Siswa Secaba Otsus Papua Ngudi Ilmu Ke BPBD Pacitan

Sebanyak 9 siswa Secaba Program Otsus (Otonomi Khusus) Daerah Papua melakukan kunjungan di Kantor BPBD Pacitan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Didik Alih Wibowo beserta jajaran.
Dalam kunjungannya, siswa program otsus tersebut juga mendapat pembekalan dari pengalaman terkait potensi dan mitigasi bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Pacitan.
Selanjutnya, mereka juga dikenalkan berbagai peralatan yang dimiliki Tim Reaksi Cepat (TRC), sarana prasarana yang di ada BPBD Pacitan maupun sistem informasi yang dipunyai Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
“Kami selaku Kodim 0801 Pacitan mengucapkan terimakasih atas waktu dan ilmu yang diberikan. Mereka nantinya akan jadi Babinsa di Papua, sedangkan tugas Babinsa itu kan kompleks mulai dari mengajar sampai dengan penanggulangan bencana. Untuk penanggulangan bencana kita arahkan ke BPBD terlepas bagaimana nanti pelaksanaanya di daerah sana,” kata Subari Danramil Sudimoro dalam sambutannya, (15/09).
Melalui kegiatan ini peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi siswa Otsus dalam mitigasi bencana. Selanjutnya para secaba Otsus ini bisa ditugaskan kembali ke wilayah kabupaten dan kota di seluruh Papua Barat.
Selain sebagai motivator penggerak generasi muda agar lebih maju dalam menjaga stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga memahami dan mengetahui seluk beluk ilmu kebencanaan. (BPBDPacitan/Diskominfo Pacitan).

BPBD Dan Dinsos Pacitan Berjalan Beriringan

Untuk menghadapi ancaman Megathrust di Selatan Jawa, Kementerian Sosial bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menggelar Simulasi Uji Rambu dan Tempat Evakuasi Sementara di Pelabuhan Tamperan, kemarin (11/09).
Simulasi tersebut dilakukan lantaran memperhitungkan risiko tinggi dampak bencana. Namun, jika benar terjadi diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu meminimalisir dampak yang terjadi,utamanya memperhatikan serius penyelamatan terhadap kelompok rentan, termasuk lanjut usia, sesuai arahan Menteri Sosial.
Terkait potensi serta dampak, peran penting pemerintah untuk menyiapkan masyarakat agar tetap aman sudah menjadi kewajiban yang tidak boleh dikesampingkan. Simulasi uji rambu-rambu sendiri menjadi bagian dari penanganan bencana.
Selama ini Pemerintah Daerah melalui BPBD Pacitan sebagai instansi terkait telah melakukan berbagai program mitigasi baik struktural maupun non struktural. “Kita lihat di luar lapangan mitra-mitra kami sudah bergerak jauh untuk penanganan masyarakat baik di desa dengan Destananya, saat ini sudah berjumlah 119 desa dan telah disiapkan menjadi Desa Tangguh Bencana. Kemudian di kelurahan ada 2,”. Kata Didik Alih Wibowo, Kepala BPBD Pacitan, Hari ini (13/09).
Dalam penanganan secara langsung, baik BPBD maupun Dinas Sosial tidak ada persoalan, justru dua lembaga ini saling menguatkan, karena bencana ditangani secara holistic. “Semua berperan dan saling mendukung semuanya. Mempunyai kontribusi untuk menolong warga masyarakat. Dinas Sosial di sarana prasarananya, logistic, dapur umum dan kebutuhan pengungsi, kami dengan TRC pengerahan sumber daya dan peralatan juga pertolongan darurat. Sudah berjalan dan tidak ada masalah,” lanjutnya.
Dampak dari bencana Gempa Bumi dan Tsunami tersebut harus dilihat secara tuntas meskipun belum ditemukan alat yang dapat memprediksi secara tepat kapan terjadi. Terlebih pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian yang berada di tengah kota dengan tingginya intensitas dan kompleksitas membutuhkan penanganan secara khusus. (Pemkab Pacitan)

