News

SBY Guyur Bonus Peserta Panjat Pinang

Kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke kampung halaman membawa rejeki bagi para peserta lomba panjat pinang di alun-alun kota, Jum’at (18/8/2017). Ia mengucurkan bonus bagi para juara dengan nilai total hampir mencapai Rp 20 juta.
Tak hanya suami dari Kristiani Herrawati yang memberikan bonus. Agus Harimurti Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, Sartono Hutomo, Indrawati Sukadis, dan pengusaha lokal Sudiro juga ikut menyumbangkan hadiah. Nilainya beragam, antara Rp 500 ribu sampai Rp 3 juta untuk 12 peserta. Total hadiah yang dibawa pulang masing-masing jawara cukup besar. Untuk juara 1 dari Kecamatan Donorojo mengantongi Rp 25 juta dan piala bergilir, juara 2 (Bandar) Rp 20,5 juta, serta juara ke 3 (Nawangan) sebesar Rp 17 juta.

Kedatangan SBY sendiri disambut meriah warga. Mulai dari perbatasan dengan Kabupaten Wonogori, Jawa Tengah warga berkumpul di pinggir-pinggir jalan yang akan dilalui putra almarhum R Soekotjo-Siti Habibah ini. Antusiasme makin terlihat saat rombongan SBY sampai di lokasi lomba. Tak sedikit dari warga menyapa dan mengabadikan momen itu menggunakan kamera telepon selulernya.

Selain keluarga SBY, pada lomba panjat pinang itu tampak pula Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Kustanto Widiatmoko, dan Bupati Indartato beserta anggota Forkopimda. (arif/tarmuji/danang/pranoto/humaspacitan)

18 Agustus 2017 in Berita

Hello Pacitan Diharapkan Berdampak Secara Ekonomi Terhadap Warga

Gelaran Hello Pacitan 2017 yang bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT Proklamasi ke-72 diharapkan dapat berdampak positif bagi Kabupaten Pacitan. Khususnya kepada masyarakat. “Tahun berikutnya kegiatan diharapkan akan lebih meriah. Sehingga tingkat kunjungan wisatawan juga akan meningkat,” kata Bupati Indartato disela-sela konferensi pers Hello Pacitan di kantor bupati, Rabu (16/8/2017) siang.

Dampak yang dimaksud Bupati tersebut adalah bergeraknya sektor ekonomi kreatif masyarakat seiring bertambahnya pasar. Sehingga tingkat ekonomi masyarakat akan naik. Ia lantas menyebut lama tinggal wisatawan akan memberi manfaat bagi warga. Karena dengan sendirinya pengunjung membutuhkan dukungan ketersediaan sarana akomodasi. Terlebih dari data tahun lalu jumlah wisatawan yang datang ke kota kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 1,5 juta orang.

Meski demikian, berkembangnya sektor pariwisata tidak berimbas kepada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. “Target kenaikan jumlah wisatawan nantinya berujung pada manfaat. Yakni meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan warga. Namun tentunya hal itu jangan berdampak pada budaya,” tandas Bupati.

Di Pantai Watukarung, Pringkuku, selain diisi dengan lomba surfing bertaraf internasional, Hello Pacitan tahun ini digelar pula kegiatan lain bazar dan budaya. Sampai kini jumlah peserta cabang surfing sendiri telah mencapai 40 orang. Mereka berasal dari 12 negara. Diantaranya dari Jepang, Hawai, Amerika Serikat, Filipina, Argentina, dan tentunya tuan rumah Indonesia.

Sedangkan pada even yang sama, di alun-alun kota akan dilakukan upaya pemecahan rekor tumpeng nasi tiwul tertinggi dan terbesar. Rencananya, tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan akan membuat tumpeng nasi berbahan dasar ketela pohon itu setinggi lima meter dan lebar empat meter. (arif/tarmuji/humaspacitan/foto: hesti suteki)

16 Agustus 2017 in Wisata

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH )

Acara penyerahan bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH ) dari Kementerian Sosial diserahkan oleh
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Dr. Ir. R. Harri Nikmat.

