Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Diskominfo) Pacitan mengatakan
sejak Aplikasi pengaduan Wadah Aspirasi Pengaduan secara Elektronik (Wadule
Pacitan) diluncurkan 14 maret 2017 lalu sudah ada 220 aduan masyarakat yang
diterima.
“Sejak 14 Maret 2018 hingga akhir Desember 2018 aduan yang masuk sebanyak
220 aduan 200 sudah ditindaklanjuti dan sisanya masih perlu proses untuk
penganggaranya,”kata dia saat memimpin rapat
evaluasi tindak lanjut Wadule Pacitan, Jumat (22/3/2019) lalu.
Rachmad mengatakan Bupati Pacitan sangat konsen dengan Wadule Pacitan.
Bahkan, kata dia, Bupati selalu memantau melalui layar monitor di ruang
kerjanya. “Sehingga bisa langsung mematau Perangkat Daerah mana yang kurang
respon terhadap aduan masyarakat,”jelas dia.
Untuk diketahui, Pacitan memberi kesempatan kepada masyaraka Pacitan untuk
turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Pacitan kapan pun dan
dimana pun.
Adapun, caranya adalah dengan cukup download aplikasinya di PlayStore atau
mengunjungi Website wadul.pacitankab.go.id segala masukan Anda otomatis
diterima oleh Instansi yang membidangi untuk ditindaklanjuti. (Riyanto)
Semua harus ikut andil dalam menjaga dan melestarikan air, mengingat air merupakan kebutuhan pokok seluruh makhluk di dunia. Menyambut momen hari air sedunia yang jatuh pada hari ini 22/03/19. Penanaman pohon buah dan bersih sungai di 10 desa di Kecamatan Kebonagung dilaksanakan jajaran pemda, dan forkopimda serta melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk merangsang budaya sadar terhadap air dan sungai. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian seluruh pemerintah dunia, yang pertama kebutuhan pangan, energi dan keberadaan air baik jumlah serta kualitasnya. Kondisi air utamanya disebabkan oleh lahan gundul dan sampah. Pada tahun 2018 tercatat Limapuluh Ribu pohon ditanam di Kabupaten Pacitan, angka tersebut dapat tercapai dengan sinergi pemerintah bersama semua pihak termasuk suwasta. “Sehingga daerah tangkapan air khususnya berdiri pohon-pohon besar yang mampu menahan air pada saat musim kemarau,” kata Bupati Pacitan Indartato disela mengikuti kegaiatan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pacitan yang mempunyai peran dalam peningkatan pelayanan air bersih diseluruh wilayah terus mendorong sumber mata air untuk tetap terjaga. Hingga saat ini buru 52% yang terlayani dengan baik. “Sisanya belum dapat kita penuhi, karena faktor sebaran masyarakat dan dan infestasi yang cukup besar,” ungkap Budiyanto Kepala PUPR kepada Diskominfo. (budi/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).
Tahapan demi tahapan harus dilaksanakan sebaik
mungkin serta sesuai dengan prosedur yang telah disepakati, mengingat tujuan
utama lomba desa yakni memacu desa menjadi semakin maju di segala aspek.
Peraturan tersebut tertuang pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan
ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015.
Mahmud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat saat mewakili Bupati Pacitan Indartato menyampaikan pokok dari kegiatan
lomba desa adalah bagaimana kepala desa bersama jajarannya mampu menggerakkan
potensi yang ada melalui partisipasi aktif.
“Jika memenuhi persaratan dari para tim
penilai, maka masuk tingkat Provinsi mewakili Kabupaten Pacitan, selanjutnya
tingkat Nasional,” terang Dia hari ini saat Penilaian Lomba Desa dan Evaluasi
10 Pokok Program PKK Tingkat Kabupaten Di Desa Semanten, Pacitan 22/03/19.
Lomba Desa meliputi tiga bidang utama yang
wajib diperhatikan, baik pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan. Hasil
yang diperoleh selanjutnya dilaksanakan penilaian lapangan. Maka dari itu
pihaknya meminta untuk melengkapi administrasi. “meskipun berdekatan dengan
pemilu, namun administrasi harus tetap sesuai,” tambah Mahmud.
(budi/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).
Segudang kekurangan di depan mata, tapi prinsip yang
tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pacitan harus benar-benar dilaksanakan
sebaik-baiknya. “Termasuk saat ini tenaga guru belum ada, dan kita upayakan,”
ungkap Bupati Pacitan Indartato saat melaksanakan Tilik Warga Inklusif di Desa
Losari, Kecamatan Tulakan, kemarin 20/03/19.
Kegiatan tersebut diawali dengan melihat langsung ke 7 rumah
warga yang berkebutuhan khusus untuk mencari tahu akar permasalahan sehingga
pemerintah tahu peta di lapangan. “Meskipun hasilnya tidak dapat secepat yang
diharapkan, namun kita bersama-sama pemangku kebijakan baik tingkat vertikal,
kecamatan dan pemerintah desa berbuat sesuatu kepada mereka,” tambah Bupati.