Mas Aji; Pertajam Reflek Evakuasi Mandiri

Arah kebijakan Bupati Pacitan terkait potensi Gempa dan Tsunami di Selatan Pulau Jawa dipastikan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Namun sebelum itu ia mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat bahwa segala kemungkinan tersebut merupakan potensi yang berdasar pada satu penelitian pada satu disiplin ilmu pengetahuan dan rangkaian sejarah.
Edukasi kepada seluruh masyarakat menjadi prasyarat wajib yang harus diutamakan menjadi satu program-program instansi terkait secara berkelanjutan. “Mereka yang berada di zona merah utamanya harus teredukasi dengan baik,” terang Bupati menyikapi kunjungan Mensos kemarin (11/09).
Disamping mempunyai ancaman serius terhadap potensi bencana, Kabupaten Pacitan secara alami mempunyai desain perbukitan. Wilayah tersebut tentu akan memudahkan masyarakat yang menyelamatkan diri ketika benar terjadi gelombang tsunami. “Namun kami juga menyiapkan titik-titik strategis untuk evakuasi dan bahan makanan, hanya saja itu masih kami koordinasikan, yang paling baik yang mana,” lanjut Mas Aji.
Soal pembangunan sarana prasarana sebagai investasi kebencanaan, sementara Bupati cenderung mengesampingkan. Ini karena besaran gempa berpotensi merusak sarana prasarana yang telah dibangun. Sedang nilai pembangunan untuk itu tidaklah sedikit.
Metode kampanye untuk meruncingkan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana menjadi satu kunci yang cukup baik. Sehingga berbagai latihan, pembentukan desa tangguh dan lain sebagainya adalah membudayakan masyarakat akan bahaya bencana tsunami.
“Jika gempa besar, masyarakat mempunyai kesadaran sehingga bergegas menyelamatkan diri dan keluarga di tempat yang aman,” harap nya.
Pemerintah sejauh ini juga tampak menjaga hubungan yang baik antara pihak provinsi maupun pusat, terbukti dengan kunjungan beberapa kali kepala BMKG dan kemarin Mensos RI. namun demikian berbagai komunikasi yang bersifat koordinasi akan tetap dijaga pemda terhadap pemerintahan yang lebih tinggi. (Pemkab Pacitan)

KSB Dukung Destana

Sementara Mensos RI sebelumnya dikabarkan mendapatkan laporan dari kajian BMKG bahwa Kabupaten Pacitan berpotensi terjadi gempa berskala 8,2 SR. Ini memicu tsunami setinggi 28 meter, pemerintah tentu harus menyiapkan potensi tersebut secara cermat dan penuh persiapan.
“Dengan adanya kunjungan dari Menteri Sosial RI, disimpulkan bahwa Kabupaten Pacitan mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintahan Pusat. Untuk kedepannya Dinas Sosial Pacitan berupanya mencanangkan program tanggap bencana kepada masyarakat Pacitan.” Kata Sunaryo, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, (13/09).
Langkah awal Dinas Sosial adalah mendata masyarakat Pacitan dan mengutamakan kelompok data anak-anak, disabilitas maupun lansia. Untuk saat ini Dinas Sosial juga sudah membentuk 6 Kampung Siaga Bencana (KSB). Yaitu di Kecamatan Donorojo (Desa Kalak, Sendang, Widoro) nama: KSB Kandang Doro Tangguh, Kecamatan Pringkuku (Desa Dersono, Watu Karung, Candi) nama: KSB Putra Samudra, Kecamatan Pacitan (Desa Kembang, Sirnoboyo) nama : KSB Jangkar Grindulu, Kecamatan Kebonagung (Desa Purwoasri, Banjarejo, Karanganyar, Kebonagung) nama: KSB Buwono Keling, Kecamatan Ngadirojo (Desa Sidomulyo, Hadiwarno, Hadiluwih) nama : KSB Wonolopo dan di Kecamatan Arjosari (Desa Jati Malang, Arjosari) nama : KSB Jatisari.
Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, serta mengedukasikan masyarakat untuk tanggap bencana. Program lain yang sudah berjalan adalah Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Masuk Sekolah, bertujuan untuk mensosialisasi dan mengedukasi pelajar tentang tanggap bencana.
“Kepada masyarakat Pacitan dimohon untuk tidak panik dalam menanggapi berita dari BMKG ini. Pemerintahan Kabupaten Pacitan melalui Dinas Sosial beserta OPD terkait akan terus mengupayakan program-program untuk mengantisipasi bencana yang diprediksi akan terjadi di Kabupaten Pacitan.” pungkas Sunaryo. (DinsosPacitan/DiskominfoPacitan).

Utamakan Jalur Evakuasi

Bencana. Tetap menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan umat manusia, tak terkecuali bagi masyarakat Kabupaten Pacitan yang notabene sebagai etalase karena lokasinya yang berada di atas lempeng indo-australia. Sehingga wajar jika hal itu disikapi serius oleh pemerintah, baik daerah, provinsi hingga pusat.

Upaya batiniah tentu haram jika ditiadakan, selebihnya memahami potensi bencana di sekitar kemudian dilanjutkan dengan memperhitungkan cara penyelamatan menjadi ikhtiar lain yang wajib dikuasai.

Untuk itu tak ayal jika pelatihan berskala besar sering dilakukan sebagai bentuk budaya serta peningkatan kewaspadaan. Berwujud simulasi gempa besar 8,7 skala Richter berdurasi 120 detik, disusul gelombang tsunami dengan tinggi 20 meter.

Dihadiri langsung Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, pelabuhan Tamperan menjadi lokasi pelatihan dan melibatkan 150 warga terdampak. Menteri pada sambutannya lebih menyoroti kondisi geografis kota Pacitan yang berada pada zona merah.

“Tengah kota dengan rumah padat sehingga akses evakuasi lebih sulit,” kata dia (11/09). Sementara itu wilayah di bantaran sungai Grindulu juga perlu mendapat perhatian dengan pembangunan jembatan alternatif untuk evakuasi.

Risma juga meminta pihak terkait untuk segera memetakan titik strategis evakuasi dan mendata langsung jumlah lansia maupun disabilitas. “Mulai sekarang coba langsung dikerjakan,” himbaunya. (DiskominfoPacitan).