Di Kabupaten Pacitan hari ini Jum’at 28/7/2017 di Pendopo Kabupaten Pacitan. Pada acara tersebut hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Dr. Ir. R. Harri Nikmat,
Bupati Pacitan beserta jajarannya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten, Direktur BNI, KPM dan keluarga penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Sunaryo menyampaikan bantuan non tunai di Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh BANK BNI. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan pencairan di lima kecamatan dari 12 kecamatan dengan total KPM Yang telah mencairkan sebanyak 10.903 KPM.
SDM PKH di Kabupaten Pacitan berjumlah 68 orang terdiri dari pendamping 61 orang dan operator 6 orang serta satu orang Korkab.

Bantuan sosial dari kementerian Sosial RI Kepada kabupaten Pacitan Ahun 2017 sebesar Rp.94.930.713.600 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) terdiri atas.
a. Bantuan PKH sebesar Rp.
32.003.370.000 bagi 16.933
Keluarga Penerima Manfaat ( KPM )
b. Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA)
sebesar Rp.62.642.343.600 bagi
45.671 keluarga.
C. Bantuan Sosial Disabilitas sebesar Rp.129.000.000,. bagi 78 jiwa.

Pada kesempatan ini pula KPM Kecamatan Pacitan yang melakukan pencairan bantuan KPH tahap satu dan dua sebesar Rp.1000.000 / KPM sebanyak 500 KPM. Selain itu juga dihadirkan 10 anak berprestasi dari keluarga PKH, Sebagai apresiasi dari BANK BNI memberikan tabungan bea siswa sebesar RP 250.000 per Siswa dan paket sekolah dari Kementerian Sosial.

Bupati Pacitan Indartato dalam sambutannya menyampaikan, Pacitan baru mendapatkan empat jenis bantuan dari 10 total item bagi warga kurang mampu, Pak In berharap nantinya ada program serupa untuk warga kurang mampu, selain itu sebanyak 9000 warga yang selama ini ada di zona kemiskinan masuk dalam badid data terpadu Kementerian Sosial. Selama ini warga tercover melalui Program Grindulu Mapan. Mengentaskan kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi seperti yang disampaikan oleh Pak In.

Dierktur Jendral Perlidungan dan Jaminan Sisial Kemensos Dr. Ir. R. Harri Hikmat. MSI menyampaikan bantuan (PKH) non tunai diwujudkan tabungan dalam Kertu Keluarga Sejahtera ( KKS ) yang sebelumnya bantuan diberikan secara tunai. Dijelaskan PKH diberikan secara tunai melalui kantor Pos, sekarang diberikan melalui BANK dalam bentuknon tunai. Dijelaskan PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non tunai kepada rumah tangga sangat miskin ( RTSM )
Dimana program ini jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai pengurangan penduduk miskin. Sistem penyaluran ini menggunakan KKS, bansos dan subsidi akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat. (Ryt/Sg Diskominfo)

29 Juli 2017 in Berita

Pacitan Akan Segera Miliki Perda Sistem Pendidikan.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world (Pendidikan merupakan senjata pamungkas terkuat untuk merubah dunia – Nelson Mandela). Pendidikan merupakan hak asasi dan hak dasar warga negara yang di jamin oleh undang-undang. Oleh karena itu negara dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas dan bertata kelola baik, maka diperlukan adanya sebuah payung hukum yang dapat memastikan pengelolaan pembangunan pendidikan mampu mencapai keluaran dan hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) sebagaimana yang telah direncankan. Perda pengelolaan pendidikan juga diharapkan dapat memastikan adanya ketercukupan ketersediaan sumberdaya (fisik dan non fisik) yang diperlukan, menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan pendidikan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan serta menjadi referensi legal yuridis dalam implementasi pembangunan pendidikan di Kab Pacitan. Demikian harapan diselenggarakannya lokakarya Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Penyelenggaran dan Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Pacitan yang difasilitasi oleh Kinerja ADB.