Sunaryo, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan
mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Bupati, selain melaksanakan
program-program untuk menyikapi fenomena tersebut juga akan mengangkat
Pendamping Inklusif guna mendorong sekolah-sekolah yang memiliki siswa ABK.
“Dan tidak hanya bertugas di Desa Losari, karena mereka melalui Dinsos,” papar
Dia.
Pendampingan juga di laksanakan oleh Dinas Kesehatan
(Dinkes) Kabupaten Pacitan, mulai pemeriksaan kesehatan rutin yang dilaksanakan
para petugas wilayah, hingga pelaksanaan rujukan ke rumah sakit baik tingkat
satu dan tingkat dua jika diperlukan. “Tapi fokus kami pada pembelajaran
pengasuhan anak serta penguatan mental orang tua,” Kata Eko Budiyono Kepala
Dinkes Pacitan.
Doa untuk kesembuhan di lantunkan Kepala Kementerian Agama
(Kemenag) Kabupaten Pacitan Muhammad Nurul Huda saat turut mendampingi Bupati,
diamini oleh Bupati dan seluruh rombongan yang hadir mengharap kesembuhan atau
minimal memperoleh kekuatan dan kemudahan. “Percaya pada Allah SWT. Hari ini
kita sakit, besuk bisa saja kita sehat,” katanya yang pernah 7 Tahun mondok Di
Ponpes Duri Sawo Ponorogo mengungkapkan.
(budi/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).
Masalah penting yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah
penduduk miskin, menduduki angka 14,19 % pada tahun 2018. Meskipun telah keluar
dari zona merah, namun isu tersebut kembali diangkat dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2020. “Sesuai
arahan Bupati, harus kita tekan menjadi 13,00% 2 tahun mendatang,” ujar Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Heru Wiwoho.
Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui sektor unggulan daerah
yang berkelanjutan merupakan tema yang diusung, melalui pertanian dan
pariwisata terintegrasi diharap cita-cita awal pengentasan penduduk miskin
dapat terealisasi, ditunjang pelayanan dasar wajib dimaksimalkan pemerintah
sebagai penyangganya.
Rencana dan kinerja sebuah prakarsa tentu dapat memperoleh
hasil yang maksimal ketika didukung semua komponen, dukungan tersebut merupakan
gambaran keterlibatan pada proses pembangunan baik masyarakat, pengusaha dan
lain-lain. “Pelaksanaan pembangunan akan memperoleh hasil yang baik,
pelaksanaan yang baik merupakan setengah keberhasilan, sesuai visi dan misi
Kabupaten Pacitan” ungkap Ronny Wahyono Ketua DPRD Pacitan saat sambutan.
Pengurangan penduduk miskin memang menjadi indikator
keberhasilan pemerintahan. Dengan berbagai
sistem baru yang sesuai dengan zaman seperti hadirnya Aplikasi
Terintegrasi Pemerintah Kabupaten
Pacitan (Lik In) dan Wadah Aspirasi Dan Pengaduan Secara Elektronik (Wadule),
diharapkan menjadi jembatan pembangunan yang berorientasi pada pemberantasan
kemiskinan. “Sesuai dengan yang disampaikan Pak Heru dan Pak Ronny,” ungkap
Bupati Pacitan Indartato saat membuka kegiatan hari ini 19/03/19 di Pendopo.
Karena tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan
pacu semua aspirasi pada Musrenbang tersebut. Keterbukaan, dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung partisipasi aktif masyarakat. Sehingga
berhasil dan gagalnya kinerja pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat luas.
“Partisipasi kini dapat dilakukan siapa pun dan kapan pun, menuju pembangunan yang
diharapkan,” tambah Bupati.
UMKM salah satu tumpuan lain pengurangan kemiskinan harus
mendapatkan perhatian secara berkelanjutan,
asupan informasi berbentuk penambahan wawasan dan keterampilan menjadi
harapan demi penyerapan tenaga kerja. “Sentuhan-sentuhan tersebut selain
memotivasi juga mendorong usaha kita,” kata Nova Ruliana Purba salah satu
pelaku UMKM dari Ngadirojo.
Prinsip mendukung pembangunan Kabupaten Pacitan juga
diberikan perbankan berpelat merah milik Provinsi Jawa Timur. Berfokus pada peningkatan
dan pemberdayaan UMKM merupakan konsentrasi yang kini dilaksanakan dengan
berbagai kemudahan dan pelayanan. “Kami terapkan keikutsertaan dalam mendorong
laju perekonomian kita,” ungkap Palti Oloan Purba Tua S. Pimpinan instansi.
(budi/wawan/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).
