Bisakah Musim Kemarau Tanpa Krisis Air?

Musim kemarau tahun ini akan lebih panjang, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramal hujan turun pertengahan bulan Oktober. Ini jadi masalah, karena krisis air sudah berlangsung di 45 desa, untuk kebutuhan primer masyarakatnya mengandalkan droping air bersih dari pemerintah. Kenyataannya angka itu pasti akan terus bertambah, terlebih jika hujan terlambat datang.

 Sementara stok air yang dipunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan sudah berkurang 188 tangki, tersalur ke berbagai desa yang masuk pada kriteria kering kritis dari jumlah stok 360 tangki. “Jumlah total hasil dari anggaran yang kami alihkan untuk kemarau ditahun ini,” ujar Didik Alih Kepala pelaksana BPBD kemarin 19/08.

 Beruntung, BPBD masih memiliki tambahan 300 tangki, diperoleh dari hasil koordinasi dengan Gubernur Jatim melalui BPBD Provinsi. Tugas selanjutnya adalah memanajemen angka tersebut sehingga tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sampai pada akhir kemarau yang belum pasti kapan berakhir.

 Tapi akankah musim kemarau ditahun-tahun yang akan datang selalu terjadi krisis air, masyarakat kebingungan air bersih, mengandalkan droping dari pemerintah yang hanya cukup untuk kebutuhan primer? 

 Menjaga alam mesti dilakukan, sarat wajib supaya sumber tetap mengalirkan air. Dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. “Masyarakat harus sadar akan ini (Menjaga Alam), sederhananya menjaga pohon sekitar sumber air, atau justru menambah pohon, atau menjaga ikan yang diyakini dapat mencari sumber air dan lain sebagainya,” papar Didik.

 Semua ancaman umumnya sudah dapat diprediksi, termasuk kekeringan. Diannitta Agustinawati, Kasi Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan menyampaikan, wilayah harus membuka diri dengan ancaman ini. “Kita menoleh ke belakang, melihat apa yang terjadi dilingkungan kita,” ucap Diann.

 Sumber air hilang tentu mempunyai disertai banyak sebab, yang bisa dipelajari bersama, seperti memahami jenis-jenis pohon yang dapat mengikat air atau pun sebaliknya, masyarakat harus paham jika ingin air mengalir di seluruh sendi kehidupan setiap musim sepanjang tahun. Terlepas dari kepentingan ekonomi yang sejatinya bisa disesuaikan, supaya alam dan ekonomi berjalan berdampingan.

 Siap tidak siap, tahun depan kemarau akan kembali datang, durasinya tidak bisa dirumuskan dengan pasti, pemerintah dan semua elemen harus melek, memulai sesuatu bersama-sama dalam rangka mengembalikan fungsi alam sebagaimana mestinya, supaya Pacitan bebas krisis air dan tidak disalahkan anak cucu kelak. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

Kembangkan Bumdes; Desa Sidomulyo Mandiri Hadapi Kekeringan

Krisis air tidak berlaku di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo. Berkat tangan dingin pemerintah desa dan masyarakatnya yang menjaga dan memaksimalkan sumber air dari Kali Cilik yang berada di Dusun Tempursari.

 Tim Liputan Diskominfo Pacitan bersama BPBD Pacitan berkesempatan mengunjungi Kali Cilik yang kini menjadi pertahanan masyarakat desa saat terjadi kemarau. Tampak sumber air mengalir, air di bendungan terlihat jernih sehingga memantulkan warna biru, ikan-ikan berenang seakan tidak takut dengan aktivitas pengelola Bumdes Rejo Mulyo yang sejak awal tahun lalu memproduksi air tersebut menjadi air kemasan bermerek Anyess.

 Tyas Anggoro Kepala Dusun setempat mengatakan biasanya saat kemarau warga masyarakat Dusun Ledok Kulon dan Ledok Wetan krisis air bersih karena kondisi geografis dua dusun tersebut lebih tinggi ketimbang dusun lain.

 Kini perusahaan air minum tersebut setiap harinya mampu menjual 150 galon, angka yang besar dengan usia Anyess yang masih seumur jagung, angka itulah yang membuat Dusun Ledok Wetan dan Ledok Kulon terbantu dari hasil penjualan yang disisihkan untuk mengirim air lewat pipa dengan kekuatan listrik. “Tidak memenuhi sepenuhnya, tapi masyarakat di sana tidak perlu minta droping air,” kata Tyas.  

Sementara, Bumdes Rejo Mulyo tidak serta merta tumbuh dan berdiri begitu saja, banyak kekurangan yang menghadang, mulai dari alat, jumlah karyawan hingga stok galon yang dimiliki menjadi masalah diawal-awal berdiri, namun Arif Murdani karyawan yang kini menjadi Bendahara itu mengatakan bahwa kekompakan yang selalu dibentuk kepala desa membuat berbagai kesulitan dapat dilewati. “Anyess memberikan ekonomi lebih kepada kami,” ujar Arif yang sebelumnya bekerja di salah satu pabrik triplek.

