Pacitan, Dinas Pangan, dan Dinas PUPR.

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada akan menghadirkan manfaat besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, autentik, dan terpercaya pada setiap OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) akan memberikan dukungan yang nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggung jawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lain.

(Penulis: Nisha Permana/Doc: Bidang Kearsipan/Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan)

Hibahkan Tanah; Sarpras Kejari Pacitan Semakin Mantab

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan secara resmi menyerahkan aset tanah milik Pemda Pacitan kepada Kejaksaan Negeri Pacitan, momentum bersejarah tersebut ditandai dengan Penandatanganan Hibah antara Bupati Pacitan Indartato dan Kepala Kejari Pacitan Noor Adi.
Di depan undangan yang hadir, Bupati mengatakan sudah sepantasnya pemda memberikan support kepada seluruh instansi, begitu juga kepada perangkat lintas vertikal. Dengan mempertimbangkan kesamaan tujuan yakni mensejahterakan masyarakat Pacitan.
“Kami berharap aset tanah tersebut dapat bermanfaat, dan terimakasih juga kepada Pak Ronny (Ketua DPRD Pacitan) yang telah menyetujui hibah barang milik daerah tersebut,” kata Pak In sapaan akrab Bupati, kemarin (03/02) di Ruang Rapat Bupati.
Sementara itu Noor Adi mengaku gedung Kejari Pacitan masih butuh banyak ruang untuk berbagai perlengkapan, termasuk ruang tahanan yang belum memadai, gudang barang sitaan maupun yang lain.
“Mungkin saya tidak akan menikmati capaian tersebut, karena biasanya jabatan saja paling lama hanya satu setengah tahun. Tetapi nanti bisa dilanjutkan oleh pemimpin yang baru,” ungkap dia (DiksominfoPacitan).

Yang Penting Pertahankan Roda Perekonomian

Cuti bersama Natal dan Tahun Baru akhirnya berlalu sekaligus tidak mampu menutup target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pariwisata 2020. Kepala Disparpora Pacitan, T. Andi Faliandra mengaku target Rp. 7,4 Miliar yang diharapkan harus puas di Rp. 5,2 Miliar.

Meski sebenarnya PAD tersebut telah disesuaikan dengan keadaan pandemi, karena ternyata sebelumnya RPJMD Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 mengharap kepariwisataan mengantongi Rp. 21 Miliar.

“Semua memahami kondisi ini, baik Dewan maupun Bapak Bupati. Karena mereka beberapa kali melihat langsung kondisi di lapangan,” kata dia kepada Diskominfo Pacitan (06/01).

Jika ditelaah lebih dalam masalahnya berada pada Bus Pariwisata yang memang tidak diperkenankan masuk, mengingat armada dengan penumpang puluhan orang tersebut memicu kerumunan. “Kalau mobil kan paling 2 sampai 4 orang saja,” ungkapannya.

Sementara komitmen Disparpora terhadap protokol kesesatan memang berdiri kokoh setegak-tegaknya, mengingat trust yang disematkan terhadapnya hancur begitu saja. Apalagi beberapa kabupaten dan kota pernah lahir cluster baru yang justru menimbulkan masalah yang lebih runyam.

Lebih terperinci, konsep yang ditawarkan Disparpora Pacitan adalah bagaimana roda perekonomian di obyek pariwisata tetap berjalan. Masyarakat dan pengusaha tetap mempertahankan usahanya sehingga lini pariwisata tetap bertahan meski masih berada pada masa sulit. (budi/ryt/dzk/rch/tk/DiskominfoPacitan).