Hal ini disampaikan oleh Sunardi, Advisor Public Service Delivery Program KINERJA ADB yang berkesempatan hadir memberikan gambaran awal mengenai pentingnya inisiasi terbitnya perda tentang Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Pacitan. (20/07/2017)

Lebih lanjut Pria Asal Pati Jawa Tengah ini menegaskan, untuk mendorong sistem pelayanan publik yang baik maka harus ada kerjasama dan komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan pendidikan dan penerima layanan pendidikan. Dalam hal ini OPD Pendidikan, pengawas dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan (Supply side) dan penerima layanan pendidikan (Demand side), seperti murid, orang tua dan komite sekolah.

Diakhir penyampaiannya Sunardi menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan Perda hanyalah sebuah awal dalam proses penyediaan pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Yang jauh lebih penting adalah komitmen dan konsistensi implementasinya (policy implementation), monitoring dan evaluasinya (policy evaluation) serta keterlibatan dan pengawasan masyarakat.

“Perda menjadi prasyarat untuk memastikan target – target outcome pembangunan yang telah tertulis dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka menengah dan tahunan daerah dapat dicapai” pungkasnya

Sebagai informasi, lokakarya Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah Sistem Penyelenggaran Pendidikan Kabupaten Pacitan ini dilaksanakan selama 2 hari kamis – jumat 20 – 21 Juli 2017 di Jogjakarta. Hadir dalam lokakarya yang diselenggarakan Kinerja ADB ini Pimpinan DPRD, Bapemperda, Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan, Dinas Pendidikan, Perwakilan OPD terkait dan perwakilan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. (AgsH)

21 Juli 2017 in Kabar dari warga

BUPATI PACITAN SERAHKAN SANTUNAN JAMINAN KEMATIAN

Bupati Pacitan Indartato bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Indra Gunawan memberikan santunan kematian pada hari ini Jumat 14/7/2017 kepada Saudari Wiwik Irawati (istri) ahli waris dari Muhammad Rifai (Alm) karyawan Non PNS RSUD Kabupaten Pacitan, warga Desa Pucangsewu, RT.001 RW.004, Kecamatan Pacitan, sebesar Rp 28.646.440,00 kepesertaan 5 tahun 4 bulan, yang didampingi Ketua RT setempat, Kepala Kelurahan Pucangsewu, perwakilan pihak RSUD Kabupaten Pacitan, Camat Pacitan, dan dari beberapa pejabat Pemda Pacitan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Indra Gunawan menyampaikan santunan kematian ini sebagai manfaat dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Indra Gunawan juga mengapresiasi keseriusan Pemerintah Daerah, yang turut melindungi dan mendorong masyarakat untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Indartato, Orang nomor satu (1) di Pacitan ini menghimbau kepada masyarakat dan pekerja untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti kecelakaan kerja dan meninggal akan mendapatkan santunan. Program BPJS Ketenagakerjaan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah mengundang keseluruhan perusahaan dan pekerja formal dan informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan diri dari resiko yang tidak diinginkan.
Bagi masyarakat dan pekerja yang sudah menjadi peserta mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah bahkan Puskesmas untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja dalam bentuk layanan Trauma Center yang dimana semua biaya sudah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan yang artinya peserta sudah tidak perlu khawatir lagi terkait biaya administrasi hingga jasa perawatan, serta peserta juga mendapat manfaat santunan kematian minimal 24 juta (meninggal biasa) dan apabila meninggal karena kecelakaan kerja maka mendapat 48x gaji yang di laporkan di BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang diungkap Beliau. (RYT/Diskominfo)

14 Juli 2017 in Berita