 Kini produk tersebut mulai memasuki desa lain di sekitar Desa Sidomulyo, Arif mengatakan promosi dilakukan pada waktu yang telah dijadwalkan, karena menurutnya masyarakat akan lebih memilih air kemasan yang bermerek nasional jika tidak telaten dijelaskan, karena kenyataannya kandungan Total Dissolve Solid (TDS) 10 kali lebih rendah. “Semua izin sudah lengkap, dan kualitas produk kami lebih baik,” ungkap Dia.

 Melalui inovasi yang dimaksimalkan, desa bukan saja berdaya, namun kemungkinan terbaiknya desa tidak lagi bergantung dengan pemerintah di atasnya, Tyas mengatakan bahwa pemerintah Sidomulyo bersemangat dalam berinovasi dengan berbagai potensi yang dimiliki desa. “Kami harus bekerja keras, sebelum dana desa yang berlimpah disetop satu saat nanti,” terang Tyas.

Ini diapresiasi Didik Alih Wibowo Kepala BPBD Pacitan yang berkesempatan mendampingi Tim Diskominfo Pacitan, berbagai strategi mesti dilakukan demi memaksimalkan desa, termasuk di dalamnya penguatan terhadap berbagai kemungkinan bencana. 

 Kemandirian perlu dilakukan masyarakat Pacitan, mengingat Bumdes yang baru berdiri 8 bulan dapat tangguh dari kemarau panjang ditahun ini. “Kami berharap dengan adanya sampel ini, desa lain tumbuh daya kreatif walaupun tidak menyangkut tentang air. Tapi dengan inovasi yang meningkat kemudian akan berdampak pada kemampuan mempertahankan diri dari ancaman bencana khususnya kekeringan,” harap Didik. /tim liputan Diskominfo (budi/riyanto/wira/Diskominfopacitan).

Ekspedisi Destana Tsunami; Tangguhkan Masyarakat Terhadap Ancaman Tsunami

Tsunami, memiliki sejarah panjang bencana di Dunia. Di Indonesia tsunami pernah merenggut nyawa sebanyak 230.000–280.000 melayang Pada tahun 2004 silam, dikenal dengan Gempa dan Tsunami Samudera Hindia.

Profesor Ronald Albert Harris (Ron Harris) dari Universitas Brigham Young University (BYU), mengingatkan adanya potensi gelombang tsunami termasuk di pantai selatan. Bukan memperkeruh suasana, tapi ini adalah momentum bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan untuk menanamkan tanggap bencanan kepada masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir selatan, yang mereka beri nama Ekspedisi Destana Tsunami.

Dimulai dari Banyuwangi pada 12/07 lalu, dan sampai di Bumi Perkemahan Pancer Door pada 23/07 kemarin. Diannitta Agustinawati, Kasi Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan mengatakan fokus rangkaian Ekspedisi Destana Tsunami berada di 2 titik, pertama di Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo dan Pancer Door di Kecamatan Pacitan. “Diikuti 27 desa di pesisir pantai selatan.” katanya.

Di Pacitan, ekspedisi ini diikuti oleh 6000 peserta, baik anak-anak, pelajar, masyarakat, nelayan dan lainnya dengan berbagai program kegiatan yang bermacam-macam. seperti siswa Taman Kanak-Kanak disediakan lomba mewarnai yang diikuti 1600 peserta. “Gambar yang diwarna tentu yang berhubungan dengan berbagai informasi bencana dan mitigasinya,” ujar Dian.

Lilik Kurniawan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB sangat bersemangat saat di Pacitan, wajah itu terpancar ketika Cangkruan Bareng Dengan Komunitas Nelayan Srono Jolo dan komunitas lain. Ditemani kopi, Lilik gambling menuturkan berbagai ancaman tsunami dan mitigasinya. Tidak lupa di agenda itu ia menjawab berbagai pertanyaan dari para peserta.

Kepada awak media yang memang dilibatkan secara aktif, Lilik mengaku bersukur terhadap totalitas pemerintah daerah dengan Ekspedisi Destana Tsunami termasuk dengan masyakatnya yang peduli dengan resiko bencana. “Kami berharap masyarakat Kabupaten Pacitan bisa nyaman dan terhindar dari bencana dan sekaligus mengantisipasi bencana (tsunami)red,” kata Lilik.

Bupati Pacitan Indartato juga demikian, Dia berharap berbagai kerjasama tiap tahun diharapkan terus ditingkatkan, bukan hanya dengan pemerintah pusat, kelompok-kelompok lokal diharap selalu bersatu. “Untuk kebijakan, utamanya yang menyangkut dengan bencana akan kami mudahkan,” kata Bupati usai menanam Pohon Cemara Udang dan memasang Papan Informasi Bencana di Pancer Door bagian timur dan tengah kemarin 23/07. Pemasangan papan informasi bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai upaya untuk membuat masyarakat selalu sadar dan siaga.

Penanaman Pohon Cemara Udang (Green Belt) adalah bagian acara inti ekspedisi di Pacitan, karena fungsinya yang dapat menghambat ombak jika terjadi tsunami. Selain itu Cemara Udang membuat pantai lebih sejuk dan rindang, terlebih Green Belt mampu menambah daya tarik wisatawan. Itu membuat Lilik berharap agar pahon-pohon itu tetap dijaga keberadaanya.

Ekspedisi Destana Tsunami bukan akhir dari rangkaian kegiatan, ke depan berbagai program akan terus dilakukan dengan seluruh elemen, karena potensi bencana terus mengancam seluruh masyarakat disemua wilayah, dengan bentuk yang berbeda pemerintah akan terus menciptakan masyarakat yang sadar akan bahaya bencana, termasuk ancaman gempa bumi yang disertai tsunami. (budi/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

Bupati Serahkan Air Bersih dan Lihat Kondisi Terkini Sudimoro

Meski hingga kini nihil pasien baru, namun beberapa pasien Hepatitis A yang sudah diperbolehkan pulang di Kecamatan Sudimoro terpaksa harus kembali di rawat di Puskesmas setempat. Kondisi tersebut membuat Bupati Pacitan Indartato merasa sedih. “Jangan beraktivitas dulu sebelum benar-benar sehat,” ujar Dia saat menjenguk pasien dan Tilik Warga penyerahan Bantuan Air Bersih di tiga desa di Kecamatan Sudimoro kemarin 17/07.

 Dari awal pemerintah memang serius menyelesaikan pagebluk ini, terlebih didukung Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. Meski sebenarnya Hepatitis A atau biasa disebut Sakit Kuning ini notabene bukan penyakit berbahaya, cukup istirahat cukup dan makan bergizi akan sembuh dengan sendirinya. Namun pemerintah ogah pasif, dari awal Bupati dan seluruh jajaran di garis terdepan.

 Termasuk akar permasalahan yang ditengara masalah air, sesuai dengan arahan Bupati, Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Didik Alih Wibowo mengatakan wilayah KLB Hepatitis A menjadi prioritas utama, mendahului wilayah kering kritis dan kering langka. “Satu desa bisa sampai empat tangki,” ungkapnya.

 Kemudian, jamban juga kerap dituding menjadi penyebab penyebaran, konon ceritanya banyak warga yang masih menggunakan jamban komunal, Bupati mengambil jalan dengan menerjunkan seluruh Perangkat Daerah (PD) supaya mempunyai desa binaan. Caranya yakni mendata KK yang masih menggunakan jamban komunal, setelah sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah juga akan memberi bantuan yang sama. “Termasuk bersama kami akan mencari sumber air baru,” imbuhnya. (budi/anjar/riyanto/wira/DiskominfoPacitan).

Undang Awak Media, BPBD Pacitan Inginkan Penyerahan Bantuan Rekonstruksi Tidak Ada Informasi Yang Simpang siur

Mengingat penyerahan bantuan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi 2017 lalu memiliki berbagai potensi yang dapat merugikan masyarakat bahkan pemerintah sebab informasi yang beredar simpang siur. maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan mengundang seluruh awak media yang tergabung dalam Forum Pewarta Pacitan (FPPA) untuk bersinergi bersama. “Media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang sama. Sehingga tidak terjadi kejanggalan,” ujar Didik Alih Wibowo Kepala Pelaksana PBPD hari ini 21/05.

Saat ini tim tenis baik tenaga teknis, administrasi dan pemberdayaan seluruhnya berada di wilayah untuk melaksanakan pemetaan dengan metode By Name By Address, selanjutnya akan dilakukan pengujian. Hasil yang diperoleh nantinya akan diumumkan di kegiatan uji publik usai hari raya Idul Fitri nanti. “Kita melibatkan semua unsur supaya penyerahan bantuan dapat benar-benar tepat sasaran,” kata Didik.

Sementara tercatat 1820 penerima, Didik menegaskan data tersebut bisa saja meningkat, tetap ataupun sebaliknya. Tergantung pada data riil dari tim tenis yang nantinya tetap akan disinkronkan dengan data yang dimiliki desa atau kecamatan. Sehingga koordinasi dengan perangkat desa, RT, Bhabinkamtibmas bahkan tetangga dilakukan agar tepat sasaran dan sesuai kriteria.

Untuk korban yang telah memperoleh program bantuan dari pihak lain, Didik pastikan nama tersebut otomatis akan dicoret dari program ini. Sedang untuk korban yang membangun namun dengan berhutang, maka pemerintah akan mengalokasikan bantuan untuk penyempurnaan sehingga rumah semakin layak huni. “Artinya dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar hutang,” ucap Didik sambil terkekeh.

Pada tahapan uji publik nanti akan diberikan tenggang waktu, kondisi tersebut berfungsi untuk menginformasikan data yang ada kepada seluruh masyarakat untuk dikoreksi. Langkah itu sebagai cara agar tidak ada penerima yang tertinggal. (budi/riyanto/wira/DiskominfoPacitan),